UU TPKS

Bila perlu dilakukan semacam pelatihan bersama antar aparat penegak hukum dan kementerian terkait pelaksanaan teknis UU TPKS.

Pemerintah tengah ngebut menyusun peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Banyak pejabat publik yang akhirnya mengambil jalan pintas tersebut. Tidak sedikit pimpinan parpol yang terjebak di cara komunikasi seperti itu.

Ke-12 korban berasal dari Kabupaten Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Usia mereka antara 10–14 tahun dan semuanya laki-laki.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, khususnya yang selama ini fokus ikut memperjuangkan UU TPKS.

Ketua DPR Puan Maharani menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan di Ruang Pustakaloka Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan aturan turunan UU TPKS.

Puan meminta kepada anggota Komisi agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan.

Berbagai macam bentuk kekerasan seksual kini jelas payung hukumnya di bawah UU yang telah diusulkan sejak 10 tahun lalu tersebut.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mendorong agar kesetaraan gender bisa segera tercapai.

Ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam UU ini. UU TPKS ini harus disinkronkan dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT,

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, pengesahan UU TPKS oleh DPR sebagai wujud dari perjuangan perempuan Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) oleh DPR pada 13 April 2022 lalu perlu mendapat apresiasi setelah delapan tahun

UU TPKS akan membangun kesadaran publik untuk berani melaporkan apabila menjadi korban kekerasan seksual. Karena, kini korban dijamin oleh UU.