Malaysia Lirik Investasi di Kaltara, Incar Tiga Sektor Ini

JawaPos.com - Malaysia tertarik berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Setidaknya ada tiga sektor yang menjadi sasaran negeri jiran tersebut dalam menanamkan investasi. Yakni, perdagangan perbatasan atau perdangan lintas batas (border treade), pendidikan kejuruan, dan wisata kesehatan (medical tourism).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kaltara Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Dian M. Johan Johor Mulyadi menjelaskan, niat Malaysia tersebut telah dibahas dalam pertemuan antara negara (bilateral meeting) antara delegasi Indonesia dengan Economic Planning Unit Malaysia, di Jakarta belum lama ini.

“Mereka (Malaysia) ingin sekali masuk ke sini (Kaltara,Red.),” ungkapnya dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Sabtu (11/2).

Sebagai provinsi baru, menurutnya, Kaltara tidak ubahnya seperti seorang gadis yang dilirik banyak pihak. Sebab dalam kontek persaingan, investor asing akan lebih tertarik ke daerah yang belum banyak pesaing (kompetitor), sehingga peluang keuntungan cukup besar.

“Jadi kita (Kaltara, red) punya bargaining power, dan bargaining position. Jadi kita bisa menentukan mana investor yang benar-benar atau hanya abal-abal,” tegas pria telah mengunjungi 20 negera ini.

Tidak lanjut pertemuan bilateral tersebut, kata dia, rencananya pihak Malaysia bersama Tim Asian Developmen Bank (ADB) akan mengunjungi Kaltara. “Tanggal 18 nanti. Permohonannya sudah diteruskan ke gubernur, mudahan direstui,” bebernya.

Jika nantinya rencana tersebut berlanjut, maka Malaysia akan membuka askes jalan tembus dari Kalabakan, Tawau - Serudong - Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan. “Kita sudah ada jalan tembus dari Sei Manggaris ke Malinau,” imbuh Johan.

Diakuinya, Malaysia sempat mengkhawatirkan dengan terbukannya jalan nanti, justru membuka akses mobilisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, termasuk aspek keamanannya. “Kemarin saya yakinkan, itu cuma alasan yang dibuat-buat,” ujar dia.

Sebab tegasnya, keberadaan TKI ilegal pada dasarnya hanya mengikuti hukum, dimana ada permintaan maka ada penawaran. “Yang menyebabkan ada TKI ilegal itu ya perusahaan yang ada di Malaysia,” ujarnya.

Sedangkan aspek keamanan, pemerintah telah menempatkan sekira 1.500 pasukan di beberapa titik di pos sepanjang bentang perbatasan sekira 1.300 kilo meter tersebut. “Bahkan ini (pasukan, Red) di pos gabungan dengan Malaysia, jadi tidak ada alasan seperti itu,” tuntasnya. (isl/ana/fab/JPG)