Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 01.34 WIB

LAN dan Kemendagri Dorong Birokrasi Berbasis Data dan Inovasi

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo (kanan) memberikan keterangan soal kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti. (Istimewa) - Image

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo (kanan) memberikan keterangan soal kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti. (Istimewa)

Kota Surabaya (94,17)

Kabupaten Situbondo (94,13)

Sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) menjadi daerah dengan skor terendah.

Dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK dan 333 di antaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.
Target nasional RPJMN 2025–2029 menargetkan 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal "Baik" pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri David Yama mengingatkan, pentingnya perubahan pola pikir aparatur daerah.

"Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif," terangnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore