Soroti Euforia Diskon Tiket Pesawat Hari Raya, DPR: Harusnya Penerbangan Murah Setiap Saat

Sejumlah penumpang pesawat keluar dari Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (02/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti potongan harga tiket pesawat yang bersifat musiman tidak menyentuh persoalan mendasar mahalnya tarif penerbangan di Indonesia. Menurutnya, diskon tiket hanya menjadi solusi semu yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Ia menekankan, seharusnya masyarakat tidak hanya mendapatkan diskon tiket pesawat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026. Tetapi juga rendahnya harga transportasi udara yang bisa dirasakan setiap kalangan masyarakat.

"Penurunan harga tiket pesawat itu domain pemerintah," kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (18/2).

Ia menegaskan, tingginya harga tiket pesawat bukan semata-mata akibat kebijakan maskapai, melainkan cerminan struktur kebijakan pemerintah yang dinilai masih membebani industri dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Lasarus mengungkapkan, terdapat sejumlah komponen kebijakan yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain dan belum pernah dibenahi secara serius. Ia menegaskan, ada tiga faktor utama yang harus dibenahi.

Pertama, harga avtur di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan banyak negara lain, bahkan masih dikenakan pajak. Kondisi ini dinilai ironis karena avtur merupakan komponen utama dalam operasional penerbangan yang seharusnya mendapat insentif.

Kedua, transportasi udara masih dikategorikan sebagai barang mewah sehingga tiket pesawat dikenakan pajak barang mewah. Menurutnya, klasifikasi tersebut sudah tidak relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas udara.

"Bila pesawat masih dianggap barang mewah, jangan heran tiketnya mahal. Padahal bagi masyarakat di banyak daerah, pesawat adalah satu-satunya akses mobilitas," ujarnya.

Ketiga, pajak dan bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi turut membebani biaya operasional maskapai. Beban tersebut pada akhirnya diteruskan kepada penumpang dalam bentuk tarif yang lebih mahal.

Legislator Fraksi PDIP itu mendorong pemerintah mengambil langkah struktural, seperti memangkas pajak avtur, menghapus pajak barang mewah pada tiket pesawat, serta menurunkan bea masuk suku cadang. "Dampaknya langsung ke harga tiket dan bukan diskon sesaat," tegasnya.

Ia juga menilai persoalan mahalnya tiket pesawat telah masuk kategori meresahkan masyarakat. Publik, kata dia, kini dengan mudah membandingkan harga tiket domestik dengan tarif di negara lain yang dinilai lebih kompetitif.

Menurut Lasarus, kebijakan pemerintah selama ini cenderung parsial dan reaktif, muncul setiap momentum besar seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, alih-alih menjadi reformasi permanen yang memperbaiki struktur biaya industri penerbangan.

"Jangan hanya ramai saat Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," pungkasnya.