Pakar Hukum Soroti Demo Besar-besaran di Pati: Tanda Pemimpin Egois, Abaikan Suara Rakyat

JawaPos.com - Kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sadewo, menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memantik amarah warga. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi hari ini, Rabu (13/8).

Ribuan massa turun ke jalan. Mereka menggeruduk Kantor Bupati Pati untuk menuntut keadilan. Salah satu tuntutannya adalah meminta Bupati Sadewo turun atau lengser dari jabatannya.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menilai apa yang terjadi di Pati menjadi pelajaran bahwa kebijakan publik tidak diambil secara sepihak dan melibatkan aspirasi publik. 

"Suara warga adalah kunci demokrasi, aspirasi mereka harus menjadi pertimbangan utama. Jika kebijakan dijalankan dengan nada menantang, itu akan memantik kemarahan publik," tutur Satria, Rabu (13/8/25)

Perlawanan masyarakat Pati tidak terlepas dari cara Bupati menyampaikan kebijakannya di ruang publik. Sebagai pejabat publik, kepala daerah seharusnya memiliki kepekaan terhadap beban ekonomi warga yang semakin berat.

Dekan FH UM Surabaya ini mengutip buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, bahwa salah satu tanda kemunduran demokrasi adalah ketika pemerintah mengabaikan suara rakyat.

Alih-alih berpihak pada rakyat, para pemimpin justru berpihak kepada pada oligarki, dan minim oposisi. "Ketika kepala daerah bertindak sewenang-wenang dan merasa tak bisa dikritik, itu awal dari masalah besar," imbuhnya.

Polemik di Pati menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam bertindak, berbicara, dan menetapkan kebijakan, termasuk kenaikan PBB yang seharusnya dibahas secara terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat.

"Terlepas dari isu politik, larangan aksi demo hingga tantangan kepada massa justru memperburuk situasi. Puncak kemarahan warga itu kan saat dilarang aksi demo, ditantang 50 ribu massa, dan sebagainya," tukas Satria.