Surati Sekjen PBB Antonio Guterres, Ketua DPR Tulis 6 Desakan Minta Akhiri Konflik Kemanusiaan di Gaza

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Dalam surat berjudul 'Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza' itu, Puan mendesak PBB segera mengambil langkah konkret demi keselamatan rakyat sipil di Gaza.

“Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza. Ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan,” tulis Puan dalam surat yang beredar di media sosial, Selasa (12/8).

Puan mengutip laporan terbaru badan-badan PBB seperti WFP, UNICEF, dan UN OCHA yang menunjukkan tingkat kerawanan pangan kritis di Gaza, masuk dalam Fase 5 (kelaparan). 

Bahkan, lebih dari 1,1 juta orang mengalami kerawanan pangan parah, termasuk sekitar 500.000 anak-anak terdampak malnutrisi akut. UNICEF pun mencatat sejumlah bayi tergolong dalam kategori sangat kurus akibat kekurangan gizi.

Situasi diperburuk dengan meningkatnya kematian akibat kelaparan, terutama di Gaza utara, di mana bayi meninggal karena kekurangan susu formula.

Menurut Puan, lebih dari 70 persen lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, sementara akses terhadap bahan pangan pokok dan pasokan medis dibatasi selama berbulan-bulan. 

“Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil,” tegasnya.

Ia menekankan, kelaparan sebagai senjata perang merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional, bahkan bisa tergolong pelanggaran hukum internasional jika dilakukan untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, atau agama dengan menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting.

Dalam suratnya, Puan mengajukan enam langkah mendesak kepada PBB dalam mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza. Pertama, secara resmi mengumumkan status kelaparan di Jalur Gaza sesuai Klasifikasi Fase Terpadu (IPC). 

Kedua, mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat untuk mencegah kelaparan sebagai senjata perang dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan. Ketiga, jika hambatan terhadap bantuan terus terjadi, mengaktifkan Bab VII Piagam PBB karena situasi ini mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Keempat, memastikan akses kemanusiaan penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza melalui koridor kemanusiaan yang diawasi PBB. Kelima, memobilisasi dukungan untuk dana darurat bagi penyediaan makanan, obat-obatan, dan air bersih. Keenam, memulihkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan melalui UNRWA, badan-badan PBB lain, serta organisasi kemanusiaan netral dan imparsial.

“Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. PBB didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan. Kami percaya PBB akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini,” pungkasnya.