Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota, DPR: Silakan Pemerintah Ajukan RUU

JawaPos.com - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan secara resmi diungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR 2019. Pihak pemerintah pun diminta untuk segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mengatakan, usulan pemindahan itu harus diiplementasikan dengan RUU. Hal itu supaya presiden selanjutnya bisa meneruskan program pemindahan ibu kota ini.

"Segera pemerintah ajukan RUU pada DPR, untuk status ibu kota baru," ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Said mengatakan, pemindahan ibu kota ini juga mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Sehingga hal ini membantu juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengurangi polusi udara.

‎"Paling tidak kurangi polusi di Jakarta bantuin Anies juga," katanya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menambahkan, tidak ada anggota dewan yang protes terkait pemindahan Ibu Kota ini. Sehingga sudah saatnya ibu kota negata dipindah ke Kalimantan.

"Jokowi melihat antusias publik. Karena sudah saatnya Ibu Kota pindah dari Jakarta," ungkapnya.

‎Said melanjutkan, Presiden Jokowi tidak main-main dengan wacana tersebut. Sebab, dia sudah menyampaikan hal itu dalam forum resmi sidang paripurna bersama MPR, DPR dan DPD. Selanjutnya Komisi II DPR tinggal menindaklanjutinya.

"Sudah lah kita pengap juga di Jakarta. Karena daya dukung di Jakarta sudah enggak mungkin," pungkasnya.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang tahunan MPR. Dalam pidatonya Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.

"Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.