Pemprov Sumsel Konsisten Terapkan Monitoring hingga Penegakan Hukum Kasus Karhutla

JawaPos.com–Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mendapat kesempatan berbicara dalam sesi Talk show B5. Role of ACCTHPC: towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030. Acara itu bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab.

ACCTHPC (Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) atau Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas, merupakan instrumen kerja sama antara negara ASEAN dalam mengatasi dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penandatanganan kesepakatan kerja sama negara-negara ASEAN melalui ACCTHPC itu berlangsung saat KTT ASEAN di Jakarta, September.

Conference of the Parties atau COP merupakan pertemuan tahunan yang diinisasi PBB untuk menilai capaian negara-negara anggota dalam menekan emisi karbon. Pada COP ke-28 itu, paviliun Indonesia selenggarakan gelar wicara atau talk show untuk menjabarkan tentang langkah yang telah dan sedang dilakukan dalam menekan emisi karbon.

Fatoni berkesempatan berbagi pengalaman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan Pemprov Sumsel pada 2023. Fatoni menjabarkan perkembangan kondisi terbaru, yakni terjadi penurunan hotspot atau titik panas.

”Pada 2015, jumlah hotspot tercatat 27.043 titik, kemudian menurun menjadi 23.818 titik pada 2019, dan berkurang lagi menjadi 19.849 titik pada 2023. Kondisi ini menjadi indikasi keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan,” tutur Agus Fatoni.

Tren penurunan titik panas itu, lanjut dia, ekuivalen dengan luas area yang terbakar. Dilaporkan, pada tahun terjadinya El Nino di tahun 2015, areal yang terbakar mencapai luasan 638.582 ha. Kemudian mengalami penurunan pada 2019 menjadi 317.885 ha dan kembali berkurang signifikan menjadi 109.460 ha pada 2023.

”Data ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup berhasil yang dilakukan para pihak secara kolaboratif di Provinsi Sumatera Selatan,” kata Agus Fatoni.

Menurut Fatoni, berdasar data sebaran asap berdasar arah angin yang dikeluarkan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), tidak terjadi pergerakan asap yang melintasi batas negara di sekitar Sumatera Selatan maupun Pulau Sumatera. Walau demikian, Pemprov Sumsel tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.

Terkait upaya monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi Songket Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan). Aplikasi itu merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.

”Melalui Songket Sumsel, pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni.

Pemprov Sumsel juga mengeluarkan sejumlah kebijakan, yakni SK Gubernur Sumsel No. 269 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023, serta SK Gubernur Sumsel No. 302 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah.

Kemudian pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.

”Kami juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 Kali selama periode Juni sampai dengan November. Kegiatan TMC ini utamanya ditujukan untuk membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut,” ujar Agus Fatoni yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri.

Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh Sub Satgas Operasi Darat. Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, satgas tersebut melakukan pemadaman dengan metode pemadaman udara (water bombing).

”Ada pula upaya penerapan kearifan lokal yaitu mengaktifkan Sub Satgas Doa untuk melakukan salat istisqa untuk segera diturunkan hujan. Dilaksanakan serentak melibatkan unsur TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat di Sumsel. Praktik ini dilakukan ketika hari tanpa hujan atau musim kemarau sudah cukup panjang,” imbuh Fatoni.