alexametrics

Memahami Perilaku Pemilih Pilkada 2020

Oleh Suko Widodo *)
10 Januari 2020, 17:41:32 WIB

HARAP-harap cemas. Itulah perasaan yang saat ini menghinggapi para calon kandidat gubernur, wali kota, dan bupati yang bakal running pada kontestasi pilkada serentak 2020. Ada 270 daerah di Indonesia yang bakal menggelar pilkada pada 23 September 2020. Perinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Maret 2020 para kandidat diagendakan mendaftar di KPU daerah. Sampai hari ini belum ada satu pun kandidat yang resmi punya tiket untuk mendaftar. Padahal, waktu sudah sangat mepet.

Situasi ketidakpastian pastilah membuat calon kandidat ”berpusing-pusing”. Menunggu rekomendasi partai tanpa kepastian pastilah membosankan. Menunggu sesuatu yang telah diagendakan pasti saja menggelisahkan, apalagi menunggu rekom yang tingkat ketidakpastiannya tinggi. Pastilah tidak menyamankan.

Tapi, itulah politik kita saat ini. Seperti lagu Benci tapi Rindu. Sering kali dicaci maki dan dibenci, tetapi tetap saja banyak yang meminati.

Rekom, Memilih Yang Berpotensi Menang

Meraih tiket running pemilihan kepala daerah (pilkada) memang tidak mudah. Bahkan, calon perseorangan pun harus mempersiapkan pendukung dengan mengumpulkan puluhan ribu hingga jutaan KTP.

Demikian juga yang dicalonkan partai politik (parpol), harus melalui tahapan seleksi yang rumit. Calon kandidat harus presentasi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, melakukan sosialisasi kepada pendukung, berkampanye dengan pelbagai media, serta harus bersibuk ria dengan komunikasi politik intensif kepada jajaran aktivis parpol

Tahapan perjuangan rekom tak cukup sampai di situ. Sebab, kemudian pengurus parpol lokal biasanya melakukan survei dan jaring aspirasi ke warga sebelum menetapkan siapa yang bakal diajukan ke pengurus parpol pusat untuk mendapatkan rekomendasi.

Jangan kaget jika kemudian yang ”berpotensi” dalam standar lokal malah tidak mendapat rekomendasi. Atau jangan heran jika kader loyalis malah tersungkur oleh calon kandidat yang ”royalis”. Standar pemberian rekom lebih bertumpu pada kemampuan potensi menang. Tak peduli asal muasal calon kandidat itu. Tak peduli apakah dia loyalis atau kader ”dadakan”.

Bisa dipahami mengapa rekom diberikan kepada calon kandidat yang diprediksi berpotensi menang dalam pemilihan. Pasalnya, perilaku memilih saat ini berbeda dengan pola perilaku memilih di masa silam. Bahkan, ada faktor terbaru yang mesti dihitung, yakni hampir tiadanya parpol oposisi dalam perpolitikan di Indonesia saat ini. Dengan ”bergabungnya” Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam koalisi pemerintah bersama Presiden Jokowi, sudah bisa dipastikan hampir tak ada ”pertentangan” ideologi dalam kancah politik.

Politik menjadi ambyar dalam wadah besar. Dan pada akhirnya kini parpol justru ”mengabaikan” soal loyalis (baca: sebagai kader internal) untuk menjadi pertimbangan melahirkan rekom. Dasar utama rekom adalah orang yang dinilai bakal menang dalam pemilihan. Maka, para penunggu rekom harus menyadari bahwa: daerah berusaha, Jakarta yang menentukan. DPC berusaha mencari jago, DPP yang punya veto!

Memahami Perilaku Pemilih

Pemilih adalah raja. Pemilih inilah yang pada gilirannya menentukan siapa sesungguhnya yang bakal memenangi pilkada. Jadi, siapa pun calon kandidat yang bakal mendapat rekomendasi untuk maju pilkada, sesungguhnya nasibnya ada di ”tangan” pemilih.

Memahami pemilih tidaklah mudah. Riset Malik (2018) menjelaskan bahwa pemilih Indonesia terpilah dalam tiga kategori: pemilih emosional, pemilih rasional, dan pemilih rasional-emosional.

Pemilih emosional merupakan pemilih yang memiliki hubungan emosional sangat kuat dengan identitas yang membentuk dirinya sejak lahir. Identitas itu berkaitan dengan ideologi, agama, dan budaya. Lazimnya, pemilih kategori itu lebih mengental pada kawasan rural. Kurang kuat di kawasan perkotaan (urban).

Pemilih rasional adalah pemilih berpikir. Mereka punya nalar argumentatif terhadap alasan memilih. Tidak emosional. Pemilih rasional mengedepankan diskusi aktif dan terbuka, disertai data, dalam menentukan suatu pilihan.

Pemilih rasional-emosional adalah pemilih yang cenderung akan diam menarik diri (withdraw) dalam perdebatan isu yang bersifat agama, identitas, dan simbol lainnya yang sedang berlangsung. Sebab, mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi dan isu tersebut.

Pemilih seperti itu mampu merasionalkan pilihan mereka. Namun, pada saat isu yang berkembang menyangkut permasalahan ideologi, agama, dan etnis, mereka tidak sanggup memberikan argumentasi yang cukup. Pemilih rasional-emosional adalah tipikal pemilih yang lebih pasif dan suka mengamati.

Karakter pemilih di Indonesia bisa dikatakan cenderung didominasi pemilih rasional-emosional. Karakter itu terbentuk lantaran sistem perpolitikan di Indonesia belum mapan (establish). Demokrasi yang bergulir sejak reformasi (1988) dalam realitasnya belum melahirkan sistem politik teratur (terpola) dan masih menyisakan banyak persoalan.

Rasional-emosional tersebut lazimnya berkembang pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran. Maka memang tak mudah memilih calon kandidat kuat di berbagai daerah. Setidaknya itu dibuktikan dengan sejumlah survei di berbagai daerah yang belum mampu mengelaborasi warga dalam mengungkapkan rencana pilihannya.

Responden di Indonesia kebanyakan tak cukup terbuka dalam mengungkapkan atau mengekspresikan sosok kandidat yang diharapkannya. Mereka ketika menjadi responden survei cenderung menutup diri.

Jadi, sekali lagi, memang tak cukup mudah memahami kebanyakan pemilih di Indonesia. Dalam politik ambyar, yang paling mudah adalah membuat pesan politik yang emosional, yang mampu menyentuh emosi pemilih, tetapi dijalankan dengan strategi komunikasi politik yang rasional.

Karena itu, dalam membaca perilaku pemilih saat ini, diperlukan pemahaman mendalam terhadap karakter sosiokultural dan termasuk proses interaksi-simbolis bermedia digital yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini. Diperlukan cara cerdas dalam membaca sosiokultural pemilih di Indonesia yang sudah berdigital untuk mendapatkan rujukan peta perilaku politik masyarakat. (*)


*) Suko Widodo, Dosen pada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads