JawaPos.com - Kasus kontes kecantikan transgender di Jakarta Pusat berbuntut panjang. Kali ini Anggota DPD RI dari Aceh, Sudirman, melayangkan surat untuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto untuk menuntaskan kasus hukum tersebut.

 

 

Surat tersebut berisi aspirasi dari ulama dan tokoh masyarakat di Aceh terkait kontes tersebut. Adanya kegiatan tersebut memicu kegaduhan di tengah masyarakat Aceh. Terlebih, kontestan bernama Nyak Ayu Saree yang menjadi pemenang dan menggunakan selendang bertuliskan Aceh.

 

"Tokoh masyarakat menjadi sangat marah di Aceh dan terjadi polemik bahwa yang keterwakilan daripada peserta kontes itu adalah menamakan dirinya dan berselempang Aceh ini yang membuat gaduh, jadi ini sudah menjadi polemik yang tidak terbendung di Aceh," kata Sudirman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

 

Sudirman menilai, kegiatan itu telah mencemarkan nama baik Aceh. Dalam syariat islam juga dilarang menjadi transgender dan penggunaan pakaian yang terbuka.

 

Adapun dari informasi sementara yang diterimanya, Nyak Ayu Saree pernah tinggal di Aceh beberapa waktu lalu dan kini sudah menetap di Jakarta. Dia memastikan keterlibatan Nyak Ayu Saree dalam kegiatan itu tak didelegasikan secara resmi.

 

"Warga Aceh marah, merasa terhina, tidak pernah mewakili ujug-ujug sudah ada keterwakilan. Jadi ini betul-betul membuat Aceh malu," jelasnya Sudirman.

 

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan adanya acara kontes kecantikan transgender. Acara ini dikabarkan terjadi di sebuah hotel yang terletak di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/8). 

 

Kabar ini disiarkan oleh akun X @HushWatchID. Dalam video tersebut, terlihat beberapa transpuan berpakaian ala putri kecantikan lalu melenggak-lenggok di panggung. Konten ini disebut dimenangkan oleh perwakilan dari Aceh.

 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sejauh ini kepolisian tidak menerima perizinan mengenai kegiatan seperti dalam video. Sehingga dipastikan kegiatan digelar tanpa sepengetahuan aparat.

 

"Sejauh ini, tidak ada izin terkait penyelenggaraan," kata Ade kepada wartawan, Selasa (6/8). (*)