Survei PKAEN Sebut Banyak Warga Sadar Ada Pihak Yang Diuntungkan dari Ajakan Boikot Produk yang Diduga Terafiliasi Israel

JawaPos.com - Survei Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN) mendapati bahwa mayoritas masyarakat sadar bahwa ada pihak yang diuntungkan dalam gerakan boikot produk yang diduga terafiliasi Israel. Direktur PKAEN, Edo Segara Gustanto mengatakan bahwa hal ini tak lepas dari belum adanya kejelasan dari lembaga-lembaga terkait soal aksi boikot massal ini.

"Sebesar 73,1 persen masyarakat setuju atau sangat setuju bahwa ada pihak yang diuntungkan oleh boikot," kata Edo dalam keterangan yang diterima.

Edo menjelaskan, hasil survei tersebut muncul diduga lantaran pemerintah atau lembaga otoritas lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan daftar resmi produk yang harus diboikot hingga saat ini. Selama ini, masyarakat hanya dicekoki oleh daftar-daftar liar yang bisa saja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Edo mengatakan, sebaran daftar yang dapat saja bersifat liar tersebut dilakukan atas dasar persaingan usaha dan bukan kemanusiaan atas apa yang menimpa warga Palestina. Kondisi ini jelas bisa memperburuk situasi ekonomi dan sosial Indonesia apabila dibiarkan menggantung.

"Artinya, ketika kita memboikot itu yang kita lakukan apakah sudah tepat atau belum? Apakah produk yang kita boikot itu terafiliasi Israel? Apakah kita pernah melakukan klarifikasi bahwa produk betul-betul terafiliasi? atau jangan-jangan ini cuma persaingan bisnis saja," katanya.

"Pernahkah kita mengkaji siapa yang buat ini? Apakah kalau dia menyebutkan organisasi Islam kemudian itu artinya mewakili umat Islam? Apakah daftar produk yang dia buat itu kredibel? Itu perlu ditelusuri lebih detail," katanya.

Karenanya, Edo mengimbau agar jangan sampai niat baik publik untuk menghentikan kebiadaban Israel malah dimanfaatkan pihak atau perusahaan tertentu untuk mencari keuntungan. "Kalau seperti itu, maka ini sangat jahat. Orang berdarah-darah akibat perang, tapi dia mengambil keuntungan dalam situasi tersebut. Makanya masyarakat harus cermat dalam melihat gerakan boikot," katanya.

Edo mengatakan, pemerintah dan masyarakat bisa mencontoh Dewan HAM PBB (UNHRC) yang melakukan verifikasi kepada semua perusahaan sebelum mengeluarkan daftar boikot. Dia melanjutkan, langkah tersebut memberikan kepastian bahwa gerakan kemanusiaan yang dilakukan tidak ditunggangi pihak-pihak tertentu.