Omnibus law

Kalangan pakar hukum sepakat bahwa penggunaan metode omnibus law secara tidak hati-hati bisa membuat UU menjadi berantakan.

APINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitas pelayanannya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU.

DPR RI belum mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam rapat paripurna.

Hasil survei yang menyatakan sebanyak lebih dari 50 persen masyarakat menaruh harapan serta mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja.

Penolakan atas omnibus law RUU Kesehatan masif terjadi di berbagai wilayah. Dewan sebagai pengusul siap berpikir ulang terkait kelanjutan pembahasan RUU itu.

Dr. Mahesa Paranadipa meminta, Omnibus Law Bidang Kesehatan untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Hoax tentang demonstrasi atas kenaikan harga BBM masih dijumpai di platform media sosial. Khususnya Facebook.

Polisi membuka kembali Jalan Jendral Gatot Subroto di depan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat usai demo buruh berakhir pada Rabu (10/8) sore.

RUU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara tegas menolak program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

“Kita konsentrasi dulu perbaikan Omnibus Law,” kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta 17 LBH di seluruh Indonesia mendesak agar Pemerintah tidak sewenang-wenang memberlakukan UU Cipta Kerja

Putusan MK tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum karena tak ada tambahan aturan turunan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menginstruksikan kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki kembali Undang-Undang Cita Kerja. Batas waktu yang diberikan selama