Omnibus law
Masukan APINDO terkait Pembahasan RUU Kesehatan
APINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitas pelayanannya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU.
Kalangan Pakar Hukum Soroti Penggunaan Omnibus di RUU Kesehatan
Paripurna DPR Belum Sahkan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang
Survei SMRC: 50 Persen Lebih Masyarakat Berharap ke Perppu Ciptaker
Berita Hari Ini
Kalangan Pakar Hukum Soroti Penggunaan Omnibus di RUU Kesehatan
Kalangan pakar hukum sepakat bahwa penggunaan metode omnibus law secara tidak hati-hati bisa membuat UU menjadi berantakan.
Masukan APINDO terkait Pembahasan RUU Kesehatan
APINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitas pelayanannya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU.
Paripurna DPR Belum Sahkan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang
DPR RI belum mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam rapat paripurna.
Survei SMRC: 50 Persen Lebih Masyarakat Berharap ke Perppu Ciptaker
Hasil survei yang menyatakan sebanyak lebih dari 50 persen masyarakat menaruh harapan serta mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja.
RUU Kesehatan Berpeluang Tidak Dibahas
Penolakan atas omnibus law RUU Kesehatan masif terjadi di berbagai wilayah. Dewan sebagai pengusul siap berpikir ulang terkait kelanjutan pembahasan RUU itu.
PB IDI Tolak Omnibus Law Bidang Kesehatan Masuk Prolegnas 2023
Dr. Mahesa Paranadipa meminta, Omnibus Law Bidang Kesehatan untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Aksi Tolak Omnibus Law, Bukan Demo Harga BBM
Hoax tentang demonstrasi atas kenaikan harga BBM masih dijumpai di platform media sosial. Khususnya Facebook.
Polisi Buka Kembali Jalan di Depan Gedung DPR Usai Demo Buruh Berakhir
Polisi membuka kembali Jalan Jendral Gatot Subroto di depan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat usai demo buruh berakhir pada Rabu (10/8) sore.
DPR Sahkan RUU P3 Jadi Landasan Omnibus Law
RUU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
JKP Dinilai Sebagai Produk dari Omnibus Law, KSPI: Wajib Ditolak!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara tegas menolak program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Yasonna Ungkap 2022 Pemerintah Bersama DPR Fokus Perbaiki Omnibus Law
“Kita konsentrasi dulu perbaikan Omnibus Law,” kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12).
UU Cipta Kerja Tuai Kritik Hingga Dicap Inkonstitusi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta 17 LBH di seluruh Indonesia mendesak agar Pemerintah tidak sewenang-wenang memberlakukan UU Cipta Kerja
Menteri Bahlil: Tak Ada Penundaan Realisasi Investasi Pasca Putusan MK
Putusan MK tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum karena tak ada tambahan aturan turunan.
MK Minta Pemerintah Perbaiki Revisi UU Cipta Kerja Sebelum 2 Tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menginstruksikan kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki kembali Undang-Undang Cita Kerja. Batas waktu yang diberikan selama