<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tsk-di-kejagung-1470056305.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus perintangan penyidikan dan suap hakim perkara crude palm oil (CPO).
Ketiga terdakwa itu yakni, advokat Junaidi Saibih, Direktur Pemberitaan JAKTV Tian Bahtiar, serta pegiat media sosial Adhiya Muzakki.
"Mengadili, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum," kata Ketua Majelis Efendi membacakan amar putusan di PN Jakpus, Selasa (3/3) malam.
"Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum," sambungnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2602240066/tian-bahtiar-singgung-ancaman-kebebasan-pers-usai-dituntut-8-tahun-penjara">Tian Bahtiar Singgung Ancaman Kebebasan Pers Usai Dituntut 8 Tahun Penjara</a>
Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan putusan tersebut didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tanggal 2 Maret 2026.
Putusan itu menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Hakim menyebut, perbuatan Junaidi Saibih yang merupakan pengacara melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan perdata merupakan upaya hukum yang sah.&nbsp;
Hal itu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan KUHPerdata.&nbsp;
"Langkah-langkah tersebut, sepanjang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki sifat melawan hukum," tegasnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2602180236/eks-pimpinan-kpk-hingga-eks-ketua-mk-serahkan-amicus-curiae-ke-pn-jakpus-untuk-terdakwa-tian-bahtiar">Eks Pimpinan KPK hingga eks Ketua MK Serahkan Amicus Curiae ke PN Jakpus untuk Terdakwa Tian Bahtiar</a>
Terkait dugaan penggiringan opini, lanjut Hakim, asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah) memberikan hak kepada setiap saksi, tersangka, maupun terdakwa untuk membela diri secara terbuka apabila terdapat praduga bersalah yang merugikan nama baiknya.&nbsp;
"Oleh karenanya, setiap advokat yang diberi kuasa berhak meluruskan pemberitaan atas kliennya melalui sarana yang sesuai koridor hukum, termasuk menggelar diskusi ilmiah sebagaimana yang dilakukan terdakwa Junaidi Saibih melalui AALF," ujarnya.
Sementara bagi Terdakwa Tian Bahtiar, Majelis Hakim tidak menemukan niat jahat (mens rea) atau sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa.&nbsp;
"Berdasarkan asas lex specialis systematicus yakni asas yang menentukan pemberlakuan peraturan yang lebih spesifik secara sistematis di antara beberapa peraturan khusus, Undang-Undang Pers sebagai regulasi yang lebih spesifik mengatur perbuatan jurnalistik mengesampingkan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dalam perkara ini," urai Hakim.
Sedangkan, bagi Terdakwa Adhiya Muzakki, Hakim menyatakan bahwa meski Terdakwa menerima sejumlah uang dari Marcella Santoso atas aktivitas media sosialnya, hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai niat jahat.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2602100383/rugikan-negara-rp-14-triliun-korupsi-ekspor-cpo-libatkan-orang-dalam-kementerian-perindustrian-dan-ditjen-bea-cukai">Rugikan Negara Rp 14 Triliun, Korupsi Ekspor CPO Libatkan Orang Dalam Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai</a>
Sehingga tiak masuk kategori melatarbelakangi tindakan "mencegah, merintangi, atau menggagalkan" proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.&nbsp;
"Perbuatan tersebut lebih tepat dinilai dalam kerangka etika berdemokrasi, bukan hukum pidana korupsi," cetus Hakim.
Majelis Hakim sangat menyadari, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan batasan konstitusional yang tegas.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.&nbsp;
"Dengan demikian, pembatasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang dibenarkan sepanjang memenuhi kriteria pembatasan yang sah (legitimate restriction) yang proporsional," pungkasnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2602100378/kejagung-tetapkan-direktur-kepabeanan-bea-cukai-dkk-sebagai-tersangka-dugaan-korupsi-kasus-cpo-ditaksir-rugikan-keuangan-negara-rp-14-triliun">Kejagung Tetapkan Direktur Kepabeanan Bea Cukai Dkk Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Kasus CPO, Ditaksir Rugikan Keuangan Negara Rp 14 Triliun</a>
&nbsp;

Eks Direktur Jak TV Tian Bahtiar divonis bebas dalam kasus perintangan penyidikan bersama Pengacara Junaidi Saibih dan pegiat medsos Adhiya Muzakki.

Eks Direktur Jak TV Tian Bahtiar Divonis Bebas dalam Kasus Perintangan Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tsk-di-kejagung-1470056305.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, menyesalkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) soal narasi pembuatan "berita negatif", terkait tiga perkara korupsi yang menyeret dirinya sebagai terdakwa. Ia menilai, pelabelan berita negatif dalam dakwaan tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers. Menurut Tian, penilaian terhadap suatu produk jurnalistik bukan merupakan ranah Kejaksaan Agung, melainkan kewenangan Dewan Pers. "Frasa 'menyudutkan Kejaksaan' merupakan penafsiran subjektif yang membahayakan penegakan hukum jika dijadikan dasar untuk memidanakan seseorang," kata Tian saat membacakan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/2) malam. Ia menegaskan, berita yang dibuatnya bersama media lain tidak menyerang pribadi pejabat Kejaksaan maupun didasarkan pada gosip, termasuk isu jam tangan mewah dan lainnya. Menurutnya, seluruh konten yang diproduksi memiliki dasar yang jelas. Selain tuduhan membuat berita negatif, Tian juga menyesalkan dakwaan penyebaran berita bohong, penyalahgunaan jabatan sebagai direktur salah satu stasiun televisi, hingga tudingan menerima uang ratusan juta rupiah tanpa kontrak untuk kepentingan pribadi. Ia mengklaim tuduhan tersebut merupakan bentuk pembingkaian media dan kampanye buruk yang menyerang reputasi pribadinya serta stasiun televisi tempatnya pernah bernaung. "Seluruh produk media TV saya terdahulu dibuat berdasarkan fakta dan didasarkan pada pernyataan narasumber yang kredibel," tegasnya. Tian juga menekankan bahwa selama dirinya didakwa menyebarkan berita negatif terkait tiga perkara korupsi, tidak ada keberatan atau hak jawab yang diajukan oleh pihak Kejaksaan atas konten yang ditayangkan. "Komisi Penyiaran dan Dewan Pers juga tidak pernah memberikan teguran terkait produk media yang dijadikan perkara oleh Kejaksaan," cetusnya. Dalam perkara ini, Tian didakwa melakukan perintangan penegakan hukum pada tiga kasus korupsi. Tian dituntut 8 tahun pidana penjara oleh JPU. Ia disebut melakukan perbuatan tersebut bersama aktivis atau ketua tim buzzer Adhiya Muzakki, yang juga dituntut 8 tahun penjara, serta advokat Junaedi Saibih yang dituntut 10 tahun penjara. Selain pidana penjara, ketiga terdakwa dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp 600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari. Tiga perkara yang dimaksud meliputi dugaan korupsi tata kelola komoditas timah, ekspor minyak sawit mentah (CPO), dan importasi gula. Jaksa mendakwa ketiganya membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan perkara tersebut. Dalam perkara timah, para terdakwa disebut membuat skema pembelaan melalui narasi dan opini negatif dengan melibatkan buzzer di media sosial untuk memengaruhi proses penanganan perkara. Sementara dalam perkara CPO, mereka didakwa melakukan perintangan melalui skema non-yuridis di luar persidangan guna membentuk opini bahwa penanganan perkara oleh penyidik tidak benar. Adapun dalam perkara gula, ketiganya diduga membuat konten dan opini negatif terkait penanganan perkara yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. &nbsp;

Tian Bahtiar sesalkan tuduhan berita negatif terkait korupsi yang dinilai ancam kebebasan pers. Ia dituntut 8 tahun penjara oleh JPU.

Tian Bahtiar Singgung Ancaman Kebebasan Pers Usai Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/9e1ea5b5-5f6c-4f72-8cc0-ff14f6c9921a-1-2648232891.jpg" alt="28 tokoh menyerahkan amicus curiae terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>28 tokoh menyerahkan amicus curiae terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 28 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan untuk terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/2). Dari puluhan nama yang menandatangani amicus curiae, di antaranya ada mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Penyerahan amicus curiae itu diwakilkan oleh pimpinan redaksi Law-Justice.co, Roy T. Pakpahan. Ia menjelaskan terdapat total 28 tokoh yang menandatangani penyerahan amicus curiae tersebut. "Bersama teman-teman dari PBHI, dari Prodem, dari macam-macam lembaga ini yang ada namanya di sini nanti bisa dilihat. Dari sekitar ada 28 individu dan lembaga yang concern dengan kasus saudara Tian ini. Karena apa? Karena ini soal kebebasan pers," kata Roy Pakpahan ditemui di PN Jakpus, Rabu (18/2). Ia menegaskan, seharusnya perkara pers dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pers. Namun, Tian justru didakwa atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. "Tapi dalam praktiknya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum, itu kasus ini diarahkan menjadi pidana murni," tegasnya. Menurut dia, perkara yang menjerat Tian bisa saja menyasar setiap insan pers. Karena itu, ia berharap penyerahan amicus curiae itu dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut secara adil. "Amicus Curiae ini yang diserahkan resmi ke panitera menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan kasus saudara Tian dengan perspektif pendekatan Undang-Undang Pokok Pers," imbuhnya. Berikut daftar 28 pihak terlibat dalam amicus curiae: 1. Roy T. Pakspahan (Pemimpin Redaksi law-justice.co) 2. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM RI 2011-2014) 3. Prof. Dudi Iskandar (Guru Besar Universitas Buddhi Dharma) 4. Rachland Nashidik (Pendiri IMPARSIAL -The Indonesian Human Rights Monitor-) 5. Hendardi (Ketua Dewan Nasional sekaligus pendiri SETARA Institute) б. Hasto Atmojo Suroyo (Ketua LPSK 2019-2024) 7. Prof. Anthony Budiawan (Managing Director at Political Economy and Policy Studies -PEPS-) 8. Prof. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti LIPI dan Mantan Dubes RI untuk Tunisia) 9. Yanuar Rizky (Eknonom Senior) 10. Satrio Arismunandar (Pendiri Aliansi Jurnalis Independen -AJI- &amp; Pemred Armory Reborn) 11. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 dan Ketua Umum Syarikat Islam) 12. Selamat Ginting (Pengamat Politik dan Dosen UNAS) 13. B. Nugroho Sekundatmo (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia -KPI- Pusat periode 2007-2010 dan 2010-2013) 14. Alamsyah Saragih (Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2011 &amp; Anggota Ombudsman RI 2016-2021) 15. Muhammad Ridwan R (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum &amp; HAM Indonesia -PBHI-) 16. Aris Santoso (Pengamat Militer dan Kontributor www.dw.com -germany-) 17. Rahadi T Wiratama (Redaktur PRISMA &amp; Research Fellow LP3ES) 18. Prof. Hikamahanto Juwana (Guru Besar UI) 19. Bambang J Pramono (Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi -KAPT-) 20. Chairudin (Aktivis 98, Sekjen Masyarakat Sepakbola Indonesia -MSBI-) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017156518/10-tokoh-laporkan-israel-ke-kejagung-desak-indonesia-gunakan-kuhp-baru-untuk-jerat-netanyahu">10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu</a> 21. Dwitri Waluyo (Pemred Gatra.com 2010-2012 &amp; Pemred Lakumedia.com) 22. Farid Gaban (Yayasan Jamrud Kahtulistiwa &amp; Mantan Jurnalis TEMPO dan Republika) 23. Bonnie Triyana (Sejarawan) 24. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK 2011-2015) 25. Bob Randilawe (Staf Ahli UKP-PIP/BPIP 2016-2019) 26. Standarkiaa Latief (Senator Prodem &amp; Aktivis Pro Demokrasi) 27. Abidin Fikri (Aktivis Pro Demokrasi) 28. Hamid Basyaib (Aktivis Pro Demokrasi - Freedom Institute) &nbsp;

28 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan untuk terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, ke PN Jakpus.

Eks Pimpinan KPK hingga eks Ketua MK Serahkan Amicus Curiae ke PN Jakpus untuk Terdakwa Tian Bahtiar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejagung menemukan kasus perintangan penyidikan dalam sejumlah perkara yang ditangani Marcella Santoso. Terdapat sejumlah modus yang dilakukan Marcella. Pertama, memberikan suap terhadap hakim. Kedua, berupaya mengondisikan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa. Terdapat dua tim yang dibentuk Marcella untuk melakukan upaya itu, yakni tim yuridis dan tim non-yuridis. Penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar karena tergabung dalam tim non-yuridis yang memberitakan konten-konten negatif terhadap penegakan hukum tersebut. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tian merupakan perbuatan personal. "Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama," paparnya. Disebutkan bahwa Marcella sudah dua kali ditetapkan sebagai tersangka. Pertama dalam perkara dugaan suap dan atau gratifikasi. Dan, kedua dalam perkara perintangan terhadap penyidikan maupun penuntutan.&nbsp; "Dalam penanganan perkara terhadap perkara korporasi bahwa MS membentuk tim yuridis bertugas mewakili korporasi dalam persidangan. Jadi, yang melakukan penandatanganan-penandatangan terkait dengan proses persidangan itu dilakukan oleh tim yuridis," urainya. Sedangkan tim nonyuridis bertugas melakukan teknik-teknik yang bersifat di luar hukum. Hal itu dilakukan bersama Junaidi, Marcella dan Tian. Seperti tim social engineering bagaimana membentuk opini publik. "Tadi, Pak Direktur Penyidikan sudah menyampaikan melakukan demonstrasi, membuat seminar-seminar, membuat konten-konten yang semuanya direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini publik supaya opini publik negatif terhadap kinerja institusi ini dalam penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi," tegasnya.

Kejagung mengungkap kasus perintangan penyidikan yang melibatkan Marcella Santoso dan timnya dalam upaya memanipulasi opini publik.

Marcella Santoso Bentuk Tim Yuridis Urus Hukum, Tim Non-Yuridis Kondisikan Persepsi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim dalam perkara tata niaga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Dari hasil penyidikan, terungkap adanya permufakatan jahat antara advokat Marcella Santoso, dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih, dan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar. Ketiganya diduga bekerja sama untuk membuat konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan dalam sejumlah penanganan perkara besar. Konten tersebut tidak hanya terkait kasus&nbsp;vonis ekspor CPO saja, tetapi juga menyasar&nbsp;perkara korupsi timah di IUP PT Timah serta&nbsp;perkara korupsi di PT Pertamina dan kasus importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Tujuannya untuk menggiring opini publik dan mengganggu proses penegakan hukum. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan diperoleh sejumlah fakta," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. Salah satunya adalah upaya ketiganya untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh sejumlah fakta," paparnya. Yakni, terdapat permufakatan jahat yang dilakukan Marcela Santoso dan Junaidi, bersama dengan Tian Bahtiar selaku Direktur pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana suap atas vonis ekspor&nbsp;CPO, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah, dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong. "Baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," paparnya. Diketahui tersangka Marcela dan Junaidi membayar Rp 478,5 juta kepada Tian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. "Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," terang Qohar. Tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif. Konten diarahkan bahwa Kejagung telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka Marcela dan Tersangka Junaidi selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.&nbsp; "Kemudian, tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan," ujarnya. Langkah selanjutnya, tersangka Tian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tindakan yang dilakukan Marcela, Junaidi, dan Tian bertujuan untuk membentuk opini publik negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus. "Hal itu dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun tata niaga gula baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga Kejaksaan dinilai negatif masyarakat, dan agar perkaranya tidak dilanjutkan, atau tidak terbukti di persidangan," ujarnya.

Kejagung menetapkan Direktur JAK TV dan dua tersangka lainnya terkait suap untuk menyudutkan penanganan kasus minyak mentah dan timah.

Kejagung Tetapkan Direktur JAK TV Tersangka, Terima Rp 478,5 Juta untuk Menyudutkan Jaksa di Kasus CPO hingga Tom Lembong

Tian Bahtiar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tian Bahtiar

Berita Terkini

Eks Direktur Jak TV Tian Bahtiar Divonis Bebas dalam Kasus Perintangan Penyidikan

Tian Bahtiar Singgung Ancaman Kebebasan Pers Usai Dituntut 8 Tahun Penjara

Eks Pimpinan KPK hingga eks Ketua MK Serahkan Amicus Curiae ke PN Jakpus untuk Terdakwa Tian Bahtiar

Marcella Santoso Bentuk Tim Yuridis Urus Hukum, Tim Non-Yuridis Kondisikan Persepsi Masyarakat

Kejagung Tetapkan Direktur JAK TV Tersangka, Terima Rp 478,5 Juta untuk Menyudutkan Jaksa di Kasus CPO hingga Tom Lembong

Download Aplikasi JawaPos.com