Omnibus law

Omnibus law diyakini dapat merangsang munculnya banyak investasi dan berdampak pada pertumbuhan demand barang dan jasa.

Omnibus Law diharapkan bisa membuat biaya pengembang menjadi lebih rendah, sehingga masyarakat pun bisa mendapat hunian murah.

Presiden Jokowi menunjuk Mohammad Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Dia menjadi sipil murni pertama yang menduduki posisi itu.

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, omnibus law bisa dibilang sebagai metode pembuatan undang-undang yang mengatur banyak hal dalam satu paket.

Pemerintah tengah merancang program prioritas (quick wins) dan program kerja periode 2020-2024 untuk menggenjot perekonomian.

residen Joko Widodo kembali menekankan pentingnya melaksanakan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju usai melantik para menterinya yang duduk di Kabinetnya.

“Dalam lima tahun ke depan, publik harus siap untuk kecewa terhadap produk-produk hukum yang akan dikeluarkan pemerintahan Jokowi ini,” sesal Erwin.

“Jangan lupa omnibus law itu undang-undang, harus maju ke DPR mengegolkan itu. Belum (bisa pekan ini),” tegas Darmin.

Menurut Sofyan, regulasi yang tumpang tindih membuat investor tak melirik untuk menanamkan modal di tanah air.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keberatan dengan anggapan bahwa pemerintah tergesa-gesa dengan mengebut pembahasan omnibus law.

“Semua 72 UU yang menyangkut perizinan. Kalau hanya satu dan dua pasal, kami amandemen di omnibus law,” kata Darmin.

“Kalau ada orang doktor ekonomi bilang ekonomi Indonesia jelek, doktornya enggak jelas dia tuh,” kata Luhut.