JawaPos.com - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar Muktamar ke-6 di Bali, pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar itu akan menghadirkan peserta sebanyak sebanyak 2.300 orang.
Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PKB, Faisol Riza memastikan, Muktamar PKB kali ini akan kembali memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi Ketua Umum PKB. Sebab, kader tingkat cabang hingga DPW PKB bersepakat meminta Cak Imin kembali menjadi ketua umum.
"Mengenai permintaan kepada bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di Kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol Riza dalam konferensi pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar konferensi pers terkait rencana agenda Muktamar ke-6 di Bali, pada 24-25 Agustus 2024. (Istimewa)
Riza menjelaskan, Muktamar PKB juga akan mengundang berbagai tokoh dengan latar belakang yang beragam. Termasuk mengundang Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra yang merupakan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Ketua umum-ketua umum partai pasti kita undang. Kemudian Presiden Pak Jokowi juga kita undang, Pak Prabowo juga kita undang baik sebagai Ketua Umum Gerindra maupun sebagai Presiden terpilih. Juga para Kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia juga akan hadir di Bali nanti," ungkap Riza.
Selain agenda pemilihan ketua umum, lanjut Riza, Muktamar PKB juga akan membahas laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP selama lima tahun ini. Selain itu, Muktamar juga akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan.
"Itu juga memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak. Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," urainya. (*)