Potensi Penyelewengan Ekspor Impor, Polri Petakan Area Rawan Korupsi di Tanjung Perak

JawaPos.com - Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri memetakan area rawan korupsi pada aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo mengatakan pemetaan dilakukan bersama dengan Direktorat Kepatuhan Internal serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

"Satgasus Pencegahan Korupsi yang dipimpin oleh Giri Suprapdiono dan anggota, mendampingi tim Direktorat Kepatuhan Internal DJBC melakukan pemantauan area rawan korupsi, dan memetakan potensi pelanggaran kepabeanan," kata Yudi seperti dikutip dari Antara.

Yudi menambahkan upaya deteksi, aksi pencegahan dan monitoring di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai 27 September 2023.

“Satgasus juga membantu memperkuat pertahanan diri dari tekanan dan intervensi pihak-pihak yang mengganggu integritas pegawai dalam menjalankan tugasnya," ucap Yudi.

Masih menurut Yudi, Polri telah melakukan pendampingan di berbagai kementerian dalam pencegahan korupsi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan lainnya.

"Polri berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dengan upaya pencegahan korupsi," tegasnya.

Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi, Giri Suprapdiono menyatakan pemetaan area rawan korupsi di Tanjung Perak ini merupakan bentuk kerjasama antara Polri dan Kemenkeu.

Kerjasama ini menekankan bahwa Polri dan Kemenkeu akan menjaga integritas ekspor impor agar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat.

Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menjaga kedaulatan ekonomi negara agar Indonesia menjadi negara maju yang disegani dunia.

"Hal ini selaras dengan upaya mendorong percepatan Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Dirjen Bea dan Cukai," imbuh Giri.

Ia menambahkan bahwa Satgasus Pencegahan Korupsi mengapresiasi dampak positif dari perbaikan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kemenkeu, melalui Itjen dan DJBC.

"Satgasus Pencegahan Korupsi beserta Kemenkeu akan memperluas dan memperkuat pendampingan dalam kegiatan serupa di pelabuhan-pelabuhan lainnya," pungkas Giri.