JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Artifisial (AI) sebagai landasan tata kelola nasional. Regulasi ini dirancang untuk mendorong inovasi, sekaligus memastikan pengembangan teknologi berlangsung secara etis, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menyatakan bahwa aturan tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya di Indonesia.

“Ke depan, Indonesia berencana memperkenalkan Peraturan Presiden tentang Artificial Intelligence. Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang tepercaya,” ujar Ismail dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group di Tokyo, Jepang, Senin (16/3).

Baca Juga:Anggaran K/L Bakal Dipangkas Imbas Konflik Timur Tengah, Airlangga Pastikan MBG dan Koperasi Merah Putih Tak Tersentuh

Ia menjelaskan, teknologi AI memiliki potensi besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan seperti penyebaran misinformasi dan deepfake, potensi bias dan diskriminasi, hingga ancaman terhadap privasi data dan keamanan siber.

Oleh karena itu, Indonesia menilai bahwa pengembangan AI harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan mitigasi risiko.

Pendekatan ini mencakup pengembangan AI yang berfokus pada manusia (human-centered AI), penguatan kolaborasi multipihak, serta pembangunan pondasi ekosistem digital melalui infrastruktur, tata kelola data, dan pengembangan talenta digital.

“Bagi Indonesia, kecerdasan artifisial bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi bagaimana inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia,” kata Ismail.

Baca Juga:Imigrasi Surabaya Siap Layani Arus Mudik Lebaran 2026, Kakanwil Ditjenim Jatim Tinjau Langsung Kesiapan Petugas

Selain itu, pemerintah juga tengah merampungkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional sebagai panduan strategis dalam membangun ekosistem AI yang inklusif, bertanggung jawab, dan kompetitif. Peta jalan ini akan memuat berbagai prinsip etika, seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Ismail menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan adopsi AI adalah kepercayaan.

“Membangun kepercayaan terhadap AI membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data dan privasi yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif dalam pemanfaatan teknologi AI,” jelasnya.

Melalui forum Hiroshima AI Process, Indonesia juga mendorong kerja sama global dalam tata kelola AI, termasuk pertukaran praktik terbaik, penyusunan standar internasional untuk AI yang tepercaya, peningkatan kapasitas negara berkembang, serta pengembangan inovasi AI yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.

“Artificial intelligence akan membentuk masa depan masyarakat kita. Tanggung jawab bersama kita adalah memastikan masa depan tersebut aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi semua,” pungkas Ismail.