Pimpinan DPR Kritik Wacara NPWP Mahasiswa: Dilematis!

JawaPos.com - Pemerintah membuat terobosan baru untuk mengoptimalkan pemasukan pajak negara. Kini, mereka menggenjot pemasukan pajak dengan mewajibkan mahasiswa memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Akan tetapi kebijakan ini dinilai kurang tepat.

Salah satunya diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Dia menilai wacana pemerintah untuk mewajibkan mahasiswa mempunyai NPWP dinilai kurang efektif. Pasalnya menurut dia, pemerintah harus mempetimbangkan dan mempelajari terlebih dahulu kegunaannya.

"NPWP itu diwajibkan bagi orang yang sudah dikenakan dengan pajak. Kalau yang belum (kena pajak) kan ke efektifannya masih kurang," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).

Kader Partai Demokrat itu juga menyebut kegunaan NPWP harus memperhatikan keberlanjutannya. Artinya, jangan sampai NPWP mahasiswa hanya digunakan sesekali saja, selebihnya diabaikan.

"Tapi memang ini suatu kewajiban warga negara yang sudah mempunyai umur cukup," tuturnya.

Karena itu, kata Agus, wacana pemberian NPWP kepada mahasiswa harus pula dipertimbangkan secara matang. Sebab menurutnya, kegunaannya masih dilematis.

"Pada saat mahasiswa saya sudah kerja, jadi saya punya NPWP, sehingga memang dari kepraktisan itu barangkali ada yang mempunyai pendapat bahwa mahasiswa diwajibkan punya NPWP. Tapi kalau yang sudah bekerja itu sudah wajib, kalau yang belum bekerja rasanya ini tentunya bisa juga kita pikirkan kembali," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mewajibkan seluruh mahasiswa di Indonesia memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Wacana tersebut merupakan bagian dari kelanjutan kerja sama yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.