Gowa Keluar dari BPJS Kesehatan, Ini Kata DPRD dan Gubernur

JawaPos.com - Terhitung sejak 1 Januari 2017, Pemkab Gowa, Sulawesi Selatan menyatakan resmi keluar dari sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini ditegaskan langsung Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

"Sejak 1 Januari 2017 Pemkab Gowa tidak lagi mengikutsertakan sebanyak 119.601 warga yang termasuk kategori kurang mampu, dan terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi kita kembali mandiri dengan melaksanakan program kesehatan gratis yang telah berjalan sejak 2009 lalu," ujar Adnan sebagaimana dilansir dari Fajar (Jawa Pos Group).

Ketua DPRD Gowa, Anzar Zaenal Bate mengaku mendukung penuh langkah pemerintah Kabupaten Gowa keluar dari integrasi BPJS maupun gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sementara bergulir.

"Jadi ada dua alasan kami (Dewan) mendukung Pemda Gowa keluar dari integrasi BPJS. Salah satunya, kami dukung program kesehatan gratis dengan menetapkan anggaran kesehatan 2017 sebesar Rp16 miliar," katanya.

Pasalnya, program pelayanan kesehatan gratis Pemda Gowa yang berlaku sejak 2009 lalu lebih bagus dibandingkan BPJS. "BPJS ribet, harus urus ini dan urus itu, kalau kesehatan gtatis cukup bawa KTP dan KK saja sudah dilayani," tambahnya.

Alasan kedua, kata Ansar Bate, keluarnya Pemda Gowa dari integrasi BPJS bisa mengefisiensi anggaran. "Kalau kesehatan gratis itu anggarannya Rp16 miliar saja sementara BPJS anggarannya sekitar Rp22 miliar," tutupnya.

Sementara Gubernur Syahrul Yasin Limpo ikut angkat bicara soal keputusan Pemkab Gowa menghentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya keputusan ini diambil karena daerah menggaransi bisa mengelola sendiri jaminan kesehatannya.

"Kebijakan itu diambil tentu untuk kepentingan rakyat di daerahnya. Beban masyarakat di BPJS kan kini menjadi beban Pemkab Gowa," ujar Limpo.

Bagaimana jika kemudian diadopsi atau diikuti kabupaten lain di Sulsel? Syahrul menyebut itu tidak masalah, sepanjang biaya atau beban kesehatan masyarakat ini berada di pundak pemerintah daerah. "Makin ringan bagi rakyat kan makin bagus. Yang masalah, kalau pemerintah kota atau kabupaten mengambil kebijakan yang membebani rakyatnya," tutupnya.
(fjr/sad/JPG)