<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/uang-sitaan-70-miliar-3331385336.jpg" alt="Selain Sita Uang Rp 70 Miliar, Kejari juga Periksa 41 Saksi dalam Kasus Korupsi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Selain Sita Uang Rp 70 Miliar, Kejari juga Periksa 41 Saksi dalam Kasus Korupsi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain menyita uang tunai senilai Rp 70 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya juga memeriksa 41 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak. Kasus ini menyeret nama BUMN, yakni PT Pelindo Regional 3 dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran proyek tersebut pada selama 2023 - 2024.&nbsp; "Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa lebih dari 41 orang saksi dan beberapa ahli," tutur Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Ricky Setiawan Anas dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (5/11). Kejari Tanjung Perak Surabaya juga melakukan penggeledahan di kantor PT Pelindo Sub Regional 3 dan PT APBS pada awal Oktober 2025 lalu. Hasilnya, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dokumen proyek, dua unit laptop, dan beberapa telepon genggam yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Kami menemukan sejumlah dokumen baik dalam bentuk hard copy maupun elektronik yang menjadi petunjuk penting dalam proses pembuktian. Barang bukti kami amankan untuk memperkuat konstruksi perkara," imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya memamerkan uang sitaan senilai Rp 70 miliar sebagai barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Perak. "Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp 70 miliar. Uang ini nantinya diajukan dalam persidangan sebagai barang bukti dan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif," ujar Ricky.&nbsp; Uang sitaan Rp 70 miliar itu, kata Ricky, sementara disimpan di Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan RI melalui bank BUMN rekanan, sembari menunggu putusan pengadilan yang berstatus hukum tetap.&nbsp;"Nanti berdasarkan putusan pengadilan, akan ditentukan secara pasti berapa nilai kerugian negara dan berapa uang pengganti yang harus dibayarkan para terdakwa (kasus tindak pidana korupsi kasus tersebut)," ungkapnya. Lebih lanjut, Ricky menegaskan proses penyidikan terus berjalan. Jika alat bukti dinilai cukup dan keterangan saksi, dokumen, serta petunjuk lainnya sudah selaras, maka penetapan tersangka akan segera dilakukan.&nbsp;"Kalau nanti alat bukti sudah cukup dan kami sudah memiliki keyakinan, maka akan kami umumkan siapa saja pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini," tukas Ricky.

Kejaksaan Negeri Surabaya sita uang Rp 70 miliar dan periksa 41 saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Pelabuhan Tanjung Perak.

Selain Sita Uang Rp 70 Miliar, Kejari juga Periksa 41 Saksi dalam Kasus Korupsi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/uang-korupsi-tg-perak-3337968842.jpg" alt="Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kejari Pamerkan Uang Sitaan Rp 70 Miliar. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kejari Pamerkan Uang Sitaan Rp 70 Miliar. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemeliharaan dan pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya oleh PT Pelindo Regional 3 bersama PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), memasuki babak baru.&nbsp; Melalui konferensi pers hari ini, Rabu (5/11), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya memamerkan uang sitaan senilai Rp 70 miliar yang diduga berasal dari kasus yang terjadi pada tahun 2023-2024 tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Ricky Setiawan Anas mengatakan bahwa penyitaan uang adalah bagian dari proses pembuktian dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). "Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp 70 miliar. Uang ini nantinya diajukan dalam persidangan sebagai barang bukti dan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif," ujar Ricky, Rabu (5/11).&nbsp; Uang sitaan Rp 70 miliar itu, kata Ricky, sementara disimpan di Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan RI melalui bank BUMN rekanan, sembari menunggu putusan pengadilan yang berstatus hukum tetap. "Nanti berdasarkan putusan pengadilan, akan ditentukan secara pasti berapa nilai kerugian negara dan berapa uang pengganti yang harus dibayarkan para terdakwa," tutur Ricky menambahkan. Ia menekankan bahwa penanganan kasus ini berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan sejalan dengan arahan Jaksa Agung dalam Rencana Aksi (Renaksi) Program Prioritas Nasional.&nbsp;Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Kejaksaan dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba. "Selain melakukan penindakan, Kejaksaan juga berkewajiban membantu PT Pelindo Regional 3 dalam memperbaiki tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," terangnya. Ricky menambahkan, Kejari Tanjung Perak akan terus mengawal dan memastikan agar proyek-proyek strategis, seperti pengerukan dan pemeliharaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak, tidak menimbulkan potensi kerugian negara.&nbsp;"Proses hukum akan terus berjalan. Pengembalian uang tidak menghentikan proses pidana. Kami tetap akan menuntaskan perkara ini sesuai aturan yang berlaku," pungkas Kajari Tanjung Perak Surabaya.

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyita Rp 70 miliar dari kasus korupsi proyek pemeliharaan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kejari Pamerkan Uang Sitaan Rp 70 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/BdBOpr9drCVg5VsVRyfPQ1PJJYTv4g0rC6zffmcd-2091513055.jpg" alt="Dua tersangka kasus korupsi pengadaan ikan fiktif di lingkungan PT Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Surabaya yang ditangkap Kejari Tanjung Perak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka kasus korupsi pengadaan ikan fiktif di lingkungan PT Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Surabaya yang ditangkap Kejari Tanjung Perak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil mengungkap praktik dugaan korupsi pengadaan ikan fiktif di lingkungan PT Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Surabaya. Dalam kasus ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu FD selaku Kepala Unit PT Perindo Surabaya dan P selaku Direktur PT SRBLI yang bertindak sebagai pemasok fiktif. Pengungkapan kasus ini berawal dari proses penyelidikan yang dilakukan Tim Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak berdasarkan dua surat perintah penyidikan sejak April hingga Juni 2025. Setelah memeriksa 22 saksi dan mengumpulkan alat bukti berupa dokumen dan petunjuk, penyidik akhirnya menetapkan dua tersangka pada Kamis (19/6). &ldquo;Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan ikan. Modusnya menggunakan PO fiktif dan invoice palsu,&rdquo; ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Made Agus Mahendra Iswara. Pada Oktober 2023, FD menerima PO dari PT GEM untuk pengadaan ikan cakalang sebanyak 85 ribu kg. Namun, bukannya merealisasikan pembelian, ia bekerja sama dengan P untuk membuat invoice dan tally sheet fiktif, lalu menginput data palsu ke sistem internal bernama &ldquo;ACCURATE&rdquo; agar terlihat seolah stok tersedia. Dana sebesar Rp1,78 miliar pun cair ke rekening P tanpa ada ikan yang dikirimkan. Tak berhenti di situ, mereka kembali menyusun PO fiktif atas nama PT NNN untuk melakukan penagihan berikutnya sebesar Rp2,04 miliar. Namun dari nilai tersebut, hanya Rp825 juta yang dibayarkan. Skema serupa kembali dilakukan pada Januari 2024, kali ini dengan nama PT UDK sebagai penerima fiktif. Dana sebesar Rp1,48 miliar kembali dicairkan, dan penagihan sebesar Rp1,8 miliar menyusul, meski hanya dibayar Rp25 juta. "Kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik ini sementara ditaksir mencapai Rp3 miliar. Angka tersebut masih bisa bertambah karena penyidikan terus kami dalami, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain,&rdquo; tegas Made Agus. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 dan/atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kejari Tanjung Perak menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan terbuka.

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan ikan fiktif di PT Perikanan Indonesia Surabaya, dua tersangka ditet

Kejari Tanjung Perak Bongkar Korupsi Ikan di PT Perindo, Dua Tersangka Rugikan Negara Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/1001349556-2109611175.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Perindo Unit Surabaya di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (19/6). (Kejari Tanjung Perak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Perindo Unit Surabaya di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (19/6). (Kejari Tanjung Perak/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan perdagangan dan pengolahan hasil perikanan di PT Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Surabaya. &rdquo;Kedua tersangka masing-masing berinisial FD selaku Kepala PT Perindo Unit Surabaya, dan P selaku Direktur PT SRBLI. Mereka diduga terlibat dalam pembuatan Purchase Order (PO) fiktif untuk pengadaan ikan,&rdquo; ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Made Agus Mahendra Iswara seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (19/6). Menurut dia, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti termasuk pemeriksaan terhadap 22 orang saksi. Penyidikan kasus ini berdasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Tanjung Perak Nomor: 01/M.5.43/Fd.1/04/2025 tanggal 29 April 2025, yang diperpanjang dengan surat perintah lanjutan tertanggal 12 Juni 2025. Kasus bermula pada 31 Oktober 2023, ketika FD menerima PO dari PT GEM untuk pengadaan 85.000 kilogram ikan cakalang. Namun, FD justru meminta P untuk membuat invoice dan tally sheet fiktif yang kemudian digunakan untuk input data ke sistem ACCURATE, seolah-olah PT Perindo memiliki stok ikan. &rdquo;Selanjutnya, FD mengajukan nota dinas ke PT Perindo Pusat guna meloloskan pembayaran sebesar Rp 1,78 miliar kepada P, meski ikan tersebut tidak pernah dikirim,&rdquo; ungkap Made Agus. Untuk menutupi transaksi fiktif itu, keduanya kemudian membuat PO baru atas nama PT NNN, dan kembali melakukan penagihan sebesar Rp 2,04 miliar. Namun, pembayaran yang diterima hanya Rp 825 juta. Pada Januari 2024, modus serupa kembali dilakukan dengan menggunakan nama PT UDK untuk pengadaan 40.000 kilogram ikan cakalang dan baby tuna. PO fiktif kembali dibuat, dan PT Perindo Pusat membayar Rp 1,48 miliar kepada P. Penagihan kepada PT UDK sebesar Rp 1,8 miliar, namun hanya Rp 25 juta yang dibayarkan. Dari hasil penyidikan sementara, Kejari Tanjung Perak menyebut kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai sekitar Rp 3 miliar. &rdquo;Penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami keterlibatan pihak lain serta kemungkinan adanya aliran dana yang lebih luas,&rdquo; kata Made Agus. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi dan/atau pasal 3 juncto pasal 18, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kejari Tanjung Perak menegaskan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan.

Kejari Tanjung Perak tetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan perdagangan dan pengolahan hasil perikanan di PT Perindo Surabaya

Kejari Tanjung Perak Tetapkan Tersangka Korupsi PT Perindo Surabaya