alexametrics

Kasus Suap dan Hakim sebagai Wakil Tuhan

Oleh ANTONIUS STEVEN UN *)
26 Januari 2022, 19:48:23 WIB

PASAL 197 ayat 1 (a) KUHAP menyatakan bahwa setiap putusan pemidanaan wajib memuat kepala putusan yang berbunyi ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Ayat 2 dari pasal yang sama menegaskan, tanpa kepala putusan tersebut (dan juga butir lainnya dalam ayat 1), putusan tersebut batal demi hukum.

Demikian pula Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat hal yang kurang lebih sama. Dalam pasal 2 tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, ayat 1 berbunyi, ”Peradilan dilakukan ’DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’.”

Entah siapa yang menyatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Tetapi, dua dasar hukum di atas jelas mengaitkan kehakiman dan peradilan dengan Tuhan. Apalagi, persyaratan menjadi hakim sebagaimana dicatat dalam UU 49/2009 pasal 14 ayat 1 (b) mengharuskan seorang calon untuk ”bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Karena itu, mau tidak mau, seorang hakim harus takut kepada Tuhan dan memenuhi tuntutan Tuhan akan keadilan ketika menjalankan tugasnya.

”Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab, suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar…” Itulah sekelumit pesan Sang Khalik kepada para hakim sebagaimana digoreskan dalam kitab suci.

Terdapat tiga pesan utama dalam kalimat suci di atas. Pertama, jangan memutarbalikkan keadilan. Hal itu berarti biarkan keadilan berjalan sebagaimana mestinya, jangan dibuat sungsang. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sesuai apa adanya. Sebagai wakil Tuhan, hakim harus bersikap seperti Tuhan. Tuhan itu apa adanya, berpikir apa adanya dan berkata apa adanya. ”Apa adanya” adalah suatu idiom untuk kejujuran.

Kedua, jangan memandang bulu. Dalam bahasa dari teolog Inggris Peter C. Craigie, seorang hakim tidak boleh menunjukkan favoritisme atau memandang wajah. Siapa pun yang bersalah harus dihukum sesuai peraturan perundang-undangan. Siapa pun yang benar harus dibebaskan sesuai amanat hukum.

Ketiga, seorang hakim tidak boleh menerima suap. Alasannya jelas. Suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Seolah-olah uang suap ditempelkan pada mata seorang hakim. Sehingga dia tidak bisa melihat dan membedakan dengan baik mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, suap memutarbalikkan perkataan orang-orang benar.

Tugas hakim hanya satu: mengejar keadilan dan keadilan. Hakim dituntut untuk berusaha mati-matian dan mengerahkan seluruh energi hanya untuk mengejar keadilan dan keadilan, tidak ada yang lain. Tidak boleh ada suap atau favoritisme yang membuat seorang hakim sampai memutarbalikkan keadilan.

Karena itu, OTT oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh KPK dalam dugaan suap baru-baru ini sungguh menyedihkan. Hakim IIH memang memiliki rekam jejak buruk. Dia pernah diskors karena dianggap melanggar kode etik setelah dua kali membebaskan tersangka korupsi bernilai puluhan hingga ratusan miliar.

Suap dan korupsi pada pejabat publik mengingatkan penulis kepada pemikiran filsuf Jerman-Amerika Hannah Arendt (1906–1975). Di dalam analisisnya tentang dan kritiknya terhadap modernitas, Arendt melihat bahwa pada era modernitas telah terjadi ”bangkitnya yang sosial” (the rise of the social).

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads