<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/CAMPAK-16-3407704392.jpg" alt="Petugas kesehatan dari Sudinkes Jakarta Utara memberikan vaksin Booster kepada salah satu warga.&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan dari Sudinkes Jakarta Utara memberikan vaksin Booster kepada salah satu warga.&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Utara bergerak cepat menangani temuan dua kasus campak di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara. Hal ini menindaklanjuti surat kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 29 Agustus lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara Ratna Sari mengatakan, KLB campak ditetapkan apabila ditemukan minimal dua kasus, dan terkonfirmasi laboratorium positif campak dengan bukti hubungan epidemiologis. "Kasus campak pertama muncul pada Agustus lalu. Kemudian Kemenkes menetapkan KLB Campak, karena ada 42 kabupaten/kota yang terjadi peningkatan kasus campak, termasuk dua kota di wilayah DKI Jakarta," terang Ratna, kemarin (16/9). Ratna menjelaskan, di Jakarta Utara ditemukan dua kasus positif campak di Kelurahan Semper Barat. Sehingga, pihaknya langsung bergerak melakukan survei cepat komunitas (SCK), pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI), sekaligus menyosialisasikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. "Pada 26 Agustus hingga 3 September kami juga langsung melakukan imunisasi kejar campak di wilayah Semper Barat pada anak usia sembilan bulan hingga 13 tahun," bebernya. Ratna merinci, hasil imunisasi kejar campak tersebut berhasil menyasar 256 anak dari target 233 anak. Sehingga, total capaian pada imunisasi campak mencapai 109,8 persen. "Kami bersyukur, dengan gerak cepat ini KLB di Semper Barat dinyatakan telah berakhir pada 15 September kemarin," ungkapnya. Menurutnya, penyakit campak adalah penyakit yang disebabkan morbillivirus dan ditularkan melalui udara yang dapat berupa percikan dari mulut, sekresi hidung, maupun bersentuhan dengan benda terkontaminasi. "Imunisasi campak harus diberikan tepat waktu atau sesuai jadwal. Imunisasi MR dosis pertama diberikan pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 18 bulan, dan dosis ketiga pada kelas 1 SD," imbuhnya. Ratna meminta masyarakat untuk tidak takut imunisasi karena vaksin campak terbukti aman, bermutu, serta diberikan gratis oleh pemerintah. Tidak kalah penting, masyarakat juga diminta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). "Mudah-mudahan dengan upaya pencegahan dan kewaspadaan dini, dapat memutus rantai penularan campak di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta," tutupnya. &nbsp;

Penyakit campak adalah penyakit yang disebabkan morbillivirus dan ditularkan melalui udara maupun bersentuhan dengan benda terkontaminasi.

Sudinkes Jakut Gerak Cepat Tangani Temuan Kasus Campak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/WhatsApp-Image-2024-05-02-at-160942-2684328186.jpg" alt="Ilustrasi Stasiun Jatinegara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stasiun Jatinegara.</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan kebijakan pola operasi Berhenti Luar Biasa (BLB) di sejumlah stasiun untuk perjalanan Kereta Api Jarak Menengah dan Jarak Jauh. Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif terhadap kondisi sosial yang terjadi di beberapa wilayah, serta memberikan alternatif akses naik dan turun penumpang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pola operasi BLB ini diambil untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya pemberhentian luar biasa di Stasiun Jatinegara maupun Lempuyangan, pelanggan memiliki pilihan tambahan tempat untuk proses naik dan turun dari kereta api. Hal ini diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat di tengah dinamika sosial, sekaligus tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pelanggan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016513706/belum-muncul-usai-rumahnya-dijarah-dan-kabar-mundur-dari-kabinet-dimana-sri-mulyani">Belum Muncul usai Rumahnya Dijarah dan Kabar Mundur dari Kabinet, Dimana Sri Mulyani?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pola Operasi di wilayah KAI Daop 1 Jakarta</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di wilayah Daop 1 Jakarta, sebanyak 45 KA jarak menengah dan jauh diberlakukan pola operasi BLB (Berhenti Luar Biasa) di Stasiun Jatinegara mulai 31 Agustus hingga 2 September 2025. "BLB berlaku untuk perjalanan dari arah Timur menuju Jakarta maupun dari Jakarta menuju arah Timur," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, beberapa KA yang melakukan pemberhentian luar biasa diantaranya KA Argo Bromo Anggrek, KA Argo Lawu, KA Taksaka, KA Bima, KA Gajayana, KA Sembrani, KA Purwojaya, dan lainnya.&nbsp;"Stasiun Jatinegara dipilih karena terintegrasi dengan moda transportasi lain sehingga dapat menjadi alternatif strategis bagi pelanggan," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, untuk wilayah Daop 6 Jogjakarta, sebanyak 43 KA Jarak Menengah atau Jauh diberlakukan pola operasi BLB di Stasiun Lempuyangan tanggal 1 September 2025.&nbsp;"Terdapat 43 KA berbagai relasi yang menjalani BLB," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anne mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memanfaatkan layanan kereta api secara bijak, mengikuti arahan petugas demi keamanan dan kenyamanan bersama., serta menjaga fasilitas umum di stasiun maupun di atas kereta,</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah ini tidak hanya memberikan opsi tambahan bagi pelanggan, tetapi juga bagian dari upaya KAI mendukung kelancaran arus transportasi perkotaan agar tetap beroperasi dengan baik. KAI berkomitmen menjaga keselamatan, kenyamanan, dan memastikan seluruh fasilitas di stasiun siap melayani pelanggan," terangnya.&nbsp;</div>

VP Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pola operasi BLB ini diambil untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

KAI Terapkan Pola Operasi Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara dan Lempuyangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/Ilustrasi-tips-berlindung-dari-wabah-Anna-Shvets-Pexels-1471313429.jpg" alt="Ilustrasi tips berlindung dari wabah campak. (Anna Shvets/Pexels)]" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tips berlindung dari wabah campak. (Anna Shvets/Pexels)]</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus campak di Indonesia tengah melonjak. Sebanyak 46 wilayah melaporkan kejadian luar biasa (KLB) campak dengan lebih dari 3.400 kasus, mengutip rilis Kementerian Kesehatan pada Kamis (28/8/2025). Di Sumenep, wilayah KLB campak terdeteksi belum ini, telah mencatatkan 2.139 kasus suspek dengan 17 pasien dinyatakan meninggal dunia per 26 Agustus 2025. Meluasnya wabah campak perlu menjadi perhatian karena termasuk penyakit mudah menular. Simak tips terlindung dari KLB campak di bawah ini. Tips Berlindung dari Wabah Campak Vaksinasi hingga menjaga kebersihan termasuk cara melindungi diri dari KLB campak. Berikut penjelasannya: 1. Lengkapi Imunisasi Vaksinasi campak sangat efektif dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Vaksin yang diberikan yaitu MR (Measles dan Rubella) sebanyak dua dosis. Dosis pertama diberikan pada usia 9 bulan dan 18 bulan untuk dosis kedua. Apabila anak belum melengkapi imunisasi, segera lengkapi dan hindari menunda sampai terjadi kasus di sekitar. Para ibu dapat proaktif mengecek status imunisasi anak di puskesmas atau posyandu di lingkungan tempat tinggal. Mengutip Cleveland Clinic, kemungkinan tertular campak sangat kecil jika telah menerima dua dosis vaksin. Imunisasi dengan satu dosis dianggap kurang efektif mencegah penularan penyakit. 2. Hindari Kontak dengan Pasien Penyakit campak yang menular disebabkan oleh virus dengan genus Morbillivirus. Virus disebarkan melalui droplet yang terbawa udara ketika pengidapnya bernapas, batuk, bersin, maupun berbicara. Droplet pun masih bisa bertahan di dalam ruangan selama dua jam bahkan setelah orang pasien campak telah pergi. 3. Terapkan Praktik Hidup Bersih dan Sehat Dilansir GoodRx, virus campak menyebar melalui udara dan droplet pasien dapat mendarat di permukaan yang kamu sentuh. Mencuci tangan secara teratur setelah kamu memegang benda apa pun yang mungkin terkena virus, dapat mencegah terinfeksi penyakit ini. Jika kondisi mengharuskanmu berinteraksi dengan pasien, dianjurkan menggunakan masker. Batasi diri untuk menuju wilayah yang terdampak wabah. Namun jika kamu tinggal di dekat wilayah KLB campak, hindari berada di dalam ruangan yang ramai dan jaga jarak dari siapa pun yang sakit. 4. Konsumsi Asupan Bergizi Seimbang Campak dapat menyerang segala usia yang memiliki sistem imun lemah. Komplikasi parah akibat penyakit ini juga dapat terjadi pada pengidapnya yang berusia kurang dari lima tahun. Penting memperbanyak konsumsi makanan bergizi yang bantu menaikkan daya tahan tubuh. Aneka sayuran, buah, ikan, hingga kacang-kacangan dapat disantap dengan porsi seimbang. 5. Update Informasi Wabah Setelah muncul kasus, campak umumnya meluas dengan cepat terutama di wilayah dengan tingkat imunisasi yang rendah. Tetaplah ikuti perkembangan wabah campak dari dinas kesehatan dan cek apakah kasus campak muncul di daerahmu. Gejala Campak Penting untuk mengetahui ciri-ciri campak sebagai langkah antisipasi. Mengutip Healthdirect, ruam merah bercak yang menyebar pada tubuh menjadi gejala campak paling umum. Adapun tanda-tanda awal penyakit ini umumnya seperti flu. Gejala campak tidak muncul sekaligus tetapi bertahap. Berikut ciri-ciri lainnya yang dapat terjadi: - Demam tinggi - Batuk - Mata merah - Pilek - Bintik-bintik putih di mulut - Kelelahan - Sakit tenggorokan - Sakit kepala Ruam bercak merah yang tidak gatal umumnya akan mulai timbul di seluruh tubuh pada hari ke-3 hingga ke-7. Demam tinggi bisa muncul bersamaan dengan ruam. Penyakit campak biasanya berlangsung selama 10-14 hari jika tidak mengalami komplikasi. Cara Mengatasi Penyakit Campak Sebetulnya belum ada pengobatan khusus yang bisa memberantas virus campak. Namun beberapa tindakan dapat dilakukan untuk meredakan gejala, antara lain: - Minum air - Istirahat yang cukup - Minum parasetamol jika demam - Konsumsi suplemen vitamin A, yang bantu mengurangi keparahan penyakit (*)

Kasus campak di Indonesia tengah melonjak. Sebanyak 46 wilayah melaporkan kejadian luar biasa (KLB) campak.

KLB Campak Merebak! Ini 5 Tips Terlindung dari Wabah: Segera Imunisasi hingga Hindari Kontak dengan Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/20241101_162715-3341086855.jpg" alt="Kepala BPOM Taruna Ikrar (tengah) saat konfrensi pers di Jakarta pada Jumat (1/11). (TAZKIA ROYYAN HIKMATIAR/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Taruna Ikrar (tengah) saat konfrensi pers di Jakarta pada Jumat (1/11). (TAZKIA ROYYAN HIKMATIAR/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat keracunan pangan olahan latiao yang diimpor dari Tiongkok. Ada empat produk latiao yang terbukti mengandung bakteri dan menjadi penyebab keracunan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, KLB keracunan produk latiao terjadi di tujuh wilayah di Indonesia. Yakni, di Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan Riau. Diketahui, produk latiao merupakan produk pangan olahan berbahan dasar tepung dan memiliki karakteristik tekstur kenyal serta rasa pedas dan gurih. "Hasil pengujian laboratorium, berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri bacillus cereus pada produk Latiao," ujar Taruna dalam konfrensi pers kepada wartawan, Jumat (1/11). Bakteri ini, jelas Taruna, menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah. Gejala itu juga yang dirasakan para korban yang termasuk KLB. Adapun temuan adanya bakteri yang menyebabkan keracunan pada produk latiao itu, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sarana peredarannya. "Hasilnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang semakin menegaskan pentingnya tindakan segera sebagai langkah koreksi," pungkas Taruna.

BPOM mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat keracunan pangan olahan latiao yang diimpor dari Tiongkok.

4 Jenis Produk Olahan Latiao dari Tiongkok Terbukti Mengandung Bakteri, BPOM Umumkan KLB Keracunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/malaria-642616364.jpeg" alt="Ilustrasi KLB Malaria. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KLB Malaria. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir, Provinsi Riau, menetapkan Surat Keputusan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Desa Kuala Selat, Kecamatan Katemam. Petugas menemukan ada 22 kasus di daerah tersebut. Pejabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Erisman Yahya mengatakan, pihaknya menetapkan SK Bupati tentang KLB Malaria agar penanganan bisa dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Hal itu juga berdasar hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau. &rdquo;Kami langsung menetapkan KLB Malaria di Desa Kuala Selat agar penanganannya bisa lebih komprehensif dan dilakukan bersama mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat,&rdquo; kata Erisman Yahya seperti dilansir dari Antara di Tembilahan. Dia mengatakan, usai adanya laporan kasus Malaria tersebut, pihaknya juga langsung bergerak ke lokasi untuk memberikan penanganan kepada pada pasien tertular. Itu dilakukan untuk memutus mata rantai melalui berbagai upaya yang direkomendasikan. Penanganan itu, lanjut dia, berupa tindakan medis maupun upaya membersihkan lingkungan atau sanitasi. Kasus di desa tersebut masih terbilang ringan. &rdquo;Dan perlu juga ditegaskan bahwa kasus malaria di Kuala Selat ini sesuai keterangan dari pihak Dinkes provinsi termasuk yang ringan atau tidak mematikan. Namun tetap penanganannya kami prioritaskan,&rdquo; papar Erisman Yahya. Sementara itu Penanggung Jawab Malaria Fungsional Epidemiologi Madya Dinkes Riau Musfardi Rustam menambahkan, sudah melakukan pemeriksaan terhadap kasus malaria yang ditemukan di Desa Kuala Selat tersebut. Kasus yang terjadi sudah masuk dalam kategori KLB. &rdquo;Tim kita sudah turun ke lokasi melakukan pemeriksaan dan dari hasilnya kasus yang terjadi sudah masuk dalam kategori KLB,&rdquo; ucap Musfardi Rustam.

Pemkab Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tetapkan Surat Keputusan KLB Malaria di Desa Kuala Selat, Kecamatan Katemam usai temuan 22 kasus

Pemkab Indragiri Hilir Tetapkan KLB Malaria 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/vaksin-polio.jpg" alt="PROTEKSI EFEKTIF: Pemberian vaksin polio tetes pada bayi. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata mampu memutus mata rantai penularan polio. Foto merupakan ilustrasi. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PROTEKSI EFEKTIF: Pemberian vaksin polio tetes pada bayi. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata mampu memutus mata rantai penularan polio. Foto merupakan ilustrasi. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan bakal menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio atau Sub PIN Polio secara serentak mulai Senin (15/1) hari ini. Hal ini sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) polio, menyusul penemuan kasus lumpuh layu di Kabupaten Pamekasan dan Sampang, Jawa Timur; serta Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.&nbsp; <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah bersama Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespons KLB dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN Polio),&rdquo; kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua akan berlangsung mulai 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarputaran minimal satu bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013732713/jadi-tersangka-3-oknum-tni-yang-terlibat-kasus-pencurian-ratusan-kendaraan-di-gudbalkir-pusziad-sidoarjo-terancam-pasal-berlapis">Jadi Tersangka, 3 Oknum TNI yang Terlibat Kasus Pencurian Ratusan Kendaraan di Gudbalkir Pusziad Sidoarjo Terancam Pasal Berlapis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Selain itu juga dilakukan di Kabupaten Sleman, DIJ karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekalipun di DIY tidak ada kasus, tapi yang kita takuti itu, sirkulasi virusnya ada di kabupaten tetangga, sama seperti di Aceh, imunisasi tambahan juga kita lakukan di Sumatera Utara,&rdquo; tandas Maxi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya temuan tiga penyakit kasus lumpuh layu akut (Acute flaccid paralysis/AFP) yang disebabkan oleh Virus Polio Tipe Dua. Tiga kasus tersebut ditemukan pada tahun 2023 dan 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/013732714/asyik-main-game-bebas-nge-lag-nantikan-hape-dengan-prosesor-dewa-dari-samsung">Asyik Main Game Bebas Nge-Lag, Nantikan Hape dengan Prosesor Dewa dari Samsung</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu merincikan, dua kasus ditemukan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Desember lalu sedangkan satu kasus lainnya ditemukan di Jawa Timur pada 4 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada bulan Desember 2023 telah ditemukan dua kasus lumpuh layu akut yang disebabkan oleh virus polio dengan kronologis kasus yang berbeda," ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu kasus imunisasi polionya tidak lengkap, satu lagi status imunisasinya lengkap tapi mengalami malnutrisi,&rdquo; sambung Maxi.</div>

Kementerian Kesehatan bakal menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio atau Sub PIN Polio secara serentak mulai Senin (15/1) hari ini.

Respons KLB Polio dan Kasus Lumpuh Layu, Kemenkes Gelar Sub Pekan Imunisasi Nasional Mulai Hari Ini, Ini Lokasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-0435081-1160081175.jpg" alt="PB PGRI menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi." width="100%">
<figcaption>PB PGRI menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (20/12), menyatakan gugatan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tidak dapat diterima. Gugatan para penggugat atas nama Pengurus PGRI Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Pengurus PGRI Kota Tebing Tinggi, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi dan Pengurus PGRI Kabupaten Pamekasan dinyatakan niet ontvankelijke verklaard atau gugatan tidak dapat diterima. Perwakilan Tim Kuasa Hukum Tergugat (Pengurus Besar PGRI) Maharani Siti Shopia mengatakan, sikap majelis hakim sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan. Hampir seluruh penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut. &rdquo;Ketua majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan adanya pencabutan gugatan dari para penggugat, sehingga sudah sewajarnya gugatan digugurkan dan tidak dapat diterima,&rdquo; ungkap Maharani. Para penggugat merupakan Pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibekukan melalui SK Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 pada 3 November 2023 oleh Pengurus Besar PGRI Pimpinan Prof. Unifah Rosyidi. Belakangan, menurut Maharani, empat di antaranya menyatakan namanya dicatut seolah-olah mendukung Kongres Luar Biasa Surabaya yang diklaim sah oleh sejumlah oknum Pengurus PGRI. Lebih lanjut, Maharani Siti Shopia mengatakan, putusan tersebut menunjukkan para penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan legalitas hukumnya. Dan tak kunjung hadir untuk membuktikan legalitas hukum mereka. &rdquo;Selain itu, dengan dicabutnya gugatan para penggugat dan pengakuan adanya pencatutan nama untuk melakukan gugatan tersebut, menunjukkan dugaan kuat adanya upaya manipulatif dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa yang seolah-olah didukung Pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota,&rdquo; papar Maharani. Dia menambahkan, gugurnya gugatan para penggugat menunjukkan bahwa kepengurusan hasil KLB di Surabaya ilegal. Itu hanya klaim sepihak dan hanya diikuti segelintir orang saja. Sebelumnya, ada 23 (dua puluh tiga) pengurus PGRI Provinsi dan kabupaten/kota yang diklaim mendukung KLB ilegal tersebut. Namun 18 di antaranya telah menyatakan mencabut dukungan KLB dan menyatakan tegak lurus pada kepengurusan PGRI Pimpinan Prof. Unifah Rosyidi. &rdquo;Mereka (delapan belas pengurus) membuat pernyataan tertulis menyatakan mencabut dukungan KLB ilegal. Bahkan mereka meminta maaf karena ketidaktahuan atas pencatutan nama sepihak oleh oknum pengurus PB PGRI yang mengaku hasil KLB Surabaya,&rdquo; ungkap Maharani. Maharani mengatakan para oknum tersebut tak mengerti hukum karena masih mengklaim kepengurusan mereka sah. Padahal tidak pernah terbukti di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Dalam rezim hukum perdata dan hukum administrasi negara, telah jamak dipahami para ahli hukum bahwa terkait adanya perubahan kepengurusan organisasi, surat keputusan terbaru dan terakhir yang berlaku. SK Keputusan Menkumham baru Nomor AHU-0001597.AH.01.08. Tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 PGRI di bawah kepemimpinan Prof. Unifah Rosyidi. Jadi jangan memutarbalikkan fakta dan berakrobat hukum untuk meligitimasi suatu tindakan ilegal,&rdquo; tegas Maharani.

PB PGRI mengatakan, sikap majelis hakim sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan terkait gugat dari pengurus PGRI hasil KLB ilegal

Gugatan Kelompok Pemecah PGRI Kandas, Mayoritas Akui Keabsahan Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-155818-1502744673.jpg" alt="Sekretaris PGRI Kota Cirebon Eka Novianto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris PGRI Kota Cirebon Eka Novianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus PGRI Kota Cirebon kecam aksi penggerudukan kantor Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) oleh sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai Pengurus PB PGRI periode 2023-2028. Sekretaris PGRI Kota Cirebon Eka Novianto menyatakan, aksi tersebut merusak organisasi. Pihaknya hingga kini solid mendukung kepemimpinan Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI. &rdquo;Kami masih mengakui kepemimpinan Unifah Rosyidi hingga Kongres atau pergantian Ketua Umum PB PGRI pada Maret 2024,&rdquo; tegas Eka di Sekretariat PGRI Kota Cirebon, Jumat (17/11). Eka menyebutkan, KLB Surabaya pada pemilihan ketua umum tidak memenuhi kuorum dan melanggar AD/ART PGRI. Saat itu hanya dihadiri 3 provinsi saja. Sedangkan 31 provinsi lain, tetap solid mendukung Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi. &rdquo;Undangan untuk KLB juga dikeluarkan bukan oleh ketua umum. Tapi oleh ketua dan sekjen yang selama ini bermasalah di PGRI,&rdquo; ujar Eka. &rdquo;Di AD/ART itu sudah jelas, ketika anggota PGRI terlibat atau ikut serta dalam kontestasi politik dan menjadi anggota partai politik harus mengundurkan diri. Sekjen nyalonin DPR RI di wilayah Nusa Tenggara, dia tidak mengundurkan diri, cuma minta cuti. Justru menandatangani surat untuk KLB, itu jelas melanggar AD/ART,&rdquo; sambung dia. Eka menegaskan, PGRI Kota Cirebon menolak dan tidak mengakui kepemimpinan Teguh Sumarno untuk memimpin PB PGRI. KLB PGRI yang digelar pada 3-4 November 2023 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, yang menghasilkan Teguh Sumarno sebagai Ketua Umum PB PGRI periode 2023-2028 tidak sah. &rdquo;Kalau SK dari Kemenkumham kan selama prosedur KLB maupun berita acara dan segala macam pengusulan secara online. Kenapa main ACC saja. Notaris yang membuat surat pengantar dan yang lainnya tidak menganalisis lebih jauh, ini sangat disesalkan,&rdquo; tambah Eka. Eka mengapresiasi PGRI Jawa Barat yang sudah membuat pernyataan dukungan terhadap Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI. PGRI Jabar dengan tegas menolak dan mengecam tindakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PB PGRI yang memecah belah dan mencoreng citra guru. &rdquo;Intinya PGRI Kota Cirebon tetap solid mendukung Unifah Rosyidi untuk memimpin PGRI. Bahkan mendukung beliau untuk periode berikutnya,&rdquo; tegas Eka. Sementara itu, masih terkait aksi pengurus PB PGRI versi Teguh Sumarno, Pengurus PGRI Jawa Barat mengeluarkan pernyataan resminya. Dalam pernyataannya PGRI Jabar menyatakan mengutuk keras cara inkonstitusional dan ilegal yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab memecah belah soliditas dan persatuan kesatuan serta kebersamaan Pengurus PB PGRI yang sah hasil Kongres XXII PGRI 2019 di Jakarta. Selain itu, menyatakan seluruh pengurus dan anggota PGRI di tingkat provinsi, kabupaten/kota, cabang sampai ranting Se-Jawa Barat tetap mendukung dan mengikuti serta melaksanakan kebijakan dan program PB PGRI yang dipimpin Unifah Rosyidi sampai pada Kongres XXIII pada Maret 2024. &rdquo;Kita tetap pada satu komando dalam melakukan pergerakan agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan yang lebih kuat,&rdquo; kata Ketua PGRI Jabar Dede Amas dalam pernyataan tertulisnya. Terpisah, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi meminta para pengurus PGRI provinsi dan daerah mempercayakan penyelesaian masalah itu kepada PB PGRI. &rdquo;Tetap tenang, kita baru mulai. Siapa yang menabur dia yang akan menuai. Negara ini negara hukum. Tetaplah jaga sikap, rendah hati, biarlah proses&nbsp; hukum yang berbicara,&rdquo; ujar Unifah Rosyidi. Sebelumnya sejumlah orang dari PB PGRI membawa Salinan Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-0001568.AH.01.08. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia yang berisi nama-nama Pengurus Besar PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028 menduduki Kantor PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Mereka mengklaim diri sebagai pengurus PB PGRI masa bakti 2023-2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PGRI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 3-4 November. Teguh Sumarno menegaskan, PB PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028 telah mendapatkan pengesahan secara hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0001568.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia.&nbsp; &rdquo;Beberapa waktu lalu Ibu Unifah menilai KLB di Surabaya itu ilegal. Kami sah kok, sudah ada keputusan dari Menkumham. Makanya kami hari ini menduduki kantor PB PGRI yang semestinya sudah menjadi hak kepengurusan baru,&rdquo; tegas Teguh di Kantor PB PGRI, Kamis (16/11). Sementara itu, Sekjen PB PGRI versi Teguh Sumarno, Mansur Arsyad menambahkan, terhitung sejak 13 November sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terjadi pergantian kepengurusan Pengurus Besar PGRI dari Pengurus PB PGRI yang lama dengan Ketua Umum Unifah Rosyidi, Sekretaris Ali H.A. Rahim, dan seterusnya digantikan Pengurus Besar PGRI yang baru dengan Ketua Umum Teguh Sumarno, Sekretaris Jenderal Mansur Arsyad, dan seterusnya. &rdquo;Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut, Unifah Rosyidi secara hukum tidak berhak lagi untuk dan atas nama PB PGRI untuk keperluan apapun,&rdquo; tegas Mansur. Selanjutnya, kata Mansur, dengan telah dikeluarkannya SK AHU-0001568.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi tidak berhak lagi menempati kantor dan menggunakan seluruh fasilitas milik organisasi.

Pengurus PGRI Kota Cirebon kecam penggerudukan kantor PB PGRI oleh sejumlah orang yang mengklaim sebagai Pengurus PB PGRI periode 2023-2028

Kisruh PB PGRI, PGRI Kota Cirebon Satu Suara dengan PGRI Jabar, Dukung Ketum Unifah Rosyidi Kutuk Keras PGRI Versi KLB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Untitled2-350510320.jpg" alt="Gedung PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11) dirantai dan digembok." width="100%">
<figcaption>Gedung PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11) dirantai dan digembok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gedung PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11) tidak bisa dimasuki oleh pengurus PB PGRI hasil KLB Surabaya. Pasalnya pagar depan gedung dirantai dan digembok. Bahkan pintu masuk lobi pun dirantai dan digembok. Sekitar pukul 09.00 WIB, ada beberapa pengurus PB PGRI hasil KLB dari berbagai daerah tidak bisa masuk ke dalam gedung, karena pagar depan dalam kondisi terkunci. Selain itu ada tulisan Gedung sementara ditutup dan tidak diperkenankan siapapun masuk karena masih dalam proses hukum. Ttd pengelola gedung. Unifah Rosyidi saat dikonfirmasi mengatakan, penutupan gedung tersebut dilakukan berdasar keputusan bersama oleh pengurus PGRI yang dipimpinnya dan bukan pengurus hasil KLB. &rdquo;Hal ini saya lakukan untuk menjaga kondusivitas akibat adanya dua kepengurusan yang saling melakukan klaim. Dalam waktu dekat saya akan melakukan keterangan pers,&rdquo; kata Unifah Rosyidi. Sebelumnya, pada Kamis (16/11), sempat terjadi perdebatan. Pengurus lama atau mantan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi tidak terima atas pemakaian gedung oleh pengurus yang baru dengan Ketua Umum Teguh Sumarno beserta jajaran pengurus hasil KLB. Kepengurusan yang baru itu terbentuk dan disahkan Kemenkumham berupa pengesahan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pengesahan tersebut tertuang dalam surat pengesahan Nomor: AHU.0001568.AH.01.08 Tahun 2023 yang diterbitkan Dirjen AHU Kemenkumham. Saat pengurus baru menggelar rapat koordinasi pada Kamis (16/11), tiba-tiba Ketum yang lama Unifah Rosyidi datang dan meminta acara rapat diskorsing dan menyatakan keberatan gedung tersebut digunakan pengurus baru. Menurut Unifah Rosyidi, Surat Keputusan atau SK Kemenkumham tersebut belum disahkan dan hanya dalam tahap registrasi. Namun pernyataan Unifah tersebut dibantah pengurus baru. Sebab SK Kemenkumham tersebut sudah sah dan ditandatangani pejabat berwenang. &rdquo;SK Kemenkumham ini merupakan produk hukum dan sah. Kalau tidak terima dengan keputusan ini silakan menempuh jalur hukum,&rdquo; tegas Sekjen PB PGRI terpilih hasil KLB Mansyur Arsyad. Mendapat jawaban tersebut Unifah Rosyidi tetap menilai bahwa SK perubahan tersebut tidak sah. &rdquo;SK Kemenkumham itu masih dalam taraf registrasi dan silakan tinggalkan gedung ini karena ini rumah kami,&rdquo; ungkap Unifah di tengah acara rapat konsolidasi pengurus. Spontan saja pengakuan Unifah itu mendapat reaksi dari peserta rapat. &rdquo;Ini rumah guru bukan rumah perorangan,&rdquo; sahut peserta rapat. Menanggapi kondisi yang kian memanas Unifah meminta bantuan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan gedung. &rdquo;Pak polisi bagaimana ini,&rdquo; kata Unifa. Unifa Rosyidi lalu meninggalkan ruangan dan menyatakan akan melakukan gugatan terhadap keabsahan SK Kemenkumham tentang perubahan perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu.

Pengurus PB PGRI hasil KLB Surabaya tak bisa masuk gedung PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakpus, Jumat (17/11), karena pagar digembok

Pagar Gedung PB PGRI Dikunci, Pengurus Baru Hasil KLB Tidak Bisa Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-090814-885100062.jpg" alt="PB PGRI masa Bakti XXIII 2023-2028 di bawah Ketua Umum Teguh Sumarno hasil KLB Surabaya telah mendapatkan pengesahan hukum melalui Keputusan Menkumham." width="100%">
<figcaption>PB PGRI masa Bakti XXIII 2023-2028 di bawah Ketua Umum Teguh Sumarno hasil KLB Surabaya telah mendapatkan pengesahan hukum melalui Keputusan Menkumham.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) periode 2023-2028 menggeruduk sekaligus menduduki Kantor PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (16/11). Pengurus masa bakti 2023-2028 itu hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PGRI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 3-4 November. Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno menggantikan ketua umum sebelumnya Unifah Rosyidi. Teguh menegaskan, Pengurus Besar PGRI masa Bakti XXIII 2023-2028 telah mendapatkan pengesahan secara hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001568.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. &rdquo;Beberapa waktu lalu KLB di Surabaya itu dinilai ilegal. Kami sah kok, sudah ada keputusan dari Menkumham. Makanya kami hari ini menduduki kantor PB PGRI yang semestinya sudah menjadi hak kepengurusan baru,&rdquo; tegas Teguh di Kantor PB PGRI, Kamis (16/11). Sementara itu, Sekjen PB PGRI Mansur Arsyad menambahkan, terhitung sejak 13 November 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terjadi pergantian kepengurusan Pengurus Besar PGRI dari Pengurus PB PGRI yang lama dengan Ketua Umum Unifah Rosyidi, Sekretaris Ali H.A. Rahim, dan seterusnya digantikan Pengurus Besar PGRI yang baru dengan Ketua Umum Teguh Sumarno, Sekretaris Jenderal Mansur Arsyad, dan seterusnya. &rdquo;Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut, kepengurusan lama secara hukum tidak berhak lagi untuk dan atas nama PB PGRI untuk keperluan apapun,&rdquo; tegas Mansur. Selanjutnya, kata Mansur, karena pengurus PB PGRI periode 2019-2023 telah berakhir dengan telah dikeluarkan SK AHU AHU-0001568.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi (ketua umum lama), tidak berhak lagi menempati kantor dan menggunakan seluruh fasilitas milik organisasi. &rdquo;Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang bersangkutan segara menyerahkan kantor kepada pengurus yang sah sesuai dengan hukum,&rdquo; ujar Mansur. Mansur mengajak seluruh pengurus PGRI di semua tingkat secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi demi solidaritas dan soliditas organisasi serta menata ulang organisasi ini menjadi lebih baik demi mengangkat harkat, martabat, dan profesionalisme guru di seluruh Tanah Air.

Pengurus Besar PGRI masa Bakti XXIII 2023-2028 hasil KLB di Surabaya telah mendapatkan pengesahan hukum melalui Keputusan Menkumham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#klb

Berita Terkini