Jokowi Tidak Perlu Pusing Tentukan Calon Panglima TNI

JawaPos.com - Sosok calon Panglima TNI menjadi perhatian. Pasalnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi pensiun. Namun polemik figur calon pucuk pimpinan tentara tersebut terus bergulir.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun mengatakan, bila dilihat dari profil, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dapat dikatakan memenuhi syarakat kategori.

"Dia (Laksamana Yudo Margono punya segudang pengalaman karir yang strategis," ujar Ubedilah Badrun di Jakarta, Rabu (11/8/2021).

Sebelumnya menjadi KSAL, Laksamana Yudo Margono pernah menjabat sebagai Panglima komando gabungan wilayah pertahanan I (Kogabwilhan) I.

Menurut Ubedilah, Presiden Jokowi tidak perlu bingung mengajukan calon panglima TNI ke DPR. Namun, Panglima TNI adalah posisi sangat strategis, sehingga muncul beragam tafsir politik dan kepentingan. Pihak-pihak tertentu mencoba untuk mengubah mekanisme sirkulasi panglima yang sudah mapan. Pihak tersebut melakukan loby-loby politik yang kadang dalam perspektif kenegaraan merusak marwah institusi TNI.

"Mekanisme sirkulasi elite TNI itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di sana menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan," jelasnya.

Dua periode terakhir panglima TNI dijabat oleh jenderal bintang empat dari angkatan darat (Gatot Nurmantyo) dan angkatan udara (Hadi Tjahjanto). Kini, sejatinya beralih ke angkatan laut yang saat ini jenderal bintang empatnya dipegang oleh Laksamana Yudo Margono.

"Saya termasuk meyakini bahwa siapapun Kepala Staf di TNI mereka adalah kader terbaik di matranya. TNI adalah salah satu institusi yang kaderisasinya jelas dan terbaik di Indonesia," sebut Ubedilah.

"Tidak perlu melakukan loby-loby politik atau langkah-langkah yang menunjukan semacam political imaging (pencitraan politik) untuk berebut menjadi panglima," paparnya.