Penggarapan Lumpur Lapindo, Sidoarjo Jangan Hanya Dikasih Dampaknya

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sampai saat ini belum dilibatkan dalam pengelolaan di area lumpur Lapindo Sidoarjo. Padahal, penelitian demi penelitian menunjukkan berbagai potensi lumpur yang menyembur sejak Mei 2006 tersebut.

Karena itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman mendorong agar pemkab kelak diajak serta. ’’Sidoarjo jangan dikasih dampaknya saja. Daerah juga harus menikmati kekayaan alam yang dihasilkan dari daerah ini,’’ katanya kepada Jawa Pos kemarin (25/1).

Selain potensi rare earth atau logam tanah jarang (LTJ), kandungan penting lain ditemukan di wilayah lumpur Lapindo Sidoarjo.

Koordinator Mineral, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehamad Awaludin menjelaskan, kandungan mineral lain itu adalah critical raw material (CRM) atau mineral kritis.

Disebut mineral kritis karena memang secara bahan baku tidak ada penggantinya. Awaludin menjelaskan, di dalam CRM tidak hanya terdapat unsur LTJ.

’’Kemudian, banyak negara yang bergantung pada impor karena pasokan (CRM) hanya didominasi negara tertentu. Maka dari itu disebut kritis atau CRM. Ini juga terkait dengan mineral-mineral high tech sehingga CRM memang dianggap sebagai sesuatu yang strategis,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.

Menurut Usman, bahkan Pulau Lusi hasil endapan lumpur Lapindo Sidoarjo di Kecamatan Jabon pun masih dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. ’’Pelibatannya yang kami inginkan mulai pengelolaan hingga pembagian hasil dari pengelolaannya,’’ katanya.

Hal tersebut terkait dengan pariwisata maupun jika nanti ada eksplorasi penambangan di sana. Sebab, warga di sekitar pun membutuhkan perhatian. Misalnya, terkait pembukaan lapangan kerja. ’’Ke depan ini harus dimulai duduk bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kolaborasi,’’ ungkapnya.

Pemkab Sidoarjo sempat akan memanfaatkan potensi lumpur dengan membuat museum geopark di lahan milik pemkab yang ada di dekat tanggul lumpur. Sekitar 100 meter ke selatan dari tanggul lumpur Sidoarjo, memang ada gedung dua lantai tak terpakai di Jalan KH Marzuki, Desa Mindi, Kecamatan Porong.

Gedung itu dulu bekas SDN Mindi 1, Kecamatan Porong. Namun, sejak Juli 2020 seluruh gurunya dipindah ke SDN lain. Sebab, sejak 2019 sekolah tersebut tidak mendapat murid baru.

Penyebabnya, lokasinya terlalu dekat dengan kawasan lumpur sehingga dinilai tidak kondusif untuk proses belajar-mengajar. Bau menyengat lumpur pun masih tercium dari sana.

Kini kondisinya tak terawat. Aset milik Pemkab Sidoarjo itu tak difungsikan. Nah, awal tahun lalu sempat muncul rencana untuk menjadikan bangunan tersebut sebagai museum geopark.

Pengelolaannya akan langsung ditangani Pemkab Sidoarjo. Tapi, sudah setahun direncanakan, sayangnya tak kunjung terealisasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengakui, gedung tersebut memang belum difungsikan. Artinya, masih mangkrak.

’’Rencana pemanfaatan ada, tapi pada anggaran 2022 dan 2023 belum muncul,’’ tuturnya.

Rencananya, memang pihaknya ingin membuat semacam laboratorium lapangan. ’’Bisa jadi tempat belajar, eksperimen, dan pengkajian di sana,’’ katanya.