Pimpinan Kwartir Dinilai Harus Sosok yang Berintegritas dan Berjiwa Pramuka

JawaPos.com -  Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 menyebut pimpinan Kwartir Pramuka haruslah sosok yang berintegritas, bersih dari korupsi dan punya jiwa kepramukaan.

"Mereka jadi teladan dan contoh bagi adik-adik pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega. Adik-adik akan sedih dan bingung jika ada ketua Kwartirnya ditangkap karena kasus korupsi," ujar Laode Syarif dalam keterangannya, Sabtu (2/8).

Diketahui, Beberapa waktu lalu, KPK menangkap tangan Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Topan adalah Kepala Dinas PUPR, Ketua Kwarda Pramuka Sumatera Utara, dan sebelumnya menjadi Ketua Kwarcab Pramuka Kota Medan.

Satu pekan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan Deni Nurdyana Hadimin dan dua tersangka lain dalam kasus Korupsi Dana Hibah Pramuka Rp 6,5 miliar. Deni adalah Ketua Harian Kwarda Pramuka Jawa Barat dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kwarnas Pramuka.

Dua kasus korupsi lainnya terjadi di Medan dan Tangerang Selatan yang melibatkan ketua dan pejabat Kwartir. Sampai saat ini, pimpinan Kwarnas belum mengumumkan pemberhentian Deni Nurdyana dari jabatannya di Kwarnas. Mereka juga tidak bersuara dan bersikap terhadap kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pimpinan Kwartir.

Sejak pekan lalu, di grup-grup WA kepramukaan beredar tentang laporan penugasan yang disampaikan adik-adik penegak Sangga Pendobrak dari Kwarda Jawa Barat kepada ketua Kwarnas. Mereka mendapatkan tugas dari pembinanya berdasarkan materi Syarat Kecakapan Umum Penegak dalam bentuk penyelesaian kasus tentang topik korupsi oleh pramuka dan implementasi Dasa Dharma ke-9 (Bertanggung jawab dan dapat dipercaya) dan ke-10 (Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan).

Dari hasil riset lewat Google, Instagram, Facebook, kajian perundangan dan peraturan pemerintah, Sangga Pendobrak menemukan data seorang mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi Andalan Nasional (pengurus Kwarnas) periode 2023-2028). Pekan lalu, sosok ini bahkan diangkat sebagai Kepala Pusdiklat salah satu kwartir di Indonesia Timur.

Adik-adik penegak Sangga Pendobrak mengkaji aspek etika dan moral, tata kelola organisasi, potensi kontra produktif dan penolakan sosial, dan aturan internal organisasi. Mereka menyimpulkan bahwa seorang terpidana kasus korupsi tidak layak menjadi pengurus di Gerakan Pramuka. Menurut mereka, larangan itu mencerminkan komitmen organisasi terhadap nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik yang tidak bisa ditawar.

Sosok baru yang tidak memiliki jiwa pramuka dan belum pernah mengalami proses pendidikan kepramukaan, ujug-ujug menjadi ketua Kwartir. Ternyata, mereka membawa nilai-nilai baru yang merusak seperti korupsi, nepotisme, tertutup dan anti-kritik.

Akibatnya, kata Diah Yuniti, nilai-nilai keteladanan, kejujuran, persaudaraan, keterbukaan, kesantunan, pengabdian, kemajemukan, kasih sayang, tanggungjawab dan profesionalisme yang merupakan nilai dasar Gerakan Pramuka. "Jadi terdegradasi ke titik terendah yang merusak citra Gerakan Pramuka," ujar Yuniti yang pernah menjadi Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Bali, tahun 1990-an.