JawaPos.com - Di tengah memanasnya tensi konflik global, masyarakat Indonesia diajak untuk memperkuat barisan dan menjaga persatuan nasional. Seruan ini muncul dalam konferensi pers bersama yang digelar oleh Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Indonesia Millenials Center (IMC), dan Komrad, Sabtu (14/3).

Ketiga organisasi ini menekankan pentingnya posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus mewaspadai adanya upaya provokasi di dalam negeri yang memanfaatkan isu-isu strategis.

Koordinator JIHN, Riswan Siahaan, menyoroti langkah Indonesia yang kini bergabung dalam Board of Peace (BoP). Menurutnya, keikutsertaan ini memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai aktor kunci perdamaian dunia, termasuk dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina.

Riswan menjelaskan bahwa masuknya Indonesia ke dalam lembaga tersebut membuka pintu diplomasi yang lebih luas.

"Dalam masuknya Indonesia ke BOP menjadi salah satu komunikasi diplomasi dengan negara-negara Internasional, hubungan bilateral antar negara yang masuk dalam BOP memudahkan Indonesia untuk menjalin kerjasama apapun dengan negara lain," ujarnya.

Meski demikian, JIHN memberikan catatan kritis. Mereka meminta Pemerintah Indonesia bertindak tegas apabila kebijakan BoP di masa depan justru menyimpang dari prinsip perdamaian atau merugikan kepentingan nasional.

Waspada Provokasi di Media Sosial

Di sisi lain, Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yudha, mencium adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Ia menyebut akun-akun provokatif di media sosial mulai menggoreng isu BoP dan Makan Bergizi Gratis (MBG) demi kepentingan politik tertentu.

Tak hanya soal isu digital, Antoni juga menyinggung peristiwa yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS. Ia menduga ada upaya pembungkaman demokrasi melalui operasi tertentu.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku dan aktor di balik peristiwa tersebut," tegas Antoni.

Direktur Indonesia Millennials Center (IMC), Yerikho Manurung, mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari mahasiswa hingga tokoh masyarakat—untuk melakukan Konsolidasi Akbar Persatuan Nasional.

Langkah ini dianggap krusial untuk membentengi masyarakat sipil dari segala bentuk adu domba dan provokasi yang mengancam stabilitas negara.

"Persatuan Nasional adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia," imbuh Yerikho.