alexametrics
KPU Tindak Lanjuti Putusan MK soal Eks Terpidana Jadi Cakada
2 Juni 2022, 19:02:41 WIB

KPU Tindak Lanjuti Putusan MK soal Eks Terpidana Jadi Cakada

KPU akan berkoordinasi dengan Polri terkait reformulasi persyaratan SKCK bagi calon kepala daerah. Hal itu terkait munculnya putusan MK.

Berita Hari Ini

KPU Tindak Lanjuti Putusan MK soal Eks Terpidana Jadi Cakada

2 Juni 2022, 19:02:41 WIB

KPU akan berkoordinasi dengan Polri terkait reformulasi persyaratan SKCK bagi calon kepala daerah. Hal itu terkait munculnya putusan MK.

Mantan Napi Narkotika, Judi, hingga Asusila Boleh Mudah Maju Pilkada

1 Juni 2022, 16:56:38 WIB

Syarat maju sebagai calon kepala daerah kian longgar. Mahkamah Konstitusi kemarin (31/5) telah mengoreksi aturan Pasal 7 ayat 2 UU Pilkada terkait syarat calon.

KPU Perlu Perbaiki Regulasi

1 Juni 2022, 16:40:18 WIB

ANGGOTA Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai wajar munculnya putusan MK itu, dikaitkan dengan putusan sebelumnya.

Mahfud Klaim Penunjukan Pj Kepala Daerah Sudah Sesuai Putusan MK

26 Mei 2022, 14:46:15 WIB

Menko Polhukam M. Mahfud MD buka suara setelah polemik penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah muncul. Dia menyatakan bahwa perwira TNI dan Polri aktif boleh.

Menteri Bahlil: Tak Ada Penundaan Realisasi Investasi Pasca Putusan MK

1 Desember 2021, 16:11:34 WIB

Putusan MK tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum karena tak ada tambahan aturan turunan.

MK Minta UU Ciptaker Direvisi, Realisasi Investasi Berpotensi Tertunda

30 November 2021, 23:38:13 WIB

Pemerintah memberikan jaminan kepada investor atau pengusaha dalam kemudahan investasi, meskipun adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

Putusan Jalan Tengah yang Membingungkan

30 November 2021, 14:30:19 WIB

Putusan MK tidak memerinci apa saja yang perlu diperbaiki pada UU Cipta Kerja. Sebab, putusan MK hanya menyebut soal proses, bukan hasil.

Pasca Putusan MK soal UU Ciptaker, Jokowi Jamin Investasi Aman

30 November 2021, 14:09:18 WIB

Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat mendapat tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo.

Komisioner Komnas HAM Desak Revisi Libatkan Partisipasi Publik

28 November 2021, 16:18:10 WIB

Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Ciptaker setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat.

Putusan MK Soal Omnibus Law Dinilai Sudah Berkompromi

25 November 2021, 17:28:25 WIB

“Meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup,” ungkap Isnur.

MK: Selama Perbaikan UU Cipta Kerja Dilarang Buat Aturan Turunan

25 November 2021, 17:12:51 WIB

MK memerintahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar Undang-undang (UU) Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Kalimantan

MK putuskan Ibnu-Arifin Sah Menang Pilwalkot Banjarmasin 2020

27 Mei 2021, 16:48:00 WIB

MK putuskan pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Arifin Noor sah menang Pilkada Kota Banjarmasin 2020

Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Patuhi Putusan MK

6 Mei 2021, 17:48:47 WIB

Koalisi Save KPK yang berisi masyarakat sipil mendesak tidak ada pemberhentian pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pimpinan KPK Mesti Patuhi Putusan MK

6 Mei 2021, 10:47:51 WIB

”Sebagian besar insan pegawai yang diberhentikan adalah punggawa-punggawa KPK yang luar biasa,” kata Kurnia dalam pernyataan sikap Koalisi Save KPK, Kamis (6/5)

Pencabutan Kewenangan Dewas KPK Diharapkan jadi Momentum Revisi KUHAP

5 Mei 2021, 13:43:38 WIB

Sebagai bentuk pengawasan, tentu kaidah dalam putusan MK tersebut masih sangat jauh dari konsep ideal sistem akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum pidana.

Load More