Omnibus law

RUU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara tegas menolak program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

“Kita konsentrasi dulu perbaikan Omnibus Law,” kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta 17 LBH di seluruh Indonesia mendesak agar Pemerintah tidak sewenang-wenang memberlakukan UU Cipta Kerja

Putusan MK tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum karena tak ada tambahan aturan turunan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menginstruksikan kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki kembali Undang-Undang Cita Kerja. Batas waktu yang diberikan selama

Baleg DPR RI menghargai putusan MK terkait UU Cipta Kerja dan tentunya akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, bukan sebuah kemenangan.

Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan, pemerintah tidak akan membuat aturan turunan sampai perbaikan selesai.

“Meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup,” ungkap Isnur.

“Jika dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 tahun 2011 kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki.

“Dari uraian pendapat Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa negara hukum Indonesia bukan lah negara hukum dalam arti rechtstaats maupun rule of law,”

Ratusan buruh berdemonstrasi pada Rabu (10/11) di Kantor Gubernur Jatim. Mereka menolak omnibus law dan tuntut penetapan UMSK 2022