JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bakal mengusahakan Family Office berjalan mulai Februari 2025. Adapun hal ini lebih dulu akan ia ajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

“Kita mau cepat, kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut kepada wartawan saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

 

Luhut menyebut percepatan penerapan Family Office ini perlu dilakukan agar Indonesia tak kalah oleh negara tetangga, seperti Malaysia.

 

 

Padahal, kata dia, Indonesia sendiri sudah lama melakukan studi mengenai penerapan family office. Itu sebabnya Luhut optimistis bahwa Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

 

“Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

 

Mantan Menko Marves era Presiden Jokowi ini pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Luhut saat menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi telah melaporkan hasil kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

 

 

Laporan itu berkaitan dengan family office atau perusahaan keluarga yang ingin masuk ke Indonesia. Bahkan menurutnya, saat ini sudah banyak uang bertaburan yang ingin masuk ke Indonesia.

 

"Kenapa kita pengen family office dan family business, karena itu sekarang uang bertaburan yang pingin juga masuk ke Indonesia," kata Luhut dalam sambutannya saat menghadiri peluncuran Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah di Jakarta, Senin (22/7).

 

Luhut menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi dan Dubai untuk belajar mengenai Family Office. Menurutnya penting bagi Indonesia untuk bisa memberikan kepastian hukum dan insentif bagi investor asing.

 

Adapun terkait insentif, Luhut mengaku telah membicarakannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia pun optimistis bahwa jika kepastian hukum sudah didapat maka RI akan berpeluang memperoleh investasi, pajak, lapangan kerja, hingga memperkuat cadangan devisa.

 

“Jadi kalau yang terjadi legal certainty akan terjadi di negeri kita, akan banyak orang datang untuk taro duit di indonesia. Bukan kita tidak akan dapat untung, paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita dan akan memperkuat cadangan devisa kita,” jelasnya.

 

“Kedua, dia harus investasi. dan dari investasi itu kita baru kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagaianya,” pungkas Luhut.