<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/clJPGMGz4BxCVEuWb8wc8X5L1TNXdWHkoikXZGGZ-2865937036.jpg" alt="Suasana jelang mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, bebas dari Rutan KPK, Jakarta, Jumat (28/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana jelang mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, bebas dari Rutan KPK, Jakarta, Jumat (28/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, bersama dua mantan direksi lainnya yakni, Yusuf Hadi dan Muhammad Adhi Caksono akan bebas dari rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/11) sore. Hal ini setelah Ira Puspadewi dkk menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Pantauan JawaPos.com di Rutan KPK, Jakarta, terlihat keluarga dan tim kuasa hukum Ira Puspadewi tengah mengurus pemberkasan. Mereka telah menunggu pembebasan Ira Puspadewi sejak Jumat pagi.</p> <p>Pengamanan di area Rutan KPK juga terlihat diperketat. Aparat kepolisian terlihat menjaga pengamanan di tengah pengurusan pemberkasan menjelang Ira Puspadewi keluar dari tahanan.</p> <p>Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengakui bahwa pihaknya telah menerima surat salinan keputusan rehabilitasi Ira Puspadewi, pada Jumat pagi.</p> <p>"Pagi ini kami sudah menerima surat dari kementerian hukum dan saat ini masih berprogres di internal KPK, nanti kami akan update kembali. Jadi kami masih tunggu juga ini karena memang butuh proses di internal ya," ucap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/11).</p> <p>Pembebasan terhadap Ira Puspadewi itu dilakukan setelah KPK mempertimbangkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan yang diperlukan, agar keputusan dapat diambil secara cermat dan sesuai ketentuan.&nbsp;</p> <p>"Ya, ini kan masih berprogres ya. Kami akan proses secepatnya. Jadi memang ada hal-hal administratif juga yang kemudian harus dilakukan oleh KPK sebagai tindak lanjut diterimanya surat tersebut," tuturnya.</p> <p>Menurutnya, proses administratif tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan keputusan Presiden mengenai rehabilitasi bagi para terdakwa dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan jajaran direksi ASDP. Ia menekankan, KPK wajib memastikan setiap prosedur berjalan sesuai aturan sebelum menetapkan langkah berikutnya.</p> <p>"Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami, tentu ada hal-hal administratif yang harus kami lakukan ya untuk nanti kemudian melakukan tindak lanjut ya atas keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi dalam perkara ASDP," tegas Budi.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Langkah serupa juga diberikan kepada dua terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pelabuhan ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.</p> <p>Pemberian rehabilitasi itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pada Selasa (25/11).</p> <p>Rehabilitasi ini mengembalikan nama baik para pihak yang sebelumnya divonis terkait kasus dugaan korupsi ASDP, termasuk Ira Puspadewi yang dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara dalam putusan pengadilan.</p> <p class="class-paragraph">Sebagaimana diketahui, tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 1,25 triliun. Mereka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, serta denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 3 bulan.</p> <p>Selain Ira, dua mantan pejabat ASDP lain turut dijatuhi pidana penjara. Mereka adalah Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan) serta Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan). Keduanya divonis 4 tahun penjara dan masing-masing dikenai denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.</p> <p>Majelis hakim meyakini, ketiga mantan direksi tersebut dinyatakan melakukan korupsi dalam proyek akuisisi PT JN yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,25 triliun. Nilai tersebut mencakup pembelian saham PT JN sebesar Rp 892 miliar. Serta, pembayaran atas 11 kapal afiliasi PT JN senilai Rp 380 miliar. Total pembayaran ASDP kepada pemilik PT JN beserta afiliasinya mencapai Rp 1,272 triliun.</p> <p>Ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dibebaskan dari Rutan KPK setelah rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama dua mantan direksi.

Terima Rehabilitasi Presiden Prabowo, Sore Ini Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas dari Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/rutan-kpk.jpg" alt="Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC" width="100%">
<figcaption>Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengalami kelebihan kapasitas, sehingga berimbas pada proses penahanan sejumlah tersangka korupsi. Kondisi ini terjadi di dua cabang rutan KPK, yakni K4 dan C1, yang saat ini sudah terisi lebih dari daya tampung ideal.</p> <p>Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kapasitas ideal dua rutan tersebut hanya untuk 51 orang. Namun, per Agustus 2025, jumlah tahanan yang menghuni telah mencapai 57 orang.</p> <p>"Kapasitas ideal Rutan KPK cabang K4 dan C1 untuk 51 orang. Saat ini ada 57 orang tahanan, sehingga memanfaatkan ruang isolasi sebagai tambahan," kata Budi kepada wartawan, Kamis (28/8).</p> <p>KPK terpaksa menggunakan ruang isolasi sebagai tambahan. Namun, itu bukan berarti mengabaikan hak-hak dasar para tahanan. Ia menegaskan, seluruh pengelolaan rutan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp;</p> <p>"Kami pastikan bahwa, pengelolaannya tetap sesuai dengan standar ketentuan dan melindungi hak-hak dasar tahanan," ujarnya.</p> <p>Selain itu, KPK juga berupaya menjaga kondisi fisik dan kesehatan para tahanan meskipun ruang penahanan terbatas. Budi menekankan, di rutan KPK tersedia sarana olahraga dan layanan medis.&nbsp;</p> <p>"Di Rutan KPK juga disediakan area dan alat untuk olahraga, serta pemeriksaan kesehatan oleh dokter," ucap Budi.</p> <p>Fasilitas tersebut, lanjut Budi, merupakan bagian dari komitmen KPK agar para tahanan tetap dalam kondisi baik selama menjalani proses hukum.&nbsp;</p> <p>"Hal ini untuk menjaga kondisi tahanan agar tetap sehat dan fit, sehingga dapat mengikuti proses hukum dengan baik," tuturnya.</p> <p>Terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan, pihaknya akan membantu KPK dalam proses penahanan terhadap tersangka korupsi. Meski memang, kondisi Rutan dan Lapas pada umumnya sudah over kapasitas.</p> <p>"Kalau APH nitip tahanan sebelum proses hukum berjalan setau saya nggak ada masalah, walaupun kita juga dalam kondisi over kapasitas, demikian juga jika KPK mau nitip tahanan di Rutan kita, pasti kita bantu," tegas Agus.</p> <p>Agus menekankan, pihaknya memang sedang berusaha untuk membangun Lapas baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan over kapasitas.</p> <p class="class-paragraph">"Untuk bangun Lapas baru kan sedang berproses, pelaksanaannya kan anggaran tahun berjalan (multi years)," pungkasnya.</p>

KPK terpaksa menggunakan ruang isolasi sebagai tambahan. Namun, itu bukan berarti mengabaikan hak-hak dasar para tahanan.

Rutan KPK Over Kapasitas, Proses Penahanan Tersangka Korupsi Terhambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/G7wj1VgrZ1pWKMMXmOccDHXpqdQ0BokhzC1WNU8k-1-2633530207.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto makan sate bersama tim hukumnya di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (1/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto makan sate bersama tim hukumnya di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (1/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sudah resmi keluar dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada Jumat (1/8) malam.</p> <p>Pria yang baru saja mendapatkan pengampunan berupa amnesti dari Presiden Prabowo Subianto itu keluar dari rutan Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 21.22 WIB.</p> <p>Hasto dijemput oleh tim kuasa hukum saat keluar dari rutan KPK. Menariknya, Hasto yang telah menghirup udara bebas &nbsp;rupanya rindu makan sate di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat.</p> <p>"Saya makan sate di taman Menteng. Kalimat pertama yg disampaikan Pak Hasto Kristiyanto tadi," tulis advokat Febri Diansyah dalam unggahan media sosial Instagram, Jumat malam.</p> <p>Febri bersama tim hukum lainnya yang menjemput Hasto, di antaranya Maqdir Ismail dan Arman Anis terlihat turut menemani Hasto untuk makan sate di kawasan Taman Menteng.</p> <p>Sementara, Hasto mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga selama menjalani masa penahanan di rutan KPK. Hasto turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>"Selama menjadi tahanan di KPK, yang saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar dengan kepala tegak, tetapi saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar kehidupan di sini,&rdquo; ujar Hasto sesaat keluar dari rutan Gedung Merah Putih KPK.</p> <p>Menurut dia, pengalaman hidup itu mendorong dirinya untuk menempuh pendidikan formal di bidang hukum.</p> <p>&ldquo;Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan, bagaimana PDI Perjuangan menjadi partai benar-benar memerhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah korupsi,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Karena itu, Hasto menyatakan dirinya kini telah resmi terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. &ldquo;Saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Di sisi lain, Hasto mengaku pemberian amnesti dari Presiden Prabowo memberikan spirit kebangsaan bagi dirinya untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dalam menjalani karir politik di PDIP.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya, sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan di dalam Pancasila,&rdquo; pungkasnya.</p>

Hasto Kristiyanto keluar dari rutan KPK pada Jumat malam, langsung menikmati sate di Taman Menteng dan berbagi pengalaman selama penahanan.

Resmi Keluar dari Rutan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Langsung Makan Sate di Taman Menteng Jakarta Pusat

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/ggQen8gsNqagU7liPpPxNQzVN9kG3MQGPsvkuD4r-3995720804.jpg" alt="Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengujungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Rutan KPK, Jakarta, Senin (14/4)." width="100%">
<figcaption>Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengujungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Rutan KPK, Jakarta, Senin (14/4).</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyatakan, dirinya tidak hanya mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/4). Ia menyampaikan, turut mengunjungi tersangka lainnya yang juga beragama katolik.</p> <p>"Bukan hanya Pak Hasto, tetapi teman-teman yang beriman katolik, tadi saya kunjungi juga," kata Kardinal Suharyo di Rutan KPK, Jakarta, Senin (14/4).</p> <p>"Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit," sambungnya.</p> <p>Ia menegaskan, kunjungan ini juga sudah diberi contoh oleh Paus Fransiscus menjelang perayaan Hari Paskah. Menurutnya, saat Paus Fransiscus masih dalam keadaan sehat, gemar mengunjungi para kaumnya yang beragama katolik di penjara.</p> <p>"Saya juga sebagai seorang pastor di Keuskupan Agung Jakarta, mempunyai tanggung jawab seperti itu. Saya biasa mengunjungi itu di daerah, wilayah pelayanan saya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi," ucap Suharyo.</p> <p>Tak hanya tanggung jawabnya sebagai Uskup, lanjut Suharyo, dirinya sudah kenal lama dengan Hasto. Menurutnya, ia sama-sama berasal dari Jogjakarta.</p> <p>"Alasan pribadi ada, Pak Hasto itu rumahnya di Jalan Kaliurang di Gentan. Di depan rumahnya, di sebelah rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Saya dulu tanggal tinggal di sana itu 16 tahun, lebih 23 tahun tambah 7 malahan. Saya sering main sepak bola di lapangan itu," ungkap Suharyo.</p> <p>"Jadi kurang lebih saya kenal dengan keluarganya karena sesudah main sepak bola, mampirnya ya ke rumahnya keluarganya Mas Hasto itu. Jadi ini bukan kenal sekarang saja, sudah lama saya kenal beliau. Itu alasan yang kedua, alasan yang pribadi," imbuhnya.</p>

Kardinal Suharyo mengunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK, menunjukkan dukungan bagi teman seiman di masa sulit.

Kunjungi Hasto di Rutan KPK, Kardinal Suharyo Ngaku Kenal Dekat Sejak di Jogjakarta

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/IGIGG-3918795440.jpg" alt="Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta." width="100%">
<figcaption>Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (14/4). Kunjungan itu ditemani tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.</p> <p>Dalam kunjungan itu, Kardinal Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Hal itu dalam rangka menjelang perayaan Hari Paskah.</p> <p>"(Membawa) palem, dalam rangka Paskah," kata Kardinal Suharyo di Rutan KPK, Jakarta.</p> <p>Ia menyatakan, kunjungan dirinya menemui Hasto Kristiyanto merupakan hal yang biasa. Ia menyebut, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pelayanan.</p> <p>"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke Rutan dan Lapas yang ada di wilayah pelayanan saya, di Jakarta dan Tangerang," ucap Suharyo.</p> <p>Sementara, juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, kunjungan yang dilakukan Kardinal Suharyo setelah mendapatkan ketetapan atau persetujuan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>"KPK hanya melaksanakan penetapan pengadilan," ujar Tessa.</p> <p>Menurutnya, Hasto saat ini merupakan tahanan Pengadilan. Sebab, perkara hukum kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 tengah berproses di PN Jakpus.</p> <p>&ldquo;Bila sudah ada izin dari pengadilan maka KPK akan menjalankan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kardinal Ignatius Suharyo melakukan kunjungan ke Hasto Kristiyanto di Rutan KPK Jakarta, membawa daun palem menjelang Paskah.

Kardinal Ignatius Suharyo Jenguk Hasto di Rutan KPK Bawa Sebatang Daun Palem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/rutan-kpk.jpg" alt="Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC" width="100%">
<figcaption>Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan bersih-bersih terkait aksi pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan). Praktik pungli di Rutan KPK itu telah menjerat 15 orang pegawai sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan penting karena terbongkarnya masalah pungli di Rutan KPK ini bukan pertama ini terjadi. Kita dukung adanya bersih-bersih KPK dari pungli di Rutan,&rdquo; kata Gilang kepada wartawan, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya bersih-bersih Rutan itu dilakukan KPK setelah melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Ia mengingatkan, upaya bersih-bersih itu seharusnya tidak hanya dilakukan di Rutan KPK, tapi juga di berbagai Rutan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015185798/siang-ini-dpr-rampungkan-pembentukan-13-komisi-di-parlemen">Siang Ini DPR Rampungkan Pembentukan 13 Komisi di Parlemen </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dari kasus ini kita tahu ternyata lembaga penegak hukum sekalipun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum,&rdquo; tegas Gilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Gilang mendukung agar ada reformasi sistem dalam pengelolaan Rutan KPK. Sehingga diharapkan, praktik pungli di lingkungan KPK betul-betul dapat diberantas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami pasti mendukung perubahan di lingkungan Rutan KPK ini karena telah mencederai keadilan. KPK sebagai lembaga antikorupsi harus bisa menunjukkan bebas dari aksi-aksi korup agar mendapat kepercayaan masyarakat,&rdquo; ucap Gilang.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Gilang juga mendorong KPK untuk terus melakukan sidak, yang tidak memberi celah kebocoran informasi. Ia juga mendukung KPK terus memberi informasi terkait upaya perbaikan sistem di dalam Rutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Publikasi laporan rutin mengenai kondisi di rutan penting. Kemudian pengawasan ketat dalam pengelolaan fasilitas dan terhadap kinerja petugas rutan juga bisa menjadi langkah untuk mencegah penyimpangan terjadi," ujar Gilang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015185071/bisa-ditinggal-minum-kopi-gm-kembangkan-sistem-mengemudi-otomatis-tanpa-perlu-kontak-mata-dan-tangan">Bisa Ditinggal Minum Kopi, GM Kembangkan Sistem Mengemudi Otomatis Tanpa Perlu Kontak Mata dan Tangan</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK secara tegas berkomitmen memperbaiki tata kelola rumah tahanan (rutan). Hal itu dilakukan guna mencegah adanya praktik-praktik yang berpotensi merugikan para tahanan dan sistem peradilan secara keseluruhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak). Bahkan, dalam sidak itu tim KPK menggunakan alat pendeteksi sinyal untuk mengantisipasi adanya alat komunikasi ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah sidak dan penggeledahan rutin telah dilaksanakan, di antaranya pada awal dan pertengahan September 2024. KPK menggelar sidak di Rutan Merah Putih menggunakan alat pendeteksi sinyal untuk mengantisipasi adanya alat komunikasi ilegal," ucap Kepala Biro Umum KPK, Tomi Murtomo kepada wartawan, Rabu (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Penggeledahan lainnya juga dilakukan di Rutan C1. Penggeledahan ini bersifat rutin, tidak terjadwal, dan dilakukan setidaknya satu kali setiap bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran kecil terkait kebersihan, dan tahanan diminta untuk segera membersihkan serta merapikan ruang rutan," ungkap Tomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain sidak, KPK juga menggelar dialog langsung dengan pengunjung dan tahanan di Rutan MP di awal bulan lalu. Dialog ini dilakukan secara mendadak guna mendapatkan masukan langsung terkait pelayanan rutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil dialog, baik pengunjung maupun tahanan memberikan apresiasi atas ketegasan petugas dalam menjaga tata tertib, dan tetap memastikan pelayanan berjalan baik," pungkas Tomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Gilang Dhielafararez mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan bersih-bersih terkait aksi pungli di rutan.

Dukung KPK Berantas Pungli di Rutan, DPR Soroti Lembaga Penegak Hukum juga Tak Lepas dari Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/JKT_-KPK-Tetapkan-Tersangka-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-negara-KPK-Salman-Toyibi-10JPG-3662507598.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (kedua kiri) Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa (kedua kanan) memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di r" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Gufron (kedua kiri) Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa (kedua kanan) memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di r</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 15 oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu nasib. Mereka akan digiring ke meja hijau atas perbuatannya yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di rutan KPK saat bertugas. Tidak tanggung-tanggung, total pungli yang mereka terima mencapai Rp 6,3 miliar.</p> <p>Kini berkas perkara dugaan pemerasan dan pungli itu sudah diserahkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (25/7).</p> <p>Adapun 15 tersangka yang bakal didakwa itu adalah Karutan KPK Cabang KPK Achmad Fauzi (AF); PNYD petugas cabang rutan KPK 2018&ndash;2022 Hengki (HK); PNYD Plt. Karutan KPK 2018 Deden Rochendi (DR); PNYD petugas pengamanan Sopian Hadi (SH); PNYD Plt. Karutan KPK 2021, dan Ristanta (RT).</p> <p>Berikutnya, PNYD petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim (ARH); PNYD petugas Rutan KPK Agung Nugroho (AN); PNYD petugas Rutan KPK 2018&ndash;2022 Eri Angga Permana (EAP); Petugas cabang Rutan KPK Muhammad Ridwan (MR); dan Petugas cabang Rutan KPK, Suharlan (SH).</p> <p>Selanjutnya, petugas cabang Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah A. (RUA); petugas cabang Rutan KPK Mahdi Aris (MHA); petugas cabang Rutan KPK Wardoyo (WD); petugas cabang Rutan KPK Muhammad Abduh (MA); dan dan petugas cabang Rutan KPK Ricky Rachmawanto (RR).</p> <p>"Dengan selesainya kami tim jaksa menyusun surat dakwaan, hari ini telah selesai dilimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat terkait perkara pungli di lingkungan Rutan KPK dengan terdakwa Achmad Fauzi [Kepala Cabang Rutan KPK] dkk," kata Kasatgas Penuntutan Jaksa KPK Titto Jaelani dalam keterangannya, Jumat (26/7).</p> <p>Titto menjelaskan, status penahanan dari para terdakwa kini beralih di bawah wewenang hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut dia, ada enam berkas perkara yang disusun dengan dua surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan.</p> <p>Untuk dakwaan jilid pertama, dengan terdakwa Achmad Fauzi, Deden Rochendi, Hengki, Ristanta, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, dan Ari Rahman Hakim.</p> <p>Sedangkan dakwaan jilid kedua untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah A. "Total besaran yang diterima para terdakwa Rp 6,3 miliar," ucap Titto.</p> <p>Titto menyampaikan, tim jaksa akan membuka peran para tahanan KPK yang diduga memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa.</p> <p>Mereka yakni, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi; mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar; bekas Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; eks Wakil Ketua DPR, Muhammad Azis Syamsudin; mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; bekas Staf Pemasaran PT Wika (Persero), Firjan Taufa; dan eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014480182/menunggu-hukuman-untuk-76-pegawai-kpk-yang-terlibat-pungli-rutan">Menunggu Hukuman untuk 76 Pegawai KPK yang Terlibat Pungli Rutan</a></strong></p> <p>Jaksa KPK sampai saat ini masih menunggu jadwal penetapan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa. "Jadwal penetapan hari sidang sedang diproses dari Panmud Tipikor," papar Titto.</p> <p>Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, para terdakwa diduga berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 6,3 miliar selama empat tahun mulai 2019&ndash;2023. Uang tersebut didapat dari para tahanan kasus korupsi dengan jumlah beragam antara Rp 300 ribu hingga Rp 20 juta.</p> <p>Penyerahan uang itu dilakukan secara langsung maupun lewat rekening bank penampung yang dikendalikan oleh lurah dan korting. Para tahanan kemudian mendapatkan fasilitas eksklusif setelah memberi uang kepada para petugas.</p> <p>Salah satunya bisa menggunakan handphone maupun powerbank. Sementara yang tidak membayar atau terlambat menyetor mendapat perlakuan tak nyaman.</p> <p>Di antaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelanggaran dan pengurangan jatah olahraga, serta mendapat jatah jaga dan piket kebersihan lebih banyak.</p> <p>Mereka akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>

Sebanyak 15 oknum pegawai KPK menunggu nasib. Mereka akan digiring ke meja hijau atas perbuatannya yang diduga melakukan pungli di rutan KPK

Diduga Lakukan Pungli Rp 6,3 Miliar, 15 Oknum Pegawai KPK Menuju Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Ketua-Dewas-KPK-Tumpak-Hatorangan-Panggabean-Dery-Ridwansah-3JPG-1570387164.jpg" alt="Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi pelanggaran etik berat kepada tiga &rdquo;petinggi&rdquo; biang pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Mereka diminta untuk meminta maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral melakukan perbuatan itu.</p> <p>Para bos yang disidang di kloter terakhir itu eks Plt Kepala Cabang Rutan Ristanta, Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan Sophian Hadi, serta Kepala (nonaktif) Rutan KPK Achmad Fauzi. Ketiganya tak menghadiri sidang putusan yang diselenggarakan Dewas KPK di gedung ACLC KPK lantaran kompak sakit berdasar surat keterangan dokter.</p> <p>&rdquo;Menjatuhkan sanksi kepada para terperiksa berupa permintaan maaf langsung dan terbuka,&rdquo; ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta kemarin (27/3).</p> <p>Dewas juga memberikan rekomendasi agar ketiganya dikenai sanksi disiplin kepegawaian oleh KPK.</p> <p>Ristanta, Sophian, dan Fauzi terbukti telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021. Mereka dinyatakan melanggar etik lantaran melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Termasuk menyalahgunakan pengaruh dalam pelaksana tugas maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan.</p> <p>Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, selama permeriksaan, Sophian mengaku telah menerima duit Rp 70 juta dalam praktik pungli tersebut. Sementara itu, Ristanta mengakui telah menerima uang Rp 30 juta. &rdquo;Tapi, dari pengakuan para saksi lainnya, keduanya menerima lebih dari itu,&rdquo; paparnya.</p> <p>Untuk Achmad Fauzi yang menjabat sebagai kepala Rutan KPK, dewas memang belum menemukan bukti adanya aliran duit ke rekening yang bersangkutan. Namun, Fauzi dianggap telah membiarkan praktik tersebut berlangsung dan memakluminya.</p> <p>Saat ini KPK telah menahan ketiganya di Rutan Polda Metro Jaya bersama 12 pegawai lainnya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli rutan. Dalam kasus tersebut, total ada 93 orang yang diduga terlibat dalam pungli yang bernilai hingga Rp 6,3 miliar itu. Duit tersebut terkumpul selama 2019&ndash;2023 dari para koruptor yang ditahan di tiga rutan milik KPK.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat ini KPK terus melakukan pengusutan secara paralel dalam perkara itu. Sanksi etik telah diselesaikan dewas. KPK kini berupaya untuk menuntaskan sanksi disiplin pegawai dan pidana untuk mereka yang terlibat. &rdquo;Sudah ada 50 saksi yang dimintai keterangan dalam perkara ini. Termasuk mereka, para narapidana,&rdquo; terangnya. <strong>(elo/c19/ttg)</strong></p>

Dewas KPK menjatuhkan sanksi pelanggaran etik berat kepada tiga ”petinggi” biang pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Kasus Pungli, Dewas Nyatakan Tiga Petinggi Rutan KPK Langgar Etik Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-6JPG-475243008.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; KPK telah memeriksa 76 pegawainya yang terlibat aksi pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Pemeriksaan disiplin itu akan menentukan nasib mereka ke depan di lembaga antirasuah tersebut.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjabarkan, pemeriksaan disiplin itu berlangsung sejak 26 Februari hingga 21 Maret. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim inspektorat, biro SDM, dan atasan langsung para pegawai tersebut.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Dari selesainya proses pemeriksaan, tim akan membuat laporan hasil pemeriksaan ke Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin.</p> <p>Laporan tersebut nantinya bakal menjadi dasar penentuan sanksi hukuman disiplin PNS. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</p> <p>Dalam aturan tersebut, ada beberapa klausul mengenai sanksi disiplin PNS. Salah satunya pelanggaran disiplin berat di pasal 8 ayat 5 huruf c di mana seorang PNS bisa dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan oleh PPK KPK hanya bisa diterapkan kepada pegawai KPK setelah pegawai KPK beralih status menjadi PNS KPK,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Sementara mereka yang melanggar dan merupakan pegawai yang bersumber dari instansi lain (PNYD), selanjutnya akan dikoordinasikan ke instansi asalnya. <strong>(elo/c17/ttg)</strong></p>

KPK telah memeriksa 76 pegawainya yang terlibat aksi pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Pemeriksaan disiplin itu akan menentukan nasib.

Menunggu Hukuman untuk 76 Pegawai KPK yang Terlibat Pungli Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/rutan-kpk.jpg" alt="Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC" width="100%">
<figcaption>Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 15 pihak sebagai tersangka, kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Praktik pungli ini berlangsung selama lima tahun, sejak 2019 hingga 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tahanan diharuskan menyetor ke pihak yang disebut 'Lurah'. Namun, apabila ada tahanan yang terlambat menyetor maka ada konsekuensi yang diterima, seperti kamar sel dikunci dari luar hingga dapat jatah piket lebih rutin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman, diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olah raga, dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kode untuk mengamankan jalannya tindakan pungli di Rutan KPK. Terdapat sosok pelaku yang berperan sebagai 'Lurah' yang bertugas membagikan sejumlah uang dari para tahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tugas lurah yaitu mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan (korting) di tiga rutan cabang KPK," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posisi lurah di rutan cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur dijabat oleh tersangka Muhammad Ridwan (MR).&nbsp;Sementara tersangka Mahdi Aris (MHA) bertindak sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih dan tersangka Sopian Hadi (SH) bertindak sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung ACLC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, dalam praktik pungli rutan di KPK juga terkenal dengan istilah korting. Kegiatan itu merupakan pengumpulan sejumlah uang dari para tahanan yang dilakukan oleh seorang tahanan dan telah melalui persetujuan tersangka Hengki (HK) selaku otak pungli rutan dan Achmad Fauzi (AF) selaku Kepala Rutan (Karutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penunjukan 'korting' ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan lagi oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif ditahun 2022. Modus yang dilakukan HK dkk terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak," ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil penyidikan KPK mengungkap adanya kode yang digunakan para pelaku dalam melancarkan kegiatan pungli mereka.&nbsp;Kode-kode itu dikenal dengan istilah kandang burung hingga banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"HK dkk dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password di antaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai," beber Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 15 tersangka pungli rutan itu kini telah ditahan sejak hari ini. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni,&nbsp;Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka langsung dijebloskan ke tahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mereka ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke-15 tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div>

"Bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman, diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar".

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rutan kpk

Berita Terkini