Menikmati Resesi

PERIODE 2020 dan 2021 warna ekonomi begitu gelap, tidak menyisakan kontras terang sama sekali. Pandemi menundukkan kepongahan manusia tanpa sisa. Uang tidak bisa dibelanjakan dan stok bahan baku tidak dapat dipakai berproduksi. Ekonomi berhenti berdenyut.

Memasuki 2022, ekspektasi membuncah karena pandemi dianggap telah bisa dikendalikan. Namun, petaka lain tidak jua dapat dielakkan. Perang Rusia-Ukraina menyalak tanpa diduga. Harga pangan dan energi melonjak lantaran produksi dan pasokannya tersendat. Ekonomi global terpuruk kembali. Negara maju yang telah terbiasa inflasinya di bawah 3 persen tiba-tiba sekarang mesti menghadapi kenyataan pahit: inflasi melompat hingga di atas 10 persen. Beban ini tentu makin menambah persoalan karena selama pandemi hampir semua negara menguras belanja publik, yang sebagian dibiayai utang, sehingga rasio utang terhadap PDB melambung di atas 100 persen.

Raksasa Terempas

Sampai saat ini, praduga krisis dan resesi begitu nyata pada 2023. Tahun ini pertumbuhan ekonomi masih lumayan karena ditopang kinerja semester pertama. Sekarang harga energi dan pangan meningkat sehingga inflasi naik dan kebijakan moneter ketat diberlakukan pada hampir semua negara. Ekonomi diperlambat agar tidak panas, tentu dengan konsekuensi yang tidak mudah: pertumbuhan turun dan angka pengangguran naik.

IMF baru saja meluncurkan proyeksi pertumbuhan ekonomi (Oktober 2022). Pada 2023, pertumbuhan ekonomi global diestimasikan turun menjadi 2,7 persen, sedangkan pertumbuhan negara maju hanya 1,1 persen dan negara berkembang (emerging market and developing economies) pada kisaran 3,7 persen. Hanya di negara berpendapatan rendah (low-income developing countries) yang diproyeksikan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi ketimbang 2021, yakni 4,9 persen.

Sekurangnya terdapat tiga raksasa ekonomi yang saat ini menghadapi situasi muram. Pertama, Amerika Serikat (AS) berjibaku menangani inflasi yang mengganas hingga menembus 8 persen. Itulah inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir di AS. Negara-negara Eropa mengalami keadaan yang mirip.

Kedua, Jerman mengalami potensi deindustrialisasi akut karena beban harga energi membengkak. Pada Juli 2022, sektor industri mengonsumsi energi 21 persen lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Mereka menggunakan energi lebih efisien sehingga produksi menjadi berkurang (The Economist, 17 September 2022:68). Ekspor komoditas industri pasti menurun.

Ketiga, sektor properti di Tiongkok terjun bebas. Selama ini salah satu penyangga ekonomi Tiongkok adalah properti (dan secara lebih luas sektor infrastruktur). Pembangunan sektor properti begitu luar biasa sejak 20 tahun silam. Pada Juli 2022, sektor properti di Tiongkok telah turun 45 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjualan rumah baru menukik 29 persen dan investasi properti melemah 12 persen ketimbang tahun lalu.

Pengalaman Krisis

Bagaimana dengan Indonesia? Situasinya tidak berbeda dengan tiga negara tersebut dan negara-negara lain. Namun, Indonesia relatif diselamatkan dalam tiga hal. Pertama, pengendalian inflasi berjalan lumayan bagus sehingga tahun ini ekspektasinya sekitar 5 persen. Inflasi September 2022 memang cukup tinggi, menembus 1 persen, akibat kenaikan harga BBM. Mulai Oktober sampai akhir tahun, tampaknya inflasi akan turun kembali setelah seluruh dampak kenaikan harga energi terserap pada September 2022.

Kedua, rasio ekspor terhadap PDB hanya di kisaran 40 persen. Pada situasi resesi, kondisi semacam ini bisa menjadi berkah. Sebab, pelemahan ekspor tidak akan banyak memengaruhi pertumbuhan ekonomi (seperti kasus di Jerman, Tiongkok, dan Jepang). Ketiga, rasio utang terhadap PDB sudah turun di bawah 40 persen setelah belanja menanggulangi pandemi diturunkan pada 2022. Rasio utang ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan AS, Eropa, dan Tiongkok.

Apakah dengan begitu Indonesia akan aman? Jika melihat pengalaman krisis 1997–1998 (krisis moneter di Asia), krisis 2008–2011 (subprime mortgage di AS dan krisis fiskal di Eropa), serta krisis 2020–2021 (krisis pandemi), rasanya perekonomian akan bisa melalui resesi dengan relatif lebih baik. Pengalaman penanganan krisis sudah dimiliki dan instrumen kebijakan kian lengkap.

Pemerintah juga punya bantalan sosial yang efektif sehingga mampu menjaga daya beli rakyat. Itulah yang membuat konsumsi rumah tangga tetap gagah, bahkan pada masa pandemi. (*)