Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 1 Februari 2022 | 12.58 WIB

Pengendalian Pandemi Covid-19, Modal Utama Pemulihan Ekonomi

Ilustrasi pondok pesantren. Dok. JawaPos - Image

Ilustrasi pondok pesantren. Dok. JawaPos

JawaPos.com - Pengendalian pandemi Covid-19 tetap menjadi modal utama pemulihan ekonomi nasional termasuk di Jawa Timur (Jatim). Untuk itu, protokol kesehatan (prokes) tetap harus ditegakkan dan dijalankan apalagi kini ada varian baru Omicron.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengatakan, penegakan prokes yang dilakukan jangan sampai dimaknai untuk mengerem perekonomian. Pasalnya prokes bukan satu-satunya prasyarat untuk pemulihan ekonomi.

"Jadi, jangan kita merasa prasyarat dari pemulihan perekonomian adalah dilonggarkannya prokes, bukan. Prokes tetap sama, prokes itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu kunci penting kita karena kalau kasus terlalu tinggi kita khawatir BOR meningkat kemudian nanti mempengaruhi pembatasan kegiatan," ujar Emil dalam webinar bertajuk 'Pemerintah Daerah dan Korporasi Bersinergi, dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur', akhir pekan lalu.

Pada masa pandemi ini, Jatim masih menjadi penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia dengan kontribusi 14,58 persen. Menurut Emil, hal ini karena banyak sekali pengusaha di Jatim.

Perdagangan dan pabrik juga banyak, sehingga kegiatan ekonomi banyak sekali terlaksana di Jatim. Emil menjelaskan, dari sisi andil terhadap PDRB, yang terbesar adalah industri pengolahan kontribusinya 30,71 persen dengan mengalami pertumbuhan 2,93 persen.

"Kalau pertanian kenapa (growth) cuma 0,28 persen? Karena pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan lahan walaupun Bu Gubernur mengumumkan kita produsen padi terbesar, tapi memang ada keterbatasan, makanya kita dorong nilai tambahnya di industri pengolahan," tuturnya.

Sementara salah satu upaya sinergi Pemda Jatim dengan korporasi, Emil bilang, pihaknya terus mendorong dan mengembangkan kawasan-kawasan industri agar korporasi nyaman melakukan produksi di wilayahnya. "JIIPE sudah punya suplai air yang memadai, KIG, Maspion Industrial Estate (MIE), kawasan industri Tuban dan seterusnya. Kawasan industri memang banyak di utara, tapi sekarang di sepanjang Kertosono sampai Ngawi kita dorong juga (kawasan industri) karena padat karya sangat potensial di sana," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Harmanta mengatakan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur diperlukan strategi jangka pendek dan menengah-panjang melalui empat strategi kunci.

Strategi pertama adalah menjadikan Jawa Timur sebagai Lead Export Industri Manufaktur. Strategi kedua, membawa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nusantara.

Strategi ketiga yakni, optimalisasi proses digitalisasi ekonomi Jawa Timur. Sedangkan strategi terakhir adalah meningkatkan Inklusivitas Ekonomi Jatim melalui Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, Pariwisata.

Menurutnya, keempat strategi ini sebagai upaya mendorong investasi yang memiliki efek domino tinggi bagi perekonomian. UMKM dan ekonomi syariah yang juga merupakan penopang ekonomi Jawa Timur berpotensi besar dalam mendorong akselerasi investasi.

"Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama stakeholder terkait secara konsisten mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi syariah di Jawa Timur melalui 3K (Kemitraan, Kapasitas, Ketentuan) dan 1P (Pembiayaan) melalui perluasan akses pembiayaan," jelas Harmanta.

Dalam diskusi sama, SEVP Operasi PT Petrokimia Gresik I Ketut Rusnaya membeberkan kontribusi Petrokimia Gresik kepada Pemda Jatim sebagai salah satu bentuk sinergi yang kuat. Dia bilang, salah satu kontribusinya ialah melalui program Makmur.

Program ini memberikan pendampingan intensif kepada petani dan pembudidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi, dengan berbasis Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit) untuk memakmurkan petani Indonesia. Kehadiran program ini karena melihat produktivitas pertanian yang rendah karena praktik budi daya pertanian masih dilaksanakan secara tradisional.

Di sisi lain, kemampuan finansial petani terbatas, harga agro-input nonsubsidi dianggap mahal oleh petani. "Rencana pemerintah mengalihkan subsidi pupuk, minimnya akses petani ke lembaga keuangan, pembiayaan dari tengkulak/penebas yang merugikan petani, dan belum terlindunginya dari risiko gagal (tanam, panen, bencana alam dan sejenisnya), serta infrastruktur pertanian yang masih terbatas," jelasnya.

Selain itu, Direktur Pemasaran Bank BPR Jawa Timur Bambang Rushadi mengungkapkan, untuk ikut berperan dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Timur, pihaknya berkomitmen mengembangkan UMKM. Utamanya yaitu sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya, serta meningkatkan layanan berbasis digital.

"Per September 2021, kredit yang disalurkan sebesar Rp 2 triliun. Sebanyak 76 persennya merupakan kredit modal kerja (KMK)," ungkapnya. Sedangkan bentuk sinergi yang dilakukan BPR Jatim dengan pemerintah desa antara lain mengembangkan wisata desa dan Bumdes, pesantren melalui OPOP dan pemberdayaan, serta kredit dana bergulir.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore