Buntut 1 Warga Tewas, Pengamanan Pilkada di Sampang Ditambah, Mulai dari Polri, TNI-AD hingga Marinir

JawaPos.com – Menjelang pilkada, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan potensi konflik yang cukup tinggi. Selama beberapa hari terakhir saja, terjadi sejumlah konflik yang melibatkan tim pasangan calon (paslon). Kasus terkini terjadi di Sampang, Madura. Seorang pendukung paslon bupati-wakil bupati Sampang tewas dibacok sekelompok orang.

Insiden maut itu terjadi di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, Minggu (17/11). Ditreskrimum Polda Jatim telah turun tangan dan menangkap satu tersangka. Hingga kemarin (18/11), petugas masih mengejar pelaku lain.

Kejadian itu mendapat atensi khusus dari Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. ”Kemarin (Minggu) kita dikejutkan kejadian penganiayaan yang korbannya meninggal dunia,” katanya kemarin. Korban yang meninggal adalah Jimmy Sugito Putra. Dia dikenal sebagai saksi salah satu paslon.

Jenderal bintang dua itu mengungkapkan, pelaku yang ditangkap berinisial FS. Motifnya masih didalami penyidik. ”Yang pasti, ada lebih dari satu pelaku,” tuturnya. Imam memastikan pelaku lain akan terus diburu. Dia sudah membentuk tim gabungan untuk mengusut kasusnya. ”Ada empat tim yang saat ini sedang bekerja. Mudah-mudahan pelaku lain dapat segera diamankan,” ungkapnya.

Imam menuturkan, pihaknya berkoordinasi dengan tim pemenangan seluruh paslon. Harapannya, peristiwa itu tidak merembet dan memicu kejadian lain. Koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan. Dari proses itu disepakati pengamanan di Sampang saat hari pencoblosan ditambah lima SSK (satuan setingkat kompi). Perinciannya, Brimob (2), TNI-AD (2), dan Marinir (1). ”Ditempatkan di daerah yang sekiranya dinilai rawan,” katanya.

Polda Jatim juga telah memetakan tujuh daerah rawan konflik saat pilkada. Tujuh daerah itu adalah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lumajang, Situbondo, dan Lamongan. Dari tujuh daerah tersebut, Sampang memang memiliki skor kerawanan tertinggi. Berdasar catatan Jawa Pos, kerusuhan juga pernah terjadi di Sampang saat Pilkada 2018. Sampai-sampai KPU memutuskan mengadakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS.

Hasil Survei

Potensi konflik tersebut selaras dengan hasil survei The Republic Institute pada rentang waktu 1–10 November. Dari 1.200 responden yang disurvei, 45 persen menyatakan terdapat konflik pilkada di daerahnya. Mayoritas pelaku konflik adalah pendukung pasangan calon (32 persen). Lalu, antarkontestan pilkada (26 persen) serta kontestan dengan penyelenggara pilkada (22 persen).

’’Penyebab konflik terbanyak adalah ketidaknetralan penyelenggara pilkada, yakni 37,5 persen,’’ ujar Sufyanto, peneliti utama The Republic Institute. Kemudian, disusul keberpihakan kepala desa terhadap paslon tertentu (33,3 persen) dan intensitas head-to-head karena terdapat dua paslon yang sama kuat (21,4 persen).

Di sisi lain, lanjut Sufyanto, mobilisasi aparat kepolisian ke daerah konflik bakal sulit. ’’Karena di daerahnya sendiri sedang ada pilkada yang butuh pengamanan, polisi akan sulit di-BKO (bawah kendali operasi, Red) ke daerah lain,’’ terang dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu.

Sebagaimana diketahui, total terdapat 84 paslon yang akan berkontestasi di Jawa Timur. Terdiri atas 3 paslon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, 60 paslon bupati/wakil bupati, serta 21 paslon wali kota-wakil wali kota. (edi/c19/oni)