JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya tata kelola yang baik kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengelola kekayaan negara. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab lembaga tersebut tidak hanya terkait aset saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan satu tahun berdirinya Danantara di Jakarta, Rabu (11/3).

"Saya titip kewaspadaan, eling dan waspada. Ingat harapan seluruh bangsa, seluruh rakyat ada di pundak saudara-saudara karena saudara-saudara menjaga dan mengelola kekayaan anak, cucu, dan cicit kita," ujar Prabowo.

Ia menegaskan, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama bagi lembaga pengelola dana investasi negara atau sovereign wealth fund agar terhindar dari potensi kerugian. Menurutnya, apabila lembaga tersebut mengalami kerugian, maka upaya menjaga kekayaan bangsa bagi generasi berikutnya akan semakin berat.

Prabowo juga menyampaikan bahwa saat ini Danantara mengelola aset atau assets under management dengan nilai lebih dari USD 1 triliun. Nilai tersebut menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund dengan aset kelolaan terbesar di dunia.

Baca Juga:Pemuda di Tuban Tega Jual Pacarnya yang Masih di Bawah Umur dengan Tarif Rp 300 Ribu

"Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat, yaitu mengelola dan memanajemen kekayaan bangsa. Kita beri nama Danantara, yaitu Daya Anagata Nusantara, kekuatan energi masa depan. Jadi, Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan," imbuh Prabowo.

Untuk memastikan lembaga tersebut berjalan sesuai tujuan, pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap Danantara.

Prabowo menjelaskan bahwa saat ini Danantara termasuk salah satu lembaga yang paling ketat pengawasannya di Indonesia. Dewan Pengawasnya diisi oleh sejumlah Menteri Koordinator, sementara pengawasan juga melibatkan berbagai institusi negara.

Ia bahkan telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Panglima TNI untuk ikut mengawasi jalannya pengelolaan lembaga tersebut.

Selain itu, Presiden juga membuka kemungkinan untuk menugaskan utusan khusus Presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan Danantara sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan.

"Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah," pungkasnya.