JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam memantau pelaksanaan haji 2025. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat konsultasi Komisi VIII dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).

 

“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco saat memimpin rapat tersebut. 

 

Ketua Harian Partai Gerindra itu menekankan, pendampingan KPK terhadap pelaksanaan haji 2025 penting dilakukan. Mengingat beberapa temuan dan catatan Pansus Angket Haji 2024 periode lalu. Salah satunya, soal ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

 

“Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi, agar yang berhak yang berangkat kemudian bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi,” ucap Dasco.

 

 

Dasco pun menyatakan, Prabowo juga mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang berhasil menekan harga BPIH 2025 menjadi lebih murah daripada 2024 lalu. 

 

Diketahui, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. Setoran jamaah menjadi sebesar Rp55.431.750. 

 

Adapun total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79 ada penurunan senilai Rp 4 juta dari 2024 yang sejumlah Rp 93.410.286.

 

“Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji,” pungkas Dasco.