Politikus PPP Sebut Usul Penundaan Pemilu Hanya Aspirasi Ketum Parpol

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, Pemerintah secara tegas telah menyatakan isu penundaan Pemilu 2024 tidak datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sebagaimana dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sebab, Mahfud telah menegaskan Presiden Jokowi telah setuju Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.  "Itu kan sikap jelas pemerintah, dan memang sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret. Penjelasan ini semakin clear bahwa usulan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, itu aspirsi disampaikan oleh parpol, kolega dan kawan-kawan saya di parpol," kata pria yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Senin (7/3).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, jika ada pihak-pihak yang menyeret-nyeret Presiden Jokowi dalam wacana penundaan Pemilu, tidak benar. Hal ini sebagaimana dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Pemerintah taat pada konstitusi. "Kalau kemudian ada yang berpikir itu kemauan Jokowi kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari Presiden, Menkopolhukam itu saya kira clear," ucap Awiek.

Menurut Awiek, wacana penundaan Pemilu memang hanya disampaikan oleh elite partai politik. Dia mengungkapkan, itu hanya sebuah aspirasi dari parpol. "Lalu aspirasi yang disampaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-boleh saja kan namanya aspirasi, dalam ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja," tegas Awiek.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo sudah setuju pemungutan suara pemilu dan pilpres berikutnya digelar pada 14 Februari 2024. Tanggal itu juga telah disetujui DPR bersama KPU. "Dengan demikian sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," ucap Mahfud.

Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu mencuat usai diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usulan ini didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta elite PKS Mardani Ali Sera dengan tegas menolak usulan penundaan pemilu, karena dinilai tidak memiliki landasan hukum, melanggar konstitusi, dan mengkhianati semangat reformasi. (*)