Phri

Menurut Maulana, pemerintah juga perlu melihat multiplier effect dari kegiatan di hotel dan restoran yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

Penutupan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, sewa 10 tahun kafe itu disebut sudah habis dan semakin tingginya syarat serta jumlah sewa baru.

TAHUN ini pengusaha relatif lebih optimistis melihat tren pariwisata. Utamanya karena ”nyawa” pariwisata, yakni mobilitas masyarakat, yang lebih leluasa.

momen libur Imlek kali ini juga bisa menjadi tambahan insentif setelah libur akhir tahun kemarin.

Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memberikan optimisme pada perkembangan usaha. Apalagi, Agustus nanti ditargetkan sudah endemi.

“Selama tahun baru bagus okupansinya, mayoritas daerah tujuan wisata 100 persen kemarin,” ungkap Hariyadi Sukamdani.

Cuaca ekstrem membuat harapan pihak perhotelan bisa menaui panen besar pada libur tahun baru. Okupansi hotel turun karena cuaca tidak bersahabat.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria menyebutkan, saat ini okupansi hotel terus meningkat dan destinasi utama pariwisata di Indonesia telah melebihi 80 persen.

Profesi barista dan bartender masih kurang diminati masyarakat. Profesi barista dan bartender juga berkontribusi besar bagi perkembangan industri FnB

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akan digelar pada 15-16 November 2022. Berbagai persiapan sudah dilakukan.

Penurunan persebaran virus korona di Surabaya membawa berkah bagi pengusaha perhotelan dan restoran. Persentase tingkat keterisian tumbuh mencapai 47 persen.

Uji coba bebas karantina wisatawan mancanegara akan dimulai Senin (7/3), di Bali. Diharapkan aturan tersebut dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia

PHRI harapkan, Bali sukses lakukan uji coba kedatangan wisatawan tanpa karantina. Dengan begitu, wilayah lain segera terapkan kebijakan yang sama

Ada harapan besar bagi pelaku usaha ketika pemerintah melakukan uji coba bebas karantina di Bali untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Pemerintah berencana mengatur jumlah pengiriman jemaah umrah. Kebijakan itu mendapat penolakan dari pelaku travel umrah.