Menteri Pigai Tegaskan Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB: Akan Tangani Krisis Venezuela

JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia akan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Menurut Pigai, pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru untuk pertama kalinya setelah 80 tahun Indonesia merdeka.

"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multirateral dunia," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1).

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyoroti peran strategis Indonesia dalam menanggapi dinamika global, termasuk krisis yang terjadi di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicholas Maduro.

Ia meyakini, perwakilan Indonesia di sekretariat PBB memiliki kapasitas untuk menangani isu-isu internasional yang kompleks.

"Sekjen PBB baru orang nomor dua sekarang Indonesia. Besok yang Venezuela nanti dia yang ini, putra Indonesia akan menangani Venezuela," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi bahwa negara-negara Asia-Pacific Group (APG) telah resmi menominasikan Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026.

Kepercayaan ini didasari pada rekam jejak kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan agenda HAM di kancah internasional.

Posisi prestisius tersebut dijadwalkan akan disahkan melalui Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini nantinya akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa.