Surakarta Jadi Kota Lengkap Kelima di Indonesia, Diharapkan Mafia Tanah Hilang dan Konflik Lahan Berkurang

JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta, meresmikan Surakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertifikat Aset Pemerintah di Balai Kota Surakarta.

Launching Surakarta Kota Lengkap yang dilakukan pada Rabu (10/5) siang itu, dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming.

Kota Lengkap merupakan daerah dengan sejumlah kriteria, seperti adanya pemetaan dari tingkar desa/kelurahan, kecamatan dan kota. Dari kriteria itu, Kota Lengkap juga harus terdaftar secara tekstual dan yuridis.

Dengan kata lain, Kota Lengkap yaitu daerah yang tidak ada tumpang tindih dari bidang satu tanah dengan lainnya. Kemudian, buku tanah atau surat ukur bidang tanah yang diukur bisa diunduh secara elektronik dan akurat.

"Untuk langkah pertama mudah-mudahan bisa menjadikan contoh. Tadi saya sampaikan pada Pak Menteri juga bahwa kalau ciri-ciri kota biasanya jumlahnya tidak banyak," ujar Ganjar usai launching Kota Lengkap.

Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menyelesaikan 836 ribu sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sekitar 81 persen dari target 1.032.000 sertifikat.

Ganjar pun terus berupaya menuntaskan PTSL dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghilangkan mafia tanah dan konflik lahan maupun sengketa lahan yang kerap kali terjadi.

"Maka triggernya bisa dilakukan dengan sedikit memberikan effort untuk mengajak masyarakat, membantu mendata, sehingga PTSL bisa dilakukan," ucap Ganjar.

Ganjar meyakini, dengan dijadikannya Kota Surakarta sebagai Kota Lengkap, daerah-daerah lain dapat mereplikasi program yang dijalankan Pemkot Surakarta. Sehingga iklim investasi di Jawa Tengah bisa semakin membaik dan permasalahan konflik dan sengketa lahan di masyarakat bisa terselesaikan.

"Mudah-mudahan nanti makin manfaat karena seluruh akses pendataan terkait tanah menjadi sangat bisa mendapatkan manfaat, apa untuk kredit, untuk usaha, untuk investasi yang lebih besar lagi ya dan memastikan apa yang dimiliki benar atau legal ya," tutur Ganjar.

Kota Kelima

Sementara itu, Menteri ART/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan sejak Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dikeluarkan, baru ada lima kota ditetapkan sebagai Kota Lengkap.

“Pertama yang sudah dideklarasikan adalah Kota Denpasar, kedua Kota Madiun, ketiga Kota Bontang dan keempat Kota Tegal dan kelima adalah Kota Surakarta,” ujarnya seperti dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group).

Keberhasilan program ini, lanjut Hadi, tak lepas dari sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPN ditiap kota dan dibantu uleh unsur Forkompimda yang lain. Kota lengkap bisa terealisasi apabila seluruh bidang di wilayah Kota Surakarta ini sudah terdaftar dan sudah dipetakan. Baik secara spasial dan secara yuridis.

“Secara spasial tidak ada lagi bidang-bidang yang ada di kota Surakarta ini yang overlapping tumpang tindih. Sedangkan secara yuridis di buku tanah itu, ada penjelasan mana buku tanah maupun surat ukur. Apabila kita unggah, baik fisik maupun elektronik itu akurat,” ungkap mantan Panglima TNI ini.