<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/1002731886-2827106829.jpg" alt="Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika. (M Fikri Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika. (M Fikri Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bogor menjatuhkan hukuman disiplin terberat berupa pemberhentian kepada dua pengawas sekolah tingkat SD dan SMP. Sebab, diduga melakukan pelanggaran berat kode etik aparatur sipil negara (ASN). &rdquo;Hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah yang paling berat, yaitu pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Minggu (21/12). Sanksi tersebut dijatuhkan setelah adanya aduan masyarakat terkait dugaan perilaku tidak pantas. Yakni hidup bersama di luar ikatan pernikahan atau kumpul kebo. Peristiwa ini mencuat setelah video penggerebekan keduanya beredar di media sosial. Aksi penggerebekan dilakukan anak dari salah satu ASN yang tidak terima orang tuanya diduga melakukan perselingkuhan. Ajat menjelaskan, Pemkab Bogor telah menindaklanjuti aduan tersebut melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penanganan kasus tersebut berlangsung cukup panjang. &rdquo;Pemeriksaan diawali di lingkungan Dinas Pendidikan, kemudian dilanjutkan tim pemeriksa khusus karena dugaan pelanggaran mengarah pada hukuman berat,&rdquo; papar Ajat. Ajat menyebutkan, rekomendasi hukuman disiplin diterima dari Badan Kepegawaian Nasional pada 10 Desember 2025 dan ditetapkan melalui keputusan pada 11 Desember 2025. Selanjutnya, surat keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada kedua oknum pengawas sekolah tersebut pada 15 Desember 2025 dan sejak saat itu mulai berlaku penghitungan masa banding administratif. &rdquo;Yang bersangkutan diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding administratif. Apabila tidak dilakukan banding, maka hukuman tersebut berlaku secara tetap,&rdquo; ujar Ajat. Salah satu pengawas, yakni pengawas perempuan, saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ajat mengimbau seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga harkat dan martabat sebagai pelayan publik. &rdquo;Ini harus menjadi pembelajaran bersama. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita sendiri, sehingga amanah sebagai aparatur negara harus dijaga,&rdquo; terang Ajat.

Pemkab Bogor jatuhkan hukuman pemberhentian kepada dua pengawas sekolah tingkat SD dan SMP diduga melakukan pelanggaran berat kode etik ASN

Pemkab Bogor Pecat Dua Pengawas Sekolah Diduga Selingkuh Melanggar Kode Etik ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-11JPG-757728582.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota DPR. Puan menegaskan, keputusan MKD merupakan hasil mekanisme internal yang harus dihormati. &ldquo;Ya, kita hormati yang menjadi keputusan MKD dan akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut,&rdquo; kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Sementara, terkait keputusan MKD yang menyatakan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir tidak terbukti melanggar etik dan dapat kembali aktif, Puan menyebut hal itu masih akan dibahas bersama seluruh pimpinan DPR. &ldquo;Kita lihat dulu kemarin keputusannya seperti apa dan hari ini belum ada agenda apa-apa. Karenanya nanti mungkin saya akan bicara dulu dengan para pimpinan yang lain terkait dengan keputusan MKD yang baru diputuskan,&rdquo; tegas Puan. Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Namun, MKD tetap mengingatkan agar Adies lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada media. Selain Adies, anggota DPR dari Fraksi PAN, Uya Kuya, juga dinyatakan tidak melanggar etik. Sementara tiga anggota DPR lainnya, yakni Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai NasDem serta Eko Patrio dari Fraksi PAN, dinyatakan melanggar kode etik. MKD menjatuhkan sanksi penonaktifan selama tiga bulan terhadap Nafa Urbach, enam bulan terhadap Ahmad Sahroni, dan empat bulan terhadap Eko Patrio. Selama masa penonaktifan, ketiganya tidak mendapatkan hak keuangan sebagai anggota DPR.

DPR RI akan menindaklanjuti keputusan sidang MKD terkait Adies Kadir yang dinyatakan tidak melanggar etik.

Pimpinan DPR Bakal Bahas Perintah MKD soal Pengaktifan Kembali Adies Kadir sebagai Wakil Ketua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Screen-Shot-2025-11-05-at-135920-324572861.png" alt="Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Adies Kadir saat menghadiri sidang putusan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).(Ist)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Adies Kadir saat menghadiri sidang putusan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).(Ist).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dua Anggota DPR RI Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya telah diputuskan tidak terbukti melanggar kode etik. Hal itu sebagaimana keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, yang bacakan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Mendengar keputusan itu keduanya pun tak kuasa menahan air mata.&nbsp; Uya Kuya dan Adies Kadir sebelumnya dinonaktifkan karena dianggap memicu emosi publik yang berujung demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Usai dinyatakan tidak terbukti melanggar etik, Adies dan Uya Kuya tidak kuasa menahan tangis. "Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar kode etik," kata Wakil Ketua MKD Adang Darojatun membacakan amar putusan etik. Dalam putusan etik tersebut, MKD meminta Adies untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan dihadapan publik. "Meminta teradu satu, Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga perilaku untuk ke depannya," tegasnya. Dalam putusan itu, MKD meminta Adies dan Uya Kuya kembali diaktifkan lagi sebagai Anggota DPR. "Menyatakan teradu diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," imbuhnya. Merespons putusan itu, Uya Kuya menghormati putusan MKD. Ia memilih menerima putusan tersebut. "Kita hargai keputusan dari MKD. Saya menerima," tutur Uya. Namun, Uya Kuya enggan berkomentar terkait rekannya sesama anggota dewan, yakni Nafa Urbach, Ahmad Sahroni, dan Eko Patrio yang diputus melanggar kode etik. Mereka tetap dihukum nonaktif. Ia meyakini, putusan tersebut disampaikan secara profesional. "Aku nggak bisa komentarin yang lain," ucap dia. (*)

Dua anggota DPR, Uya Kuya dan Adies Kadir, diaktifkan kembali setelah putusan MKD menyatakan mereka tidak terbukti melanggar etik.

Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Kuasa Tahan Air Mata usai Dinyatakan Tak Melanggar Kode Etik dan Diaktifkan Lagi Jadi Anggota DPR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/dok-humas-polda-sulsel-3797616663.jpg" alt="Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono. (Dokumentasi Humas Polda Sulsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono. (Dokumentasi Humas Polda Sulsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono memecat 10 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka dianggap lalai selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. &rdquo;Kita telah bersepakat membangun budaya kerja yang baik, berlandas profesionalisme dan integritas. Tentunya dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas dan terukur,&rdquo; papar Rusdi Hartono seperti dilansir dari Antara di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (23/6). Dia menyampaikan, sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 10 personel Polda Sulsel tersebut karena berbagai pelanggaran. Termasuk desersi dan tindak pidana. Salah satunya adalah Briptu Mochammad Rizky Amdar, dari Satuan Brimob Polda Sulsel yang diberhentikan karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik institusi. Dia tidak segan mengambil tindakan korektif terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mendukung penuh keputusan ditetapkan dalam sidang komisi kode etik. Selain 10 anggota Polri lingkup Polda Sulsel yang diberhentikan, kata dia, ada pula diberikan penghargaan sebanyak 137 personel dari berbagai satuan dan jajaran Polres atas kinerja dan prestasi luar biasa. Beberapa di antaranya mendapatkan prestasi atas kinerja. Yakni Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong bersama 32 personel atas keberhasilan pengungkapan penyalahgunaan pupuk bersubsidi sebanyak 114 karung jenis Urea dan NPK Phonska. Selain itu, Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani bersama 48 anggota atas pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Feni Ere di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Selanjutnya, Kasatreskrim Polres Gowa AKP Bahtiar beserta 46 personel atas keberhasilan mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Gowa. Berikutnya, Kasipammat Subbid Gasum Ditsamapta AKP Numrian Hayudi Putra bersama lima anggota mengaggalkan pengiriman 4 kilogram narkoba jenis ganja ke Kendari melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan Kasatresnarkoba Polres Sidrap Iptu Didi Sutikno Mugiarno mengungkap peredaran 4.200 butir ekstasi dan 4,6 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di Sidrap. Kapolda menegaskan, institusi Polri berkomitmen menerapkan prinsip reward and punishment secara adil dan transparan. Selain itu, setiap prestasi, sekecil apapun layak untuk diapresiasi. Namun sebaliknya, pelanggaran disiplin maupun pidana akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Polda Sulsel memecat 10 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik dan lalai selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum

Kapolda Sulsel Pecat 10 Anggota Polri Melanggar Etik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan kepada tiga orang anak di bawah umur. Salah satu korban bahkan masih berusia enam tahun. Atas perbuatannya, Divisi Propam Polri menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran berat.&nbsp; Dalam keterangan yang disampaikan kepada publik pada Kamis (13/3), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Divisi Propam Polri menerapkan beberapa pasal sekaligus. Baik yang berdasar aturan pemerintah maupun peraturan kepolisian. Ancaman hukumannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH.&nbsp; &rdquo;Pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 8 huruf C angka 2, Pasal 8 huruf C angka 3, Pasal 13 huruf D, Pasal 13 huruf E, Pasal 13 huruf F, Pasal 13 huruf G angka 5, Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,&rdquo; beber dia.&nbsp; Berdasar pada hasil gelar perkara, lanjut Trunoyudo, AKBP Fajar diduga telah melanggar kode etik. Sebab, dia positif menggunakan narkoba dan temuan Divisi Propam Polri menunjukkan bahwa perwira menengah Polri itu telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kemudian mereka, menyimpan, dan menyebarluaskan video tindak pelecehan tersebut.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyebutkan, seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Fajar merupakan perbuatan terlarang bagi personel Polri. Karena itu, dalam proses etik yang bersangkutan bakal dibawa ke meja sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Senin pekan depan (17/3).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015762042/tegas-william-saliba-putuskan-berkomitmen-dengan-arsenal-abaikan-minat-real-madrid">Tegas! William Saliba Putuskan Berkomitmen dengan Arsenal, Abaikan Minat Real Madrid</a> Sebagaimana telah disampaikan oleh Mabes Polri, proses etik terhadap AKPB Fajar dilaksanakan secara simultan dengan penyidikan yang berjalan di Bareskrim Polri. Sehingga nantinya, perwira menengah Polri tersebut akan mendapat hukuman ganda. Yakni sanksi sesuai putusan majelis KKEP dan sanksi pidana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.&nbsp; &rdquo;Statusnya (AKBP) Fajar sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim,&rdquo; ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto.&nbsp;

Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual ke 3 anak di bawah umur.

Lecehkan Anak di Bawah Umur, Mantan Kapolres Ngada Langgar Kode Etik Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/IMG_20250217_153500-1236499962.jpg" alt="Dua oknum anggota Polrestabes Semarang usai menjalani sidang KKEP di Mapolda Jateng, Semarang, Senin (17/2). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua oknum anggota Polrestabes Semarang usai menjalani sidang KKEP di Mapolda Jateng, Semarang, Senin (17/2). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jawa Tengah menjatuhkan hukuman demosi terhadap dua oknum anggota Polrestabes Semarang, Jateng, pelaku pemerasan terhadap warga sipil. &rdquo;KKEP menyatakan perilaku kedua terduga pelanggar sebagai perbuatan tercela,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto seperti dilansir dari Antara di Semarang. KKEP juga menjatuhkan hukuman demosi terhadap Aiptu Kusno selama 8 tahun dan Aipda Roy Legowo selama 7 tahun. Selain itu, kedua oknum polisi tersebut juga dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus selama 30 hari, dilanjutkan dengan pembinaan mental selama 1 bulan. &rdquo;Pertimbangan yang memberatkan sanksi demosi lebih lama terhadap Aiptu Kusno karena yang bersangkutan pernah menjalani sidang etik atas perkara penelantaran keluarga,&rdquo; ujar Artanto. Dalam persidangan, kata dia, kesaksian dua korban pemerasan hanya dibacakan keterangan berita acara pemeriksaan. Selain itu, kedua oknum polisi tersebut juga diminta menyampaikan permohonan maaf kepada korban serta Polri yang disampaikan secara langsung saat persidangan. Atas putusan KKEP tersebut, kedua oknum polisi tersebut langsung menyatakan menerima. Sebelumnya, dua polisi bersama satu warga sipil berinisial S disangka melakukan pemerasan terhadap korban MRW, 18, warga Ngaliyan dan MMX, 17, warga Semarang Utara. Peristiwa tersebut bermula ketika dua oknum polisi yang telah lepas dinas dan warga sipil yang juga temannya itu pergi mencari makan di kawasan Pantai Marina Semarang. Pelaku melihat kedua korban sedang berada di dalam sebuah mobil di kawasan tersebut, kemudian dihampiri. Pelaku menakut-nakuti keduanya dengan tuduhan melakukan tindak pidana, lalu meminta sejumlah uang agar tidak diproses secara hukum. Korban disebut menyanggupi dan memberikan uang Rp 2,5 juta.

Sidang KKEP Polda Jawa Tengah menjatuhkan hukuman demosi terhadap dua oknum anggota Polrestabes Semarang, pelaku pemerasan terhadap warga

Dua Anggota Polrestabes Semarang Didemosi akibat Kasus Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG_20250202_132208-4079025376.jpg" alt="Kapolrestabes Semarang Kombespol. M. Syahduddi. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Semarang Kombespol. M. Syahduddi. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua oknum anggota Polrestabes Semarang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang nilainya sebesar Rp 2,5 juta. Kapolrestabes Semarang Kombespol M. Syahduddi mengatakan, dua oknum polisi berinisial Aiptu K dan Aipda RL tersebut saat ini ditahan di Polda Jawa Tengah. Kedua oknum polisi bersama satu warga sipil berinisial S disangka melakukan pemerasan terhadap korban MRW, 18, warga Ngaliyan; dan MMX, 17, Semarang Utara. Dia menjelaskan, peristiwa yang terjadi Jumat (31/1) malam itu bermula ketika dua oknum polisi yang telah lepas dinas dan warga sipil yang juga temannya itu pergi mencari makan di kawasan Pantai Marina Semarang. &rdquo;Pelaku melihat kedua korban sedang berada di dalam sebuah mobil di kawasan tersebut dan kemudian dihampiri,&rdquo; ujar Syahduddi. Pelaku menakut-nakuti keduanya dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan kemudian meminta sejumlah uang agar tidak diproses secara hukum. Kapolrestabes menyebut korban menyanggupi dan memberikan uang Rp 2,5 juta. Korban beserta mobil yang ditumpanginya sempat dibawa pelaku ke sekitar Jalan Telaga Mas, Semarang Utara, sebelum akhirnya berteriak meminta tolong kepada warga. Empat orang saksi telah diperiksa dalam kasus yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang itu. Anggota SPKT Polrestabes Semarang Aiptu K, Unit Samapta Polsek Tembalang Aipda RL, dan tersangka berinisial S dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Syahduddi menyatakan akan menindak tegas anggota yang terindikasi atau terbukti melakukan penyimpangan, baik secara kode etik maupun pidana.

Dua oknum anggota Polrestabes Semarang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang nilainya sebesar Rp 2,5 juta

Dua Oknum Anggota Polrestabes Semarang Jadi Tersangka Pemerasan Rp 2,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/02/20170424ilustrasi_pemerasan-3177500005.jpg" alt="Ilustrasi pemerasan. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerasan. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memproses pidana maupun kode etik dua orang anggota atas dugaan melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil. &rdquo;Sedang dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polrestabes Semarang,&rdquo; kata Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi M. Syahduddi seperti dilansir dari Antara di Semarang. Dia membenarkan dugaan pidana yang dilakukan tiga orang yang terdiri atas dua anggota polisi dan seorang warga sipil. Namun, Kapolrestabes belum mengungkapkan identitas dua orang anggota polisi yang terlibat pemerasan itu. &rdquo;Terhadap dua orang anggota polisi tersebut, dia mengatakan sudah dilakukan penempatan khusus atau ditahan selama 21 hari ke depan,&rdquo; terang Syahduddi. Mengenai kasus dugaan pemerasan tersebut, Kapolrestabes mengatakan bahwa kasus itu telah ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. &rdquo;Bila terbukti akan ditindak tegas dan tuntas,&rdquo; tandas Syahduddi. Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dua orang anggota polisi dan seorang warga sipil itu terungkap setelah beredar video di media sosial. Dalam video tersebut, peristiwa dugaan pemerasan terjadi di sekitar Jalan Hasanudin, Kota Semarang, pada Jumat (31/1) malam. Dalam video tersebut diketahui warga mengerumuni sebuah mobil merah setelah seorang perempuan berteriak meminta tolong. Warga yang mengerumuni mobil tersebut meminta penumpang yang ada di dalam untuk keluar dan ternyata mereka mengaku sebagai anggota polisi sambil menunjukkan kartu anggota.

Polrestabes Semarang memproses pidana maupun kode etik dua orang anggota atas dugaan melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil

Polrestabes Semarang Proses Hukum Dua Anggota Pelaku Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/1000489580-4126473605.jpg" alt="Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua orang personel Polsek Kuta dikenai sanksi penempatan khusus oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Bali. Sebab, mereka diduga melanggar kode etik meminta sejumlah uang kepada seorang warga negara asing (WNA) yang melapor kehilangan telepon genggam. &rdquo;Untuk sementara yang bersangkutan kita amankan, kita patsus (penempatan khusus) dalam rangka pemeriksaan. Dugaan awal ada kesalahan dari anggota kita,&rdquo; kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy seperti dilansir dari Antara, Selasa (21/1). Dia mengatakan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua personel yang diduga meminta dan menerima uang Rp 200 ribu dari seorang (WNA). Dua personel atas nama Aiptu GKS dan Aiptu S merupakan anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Sektor Kuta. Berdasar pemeriksaan Bidang Propam, dua personel polisi itu mengakui pada Minggu (5/1) sekitar pukul 12.50 wita di Polsek Kuta, seorang WNA atas nama SGH asal Kolombia diantar seorang laki-laki berinisial AW hendak membuat laporan kehilangan satu unit telepon genggam IPhone 14 Promax karena dijambret. Setelah ditanya kepala SPKT, ternyata lokasi kehilangan handphone terjadi di Jalan Uluwatu, Jimbaran, yang merupakan wilayah hukum Polsek Kuta Selatan. Anggota SPKT kemudian meminta yang bersangkutan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan. Namun, kata Ariasandy, WNA tersebut tidak mau dengan alasan darurat karena akan berangkat ke negaranya. WNA tersebut mohon bantuan untuk keperluan klaim asuransi di negaranya. Dua anggota SPKT tersebut juga mengaku bersedia membantu membuatkan laporan asalkan WNA atas nama SGH bersedia memberikan uang sejumlah Rp 200 ribu untuk biaya administrasi. WNA tersebut menyetujui memberikan uang sejumlah yang diminta. Setelah disepakati, keduanya membuat Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan Nomor: STPL/80/I/2025/BALI/RESTA DPS/ SEK KUTA tanggal 5 Januari 2025 dan dinyatakan dalam surat tersebut bahwa SGH telah kehilangan Iphone 14 Promax di Jalan Legian, Kuta, Badung, Bali. Saat akan menyerahkan surat tanda lapor tersebut, selanjutnya anggota SPKT mengajak SGH ke sebuah ruangan tertutup untuk menerima uang imbalan Rp 200 ribu sesuai kesepakatan sebelumnya. Ariasandy membenarkan ditemukan cukup bukti dua anggota SPKT tersebut melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. &ldquo;Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan lingkup kewenangannya,&rdquo; papar Ariasandy. Selain itu, pasal 12 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan wujud perbuatan.

Dua personel Polsek Kuta dikenai sanksi patsus oleh Propam Polda Bali karena diduga melanggar kode etik minta sejumlah uang kepada WNA

Dua Personel Polsek Kuta Bali Diduga Minta Uang WNA Disanksi Patsus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/57173-1051200190.jpg" alt="Ilustrasi kuliah jurusan hukum. (freepik/rawpixel.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kuliah jurusan hukum. (freepik/rawpixel.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, KY tengah memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Mukti Fajar yang juga Juru Bicara KY itu mengatakan, KY telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim yang menangani perkara Harvey Moeis pada Senin (6/1). &rdquo;Atas laporan tersebut, KY memproses dan melakukan tahap penyelesaian analisis,&rdquo; ucap Mukti Fajar seperti dilansir dari Antara. Juru Bicara KY tersebut tidak menjelaskan pihak yang melaporkan majelis hakim dimaksud. Namun, menurut dia, nantinya KY akan memeriksa beberapa pihak terkait, termasuk para hakim yang dilaporkan. &rdquo;Akan dimulai pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor,&rdquo; ucap Mukti Fajar. KY menyadari vonis Harvey Moeis menimbulkan gejolak di masyarakat. Selain karena vonisnya jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, masyarakat juga menyoroti pertimbangan meringankan yang digunakan majelis hakim dalam memvonis terdakwa, seperti sopan dan memiliki tanggungan keluarga. &rdquo;Karena menjadi perhatian publik, KY memastikan perkara ini menjadi prioritas lembaga dan KY akan terus menelusuri informasi dan data sedalam-dalamnya,&rdquo; imbuh Mukti Fajar. Lebih jauh, dia menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, KY terus berkoordinasi dengan pihak maupun lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, KY juga akan beraudiensi dengan Kepala Negara. &rdquo;KY juga telah berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara untuk melakukan audiensi membahas berbagai problematika peradilan,&rdquo; tandas Mukti Fajar. Sebelumnya, Senin (23/12/2024), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara. Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Harvey sebelumnya dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara, dan uang pengganti Rp 210 miliar subsider 6 tahun penjara. Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015&ndash;2022. Perbuatannya itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun.

Komisi Yudisial tengah memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap majelis hakim PN Jakpus yang memvonis Harvey Moeis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kode etik

Berita Terkini