Gubernur Khofifah Dorong Penjabat Bupati/Wali Kota Se-Jatim Lanjutkan Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh rekomitmen Pj bupati/wali kota meneruskan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

”Pemprov Jatim selalu berusaha untuk menjadi contoh bagi pemkab/pemkot se-Jawa Timur agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saat ini telah diraih seluruh kabupaten/kota tetap terjaga,” kata Khofifah.

Raihan predikat WTP oleh pemkab/pemkot tidak boleh membuat terlena. Sebab, lanjut Khofifah, WTP yang diberikan selalu diiringi dengan adanya rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti.

”Rekomitmen ini penting agar proses tidak lanjut yang dilakukan tidak terputus akibat pergantian kepala daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah,” jelas Khofifah.

Dia menambahkan, Permendagri No 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD juga harus ikut mengawasi tindak lanjut pemeriksaan BPK juga sudah sangat jelas. Sehingga akuntabilitas kinerja pemda semakin meningkat.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Jatim yang terus menerus memberikan bimbingan dan perhatian kepada Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot se Jatim. Kinerja pemerintahan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit mengapresiasi predikat WTP yang diraih kabupaten/kota se Jatim.

”Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi inilah kerap memunculkan pertanyaan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat ketika pemdanya mendapat WTP,” ujar Ahmadi Noor Supit.

Dia mendorong agar pengelolaan keuangan daerah makin menyentuh dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun depan, BPK juga akan memberikan rekomendasi atau pendapat yang diharapkan bisa mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.

Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi menyampaikan, tindak lanjut yang telah dilakukan di Jawa Timur sudah berada di angka lebih dari 85 persen. Bahkan ada kabupaten/kota yang sudah lebih dari 90 persen.

”Kami menargetkan agar progres tindak lanjut bisa mencapai 100 persen. Untuk itu, digelar rekomitmen agar para Pj bupati/wali kota memiliki semangat yang sama untuk mencapainya,” ujar Karyadi.

Dia menambahkan dengan rekomitmen diharapkan sinergitas keberlangsungan tata kelola keuangan di kabupaten/kota yang saat ini dipimpin penjabat tetap kondusif. Termasuk jangan sampai kontrak-kontrak atau pekerjaan yang kemarin sudah berjalan kemudian terganggu ritmenya atau bahkan terjadi temuan yang luar biasa.

”Memang opini WTP bukan satu-satunya, tapi kami berusaha tetap menjaganya. Sebab WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan terjaga dari penyimpangan,” ucap Karyadi.