Darurat Militer di Korea Selatan, Ingatkan Kejadian Kelam pada Tahun 1980 di Gwangju Korea Selatan

JawaPos.com – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) menuai banyak pro dan kontra. Pasalnya, banyak pihak diantaranya para politikus hingga masyarakat yang menolak akan penetapan tersebut.

Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer dirasa adanya pihak oposisi yang bertentangan dengan sistem demokrasi Korea Selatan.

Karena banyaknya perbedaan akan persetujuan penetapan darurat militer, para anggota dewan di Korea Selatan melakukan pemilihan suara, dan hasilnya mengatakan bahwa banyaknya pihak yang menolak akan penetapan tersebut.

Pada Rabu (4/12) waktu dini hari, Presiden Yoon Suk Yeol mencabut penetapan darurat militer karena banyaknya hasil suara yang telah menolak penetapan tersebut.

Melansir dari laman The New York Times, Kejadian akan darurat militer Korea Selatan pada Selasa, (3/12) mengingatkan kejadian kelam tahun 1980 di Gwangju, Korea Selatan.

Sejak Korea Selatan merdeka pada tahun 1948, sejumlah presiden telah mengumumkan keadaan darurat militer.

Salah satunya yang paling dikenal setelah kejadian pembunuhan Presiden Park Chung-hee pada tahun 1979, Presiden Park mengumumkan darurat militer dengan tujuan menindak protes politik dan oposisi sejak perebutan kekuasaan pada tahun 1961.

Tak lama setelah Presiden. Park terbunuh, seorang jenderal bernama Chun Doo-Hwan melancarkan kudetanya sendiri.

Pada bulan Mei tahun 1980, Chun Doo Hwan mengumumkan darurat militer dengan melarang semua kegiatan politik, menutup sekolah, dan menangkap para pembangkang pemerintah.

Protes masyarakat hingga unjuk rasa semakin besar di kota Gwangju tepatnya di barat daya saat Chun Doo Hwan mengirimkan kendaraan lapis baja dan pasukan terjun payung, yang menghancurkan pemberontakan tersebut.

Para pejabat mengatakan sedikitnya 191 orang tewas, termasuk 26 tentara dan polisi, tetapi keluarga demonstran yang terbunuh jumlahnya jauh lebih tinggi.

Chun Doo Hwan tetap berkuasa hingga pada tahun 1988 yang menggambarkan protes Gwangju sebagai pemberontakan yang didorong oleh para politikus Korea Utara.

Namun, pemberontakan tersebut menjadi momen paling penting dalam transisi Korea Selatan menuju masa demokrasi, dan banyak warga Korea Selatan mendukung revisi konstitusi untuk menghormati pentingnya konstitusi bagi negara mereka.

 ***