Sengketa Anthropic–Pentagon Ungkap Pergeseran Sikap Silicon Valley terhadap Perang di Era AI

JawaPos.com - Perselisihan antara perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon menyoroti perubahan besar dalam hubungan antara industri teknologi Silicon Valley dan sektor militer. 

Konflik ini menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi yang sebelumnya berhati-hati terhadap proyek militer kini semakin terlibat dalam pengembangan teknologi AI untuk kepentingan pertahanan.

Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan teknologi berusaha menjaga jarak dari program militer yang berpotensi memicu kontroversi etika. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dinamika tersebut berubah. Perusahaan kecerdasan buatan kini lebih terbuka menjalin kontrak dengan pemerintah, terutama karena meningkatnya kebutuhan teknologi canggih dalam sistem pertahanan modern.

Dilansir dari The Guardian, Senin (16/3/2026), konflik antara Anthropic dan Pentagon memuncak setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat menetapkan perusahaan tersebut dalam daftar "risiko rantai pasok." Status tersebut secara efektif melarang perusahaan kontraktor yang bekerja untuk militer Amerika Serikat menggunakan teknologi mereka, sesuatu yang menurut Anthropic melanggar hak konstitusional perusahaan.

Baca Juga:Tesla Bertaruh pada Mobil Tanpa Setir Cybercab dalam Rencana Besar Elon Musk, Namun Regulasi Mengadang

Dalam dokumen gugatan yang diajukan di California, Anthropic menilai tindakan pemerintah tidak memiliki dasar hukum. Perusahaan itu menyatakan, "Tindakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar hukum. Konstitusi tidak mengizinkan pemerintah menggunakan kekuasaannya yang sangat besar untuk menghukum perusahaan atas pandangan yang dilindungi hukum."

Pernyataan tersebut merujuk pada sikap perusahaan yang menolak memberikan akses tanpa batas bagi militer terhadap model AI mereka, Claude. Secara khusus, Anthropic berusaha melarang penggunaan teknologi tersebut untuk pengawasan massal terhadap warga sipil di dalam negeri maupun pengembangan senjata otonom mematikan tanpa kendali manusia.

Meski demikian, sengketa ini juga memperlihatkan bahwa garis batas etika industri teknologi telah berubah dibandingkan satu dekade lalu. Pada 2018, lebih dari 3.000 karyawan Google menandatangani surat terbuka yang menolak keterlibatan perusahaan dalam proyek militer Project Maven, sebuah program Pentagon yang menggunakan AI untuk menganalisis rekaman drone.

Dalam surat terbuka tersebut para karyawan menegaskan, "Kami percaya bahwa Google tidak seharusnya berada dalam bisnis perang." Tekanan internal itu akhirnya membuat Google tidak memperpanjang kontrak Project Maven dan menerbitkan kebijakan yang melarang pengembangan teknologi yang dapat menyebabkan atau secara langsung memfasilitasi cedera pada manusia.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan tersebut berubah. Google memperketat pembatasan terhadap aktivisme karyawan dan menghapus sebagian kebijakan yang melarang teknologi senjata. Bahkan perusahaan tersebut baru-baru ini mengumumkan bahwa sistem AI Gemini dapat digunakan oleh militer sebagai platform untuk mengembangkan agen AI dalam proyek yang tidak bersifat rahasia.

Perubahan sikap juga terlihat di perusahaan kecerdasan buatan lainnya. OpenAI, yang sebelumnya melarang militer menggunakan model AI mereka, kini terlibat dalam kerja sama dengan Pentagon. Bersama Google, Anthropic, dan perusahaan milik Elon Musk, xAI, mereka menandatangani kontrak hingga 200 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,39 triliun dengan kurs Rp 16.950 per dolar AS untuk integrasi teknologi AI dalam sistem militer.