Logo JawaPos
Author avatar - Image
09 Mei 2021, 00.22 WIB

BKN Klaim Tidak Ada Intervensi dalam Proses TWK Pegawai KPK

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat - Image

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat

JawaPos.com - Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono mengklaim pihaknya menjaga independensi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diberikan kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini menyusul adanya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam tes tersebut sebagai syarat untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menjaga independensi, maka dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dimaksud, digunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor," ujar Paryono dalam keterangannya, Sabtu (8/5).

Paryono menuturkan, pengertian multi-metode adalah penggunaan lebih dari satu alat ukur. Dalam asesmen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.

Kemudian, pengertian multi-Asesor adalah, dalam asesmen ini asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur TWK.

"Seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD," katanya.

Dalam setiap tahapan proses asesmen ini juga dilakukan observasi oleh tim observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN. Akan tetapi juga dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

"Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting," ungkapnya.

"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak, sehingga independensinya tetap terjaga," tambahnya.

Baca juga: ICW Yakin Firli Bahuri Tidak akan Lulus Tes Wawasan Kebangsaan

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers Rabu 5 Mei, menyebut ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hanya saja, ia tidak menjelaskan tindak lanjut atau nasib dari pegawai tersebut. Meski sudah menyebut jumlah, Firli enggan memastikan nama-nama pegawai tersebut. Ia beralasan berdampak pada keluarga, kerabat dan orang dekat.

Editor: Kuswandi
Tags
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore