<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_4599-737968641.jpg" alt="Humas Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bagus Irawan. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Humas Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bagus Irawan. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) meneliti permohonan banding yang diajukan Kejaksaan Negeri Batam maupun penasihat hukum terdakwa kasus penyisihan barang bukti sabu-sabu oleh mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda. Humas Pengadilan Tinggi Kepri Bagus Irawan mengatakan, putusan banding Kompol Satria Nanda akan dibacakan pada 31 Juli 2025. &rdquo;Untuk putusan banding Satria Nanda dibacakan pada 31 Juli 2025,&rdquo; kata Bagus. Dia menjelaskan, selain Satria Nanda, Pengadilan Tinggi Kepri juga menerima 11 berkas permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Batam. Semua terkait perkara penyisihan barang bukti sabu-sabu yang melibatkan sembilan orang mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Pengadilan Tinggi Kepri, kata dia, sudah menunjuk majelis hakim yang memeriksa memori dan kontra banding yang diajukan. Yakni ketua majelis Ahmad Salihin, serta dua hakim anggota Bagus Irawan dan Priyanto. Bagus menyebut, majelis hakim tengah meneliti dan memeriksa memori serta kontra banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya dilakukan musyawarah sebelum menjatuhkan dan membacakan putusan. Putusan banding dibagi dalam tiga waktu, yakni pada 23 Juli untuk putusan banding atas nama terdakwa Jukifli Simanjutak alias Zulkifli Simanjuntak alias Juntak; Fadila, dan Ibnu Ma&rsquo;ruf Rambe. Kemudian putusan pada 29 Juli, putusan banding untuk terdakwa Rahmadi, Aryanto, Shigit Sarwo Edhi, dan Jaka Surya. Selanjutnya, pada 31 Juli, selain Satria Nanda, putusan banding juga dibacakan untuk terdakwa Wan Rahmat Kurniawan, Alex Candra, dan Aziz Martua Siregar aliasn Azis bin Bharun Siregar. &rdquo;Nanti putusannya dapat dilihat di SIPP Pengadilan Negeri Batam setelah dibacakan atau website pengadilan tinggi Kepri,&rdquo; ujar Bagus Irawan. Sejak putusan 12 terdakwa dibacakan secara paralel sejak 2 hingga 4 Juni, baik Kejaksaan Negeri Batam dan penasihat hukum para terdakwa sama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Batam. Diketahui Pengadilan Negeri Batam memvonis kedua belas terdakwa hukum pidana penjara seumur hidup. Hukum ini lebih ringan untuk lima terdakwa, yakni Satria Nanda, Sigit Sarwo Edhi, Rahmadi, Fadilan dan Wan Rahmat yang dituntut mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Kemudian lima anggota Satresnarkoba Polresta Barelang lainnya, yakni Aryanto, Junaidi, Alex Candra, Ibnu Ma&rsquo;ruf Rambe dan Jaka Surya divonis seumur hidup sesuai tuntutan JPU. Begitupun dengan dua terdakwa lainnya yang berasal dari unsur sipil, yakni Julkifli dan Azis Siregar divonis seumur hidup sesuai tuntutan JPU. &nbsp;

PT Kepri teliti permohonan banding yang diajukan Kejari Batam maupun penasihat hukum terdakwa kasus penyisihan barang bukti sabu-sabu

Pengadilan Tinggi Kepri Teliti Berkas Banding Eks Kasatresnarkoba Polresta Barelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_1704-4132120027.jpg" alt="Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) mengagendakan pembacaan putusan banding atas perkara gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan Kejaksaan Negeri Batam pada 25 Juli 2025. Humas PT Kejari Bagus Irawan mengatakan, PT Kepri telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara sejak gugatan banding diterima dari PN Batam. &rdquo;Setelah pengajuan banding diterima, langsung dibentuk majelis hakim yang memeriksa perkara, setelahnya Hakim PT Kepri akan memutus perkara pada 25 Juli,&rdquo; kata Bagus seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, majelis hakim yang memeriksa banding putusan perdata kapal itu diketuai Ahmad Salihin yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Kepri didampingi dua hakim anggota, yakni Igantius Eko Purwanto dan Dahli. Majelis hakim PT Kepri sedang bersidang dengan memeriksa berkas-berkas memori banding dan kontra banding yang diajukan dari pihak penasihat hukum. Setelah dipelajari, majelis hakim akan bermusyawarah sebelum menjatuhkan vonis dan membacakan putusannya. &rdquo;Hakim pengadilan tinggi itu tidak memeriksa saksi-saksi, yang kami periksa adalah berkas-bekas memori banding, kontra banding, itu yang dipelajari,&rdquo; ujar Bagus Irawan. &rdquo;Nanti, mereka (majelis hakim) musyawarah, setelah itu baru menjatuhkan dan membacakan putusannya,&rdquo; lanjut dia. Bagus menambahkan, sidang banding ini merupakan perkara perdata yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Btm yang dalam putusannya mengabulkan bahwa kapal supertanker MT Arman 114 beserta awak kapal, surat-surat dan muatannya adalah betul milik pemilik kapal, yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa kapal beserta muatannya adalah milik penggugat,&rdquo; ujar Bagus Irawan. Dalam putusan perdata itu, Hakim Pengadilan Negeri Batam juga menyatakan bahwa putusan perkara pidana MT Arman 114 yang menyatakan nakhoda kapal sebagai terdakwa dan kapal dirampas untuk negara, bahwa frasa tersebut tidak mempunyai daya berlaku. Artinya kapal tersebut harus diserahkan dari pihak Kejaksaan selaku penasihat hukum negara kepada pemilik kapal yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Atas putusan yang diputus Pengadilan Negeri Batam itu kan, Kejaksaan Negeri Batam itu mengatakan banding dan banding sudah diterima Pengadilan Tinggi Kepri pada 4 Juni,&rdquo; ungkap Bagus Irawan. Sengketa atas kapal bermuatan ligt crude oil sebanyak 166,975.36 metrik ton itu terjadi sejak kasus pembuangan limbah pada Juli 2023. Lalu masuk persidangan dan diputus pada Juli 2024. Sementara itu gugatan perdata bergulir sejak Agustus 2024.

PT Kepri agendakan pembacaan putusan banding gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan kejari Batam

PT Kepri Putuskan Perkara Kapal Supertanker Iran MT Arman pada 25 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/7FFECCFE-78D0-4DE5-9D39-3E4D02A928AF-1141086196.jpg" alt="Sidang kasus tindak pidana narkoba melibatkan 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus tindak pidana narkoba melibatkan 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batam menghadirkan mantan Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto sebagai saksi dalam sidang kasus tindak pidana narkoba. Kasus itu melibatkan 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, di Pengadilan Negeri Batam, Senin (16/3). JPU Ali Naek Hasibuan mengatakan total ada 7 saksi yang dihadirkan pada pekan keempat sidang kasus narkoba eks Satresnarkoba Polresta Barelang. &rdquo;Total hari ini ada tujuh saksi yang kami hadirkan. Salah satunya mantan Kapolresta Barelang, ada juga bendahara Polresta Barelang,&rdquo; kata Naek seperti dilansir dari Antara. Kombespol Nugroho Tri Nuryanto dihadirkan terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi di masa kepemimpinannya. Perwira menegah Polri itu dimutasi pada Juli 2024 diangkat dalam jabatan baru sebagai Dansat Brimob Polda Kalimantan Tengah. Selain Nugroho, saksi lain dihadirkan Didi Wahyudi sebagai bagian keuangan di Polresta Barelang. Sementara itu, lima saksi lain berasal dari Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II A Tembilahan. Kelima saksi terdiri atas empat laki-laki dan satu orang perempuan. Di antara empat saksi dari Lapas Tembilan itu, satu orang merupakan anggota Polri bernama Rio Aditya. Sidang pemeriksaan saksi ini berlangsung secara daring, dimulai sekitar pukul 13.30 WIB, dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik. Dalam sidang, ketua majelis hakim sempat menanyakan kepada Kombespol Nugroho Tri Nuryanto apakah mengenal ke 12 terdakwa. &rdquo;Keduabelasnya saya tahu, tapi yang saya kenal cuma Nanda (Eks Kasatresnarkoba), Shigit (Kanit 1) dan Rambe (Ibnu Ma&rsquo;ruf Rambe anggota unit 1),&rdquo; kata Nugroho. Tujuh lainnya dia tahu karena pernah menjadi bawahannya. Sementara dua terdakwa lain merupakan terdakwa dari sipil. Sidang pekan keempat ini masih menghadirkan saksi dari pihak JPU. Total sudah ada 15 saksi yang dihadirkan. Pada pekan pertama dua saksi penangkap dari Polda Kepri. Kemudian pada pekan kedua dan ketiga, tujuh saksi dihadirkan, di antaranya tiga terpidana kasus narkoba, dan empat saksi dari Propam Polda Kepri. Sidang dimulai dengan meminta keterangan pertama saksi Kombespol Nugroho Tri Nuyanto. Perkara ini terkait penyisihan barang bukti sabu seberat 1 kg yang diduga dijual para mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang untuk membiaya sumber informasi (SI) dalam pengungkapan kasus narkoba di Polresta Barelang.

JPU Kejari Batam hadirkan mantan Kapolresta Barelang sebagai saksi sidang kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan 10 mantan anggota

JPU Hadirkan Eks Kapolresta Barelang Jadi Saksi Sidang Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejari-terkendala-gudang-pemkot-batam-siapkan-anggaran_m_.jpg" alt="Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mendukung lembaga pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Terutama dalam&nbsp;meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk dukungannya adalah menghadirkan gudang barang bukti (BB) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, inisiatif diambil setelah mendapat curhatan dari Kepala Kejari Batam Dedi Tri Haryadi. Intinya, BB di kejari tidak bisa terjaga maksimal karena ruang untuk menampung sudah penuh. Jika tidak segera dihadirkan gedung untuk menampung, dikhawatirkan BB yang nantinya dikembalikan kepada masyarakat tidak berada dalam kondisi semula. Salah satu BB yang terlantar adalah sepeda motor. Jumlahnya yang terbilang banyak, memaksa Kejari Batam menempatkan motor-motor tersebut di lokasi yang tidak memiliki atap. Sehingga kondisi motor yang tidak tertutupi cepat mengalami kerusakan. Pemkot Batam telah mengajukan anggaran untuk pembangunan gudang di kejari. Sebelumnya, Pemkot Batam menganggarkan dana pembangunan musala. Tapi mengingat perhitungan luas lahan di Kejari Batam tidak sesuai, maka rencana tersebut dialihkan untuk pembangunan gudang. &ldquo;Di APBD perubahan sudah disiapkan. Awalnya akan dibangun musala. Kami ganti dengan gudang. Karena lahan untuk musola tidak sesuai,&rdquo; kata Amsakar di Batam, Sabtu (9/2). Pemkot Batam juga akan membantu memaksimal gerak Kejari Batam dalam mengembalikan BB kepada masyarakat. Antara lain dengan menyediakan truk untuk mengangkut BB. Namun hal tersebut masih akan dipastikan terlebih dahulu. Jika masih tersedia, akan diserahkan kepada kejari.

Kejari Terkendala Gudang, Pemkot Batam Siapkan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejari-batam-musnahkan-barang-bukti-hasil-sitaan-selama-2-tahun_m_.jpg" alt="Kosmetik ilegal yang turut dihancurkan dengan buldoser oleh Kejari Kota Batam, Kamis (7/2)." width="100%">
<figcaption>Kosmetik ilegal yang turut dihancurkan dengan buldoser oleh Kejari Kota Batam, Kamis (7/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam memusnahkan sejumlah barang bukti hasil sitaan dari beberapa perkara yang mereka tangani, Kamis (7/2). Dalam pemusnahan tersebut, ada sembilan jenis barang bukti yang disita selama kurun waktu dua tahun terakhir.&nbsp; Kajari Batam Dedi Tri Haryadi menjelaskan, dari sembilan jenis barang bukti tersebut terdiri dari berbagai barang. Mulai narkoba, kosmetik, handphone, hingga minuman beralkohol. (selengkapnya lihat grafis di bawah). Pemusnahan ini merupakan proses yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Barang yang telah diproses dan berketetapan hukum, harus menjalani proses pemusnahan. "Sesuai dengan prosedurnya, barang-barang ini sudah berketetapan hukum atau inkracht. Sehingga kami musnahkan," jelas Dedi. Dalam prosesinya, pemusnahan barang bukti jenis narkoba dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan cara dibakar dengan mesin&nbsp;incinerator&nbsp;milik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepukauan Riau. Sedangkan barang-barang lain, seperti minuman beralkohol dan kosmetik, dimusnahkan dengan cara dibakar dan digilas dengan buldoser. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan buah dari tegahan yang dinilai sesuai harapan. Sebagai pintu masuk utama berbagai barang termasuk barang-barang ilegal, Batam harus menjadi perhatian bersama bagi semua pemangku kepentingan. Termasuk bagi kejaksaan yang menjadi akhir proses penegakan hukum itu sendiri. "Batam jadi salah satu pintu masuk berbagai barang ilegal, menjadi kewajiban kolektif semua agar bahaya narkoba dan kejahatan ilegal lain tidak berdampak pada generasi selanjutnya. Semoga bisa&nbsp;menekan kejahatan dan pelanggaran di Kota Batam," kata Amsakar. Berikut barang yang dimusnahkan Kejari Kota Batam: - Sabu-sabu dan heroin: 4.313,26 gram - Ekstasi, dextro: 7.387, 5 butir pil - Daun ganja kering: 857,28 gram - Obat tanpa izin edar: 32.971 pcs - Kosmetik ilegal: 90.409 pcs - Handphone ilegal: 4.642 unit - Mesin permainan: 7 unit - Minuman berlakohol: 97 botol

Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti Hasil Sitaan Selama 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejaksaan-minta-pn-batam-perhatikan-pagar-pembatas-ruang-tahanan_m_.jpg" alt="Petugas di PN Batam ketika mengamankan Mastam di ruang tahanan." width="100%">
<figcaption>Petugas di PN Batam ketika mengamankan Mastam di ruang tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden nyaris kaburnya seorang terdakwa kasus narkoba dari ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (7/1), mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. PN Batam diminta membenahi pengamanan. Kepala Seksi Peninda Umum (Kasipidum) Kejari Batam, Filpan Fajar D Laia, meminta PN Batam melakukan perbaikan pagar pembatas agar lebih tinggi lagi. Hal ini diharapkan mendapat respon cepat dari PN sehingga kemungkinan hal serupa terulang kembali semakin kecil. Filpan mengatakan, persoalan tahanan yang berupaya melarikan diri di PN Batam ini bukan yang pertama dan diharapkan bisa menjadi perhatian bersama. "Ini kejadian kedua, dan kita minta pagar ditinggikan agar tidak terjadi lagi," kata Filpan di PN Batam, Batam Centre, Batam. Filpan menyampaikan, pihaknya sempat menemui langsung terdakwa yang memang merupakan tahanan Kejari Batam. Dari pengakuan terdakwa ia nekat melakukan aksinya karena kasusnya cukup berat. Saat itu, lanjut Filpan, terdakwa bernama Mastam alias Ikbal bin Samsudin tidak banyak berkomentar, karena aksinya berhasil digagalkan oleh petugas. Mastam adalah terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat dua kilogram. Ia dikenai dakwaan dengan pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Atas proses yang langsung bisa dikendalikan ini, Filpan juga bersyukur karena petugas berhasil mengantisipasi kejadian rencana kaburnya tahanan ini. Namun ia tetap meminta pihak PN untuk lebih memperhatikan kejadian ini, agar nantinya tidak terulang lagi.

Kejaksaan Minta PN Batam Perhatikan Pagar Pembatas Ruang Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-berkas-tuntutan-kejari-batam-diserbu-massa_m_.jpg" alt="DEMO:" width="100%">
<figcaption>DEMO:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah ormas mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Jumat (14/9). Kedatangan massa yang disambut oleh tim pengamanan dari Polsek Batam Kota dan Polresta Barelang ini guna menuntut pencabutan pernyataan Kasi Pidum Kejari Batam, Filfan D Laila. Kepada sejumlah media massa, Filfan belum lama ini menyampaikan bahwa sebelum pembacaan tuntutan, pihaknya akan memberikan berkas tuntutan kepada penasehat hukum. Tuntutan yang dimaksudkannya yakni terkait kasus sengketa kepemilikan hotel BCC Batam. "Tidak ada aturan boleh memberikan tuntutan kepada penasehat hukum terdakwa, kalau tidak dicabut maka akan kami laporkan kepada presiden dan jaksa agung," kata Edo Kalelangeng, dalam orasinya di hadapan ratusan massa. Kepala Kejari Batam, R Adi Wibowo yang tampak hadir ketika demo, mengatakan aksi yang digelar oleh ratusan massa tersebut merupakan hal biasa dan menggambarkan proses demokrasi. Wibowo menyampaikan bahwa demo tersebut tidak akan berpengaruh pada proses hukum. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu karena terlalu bersemangat, semua proses tetap berjalan, hakim yang nantinya akan memutuskan," kata Wibowo. Sementara itu, Filfan yang langsung menemui para pendemo mengatakan bahwa akan memenuhi tuntutan mereka. Ia mengaku upaya atau pernyataan yang ia keluarkan atas kasus yang dijalani murni untuk mempercepat proses hukum itu sendiri. Ia juga mengaku siap menerima kritik dari masyarakat terhadap langkah-langkah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. "Kami terima dengan senang hati, ini murni untuk mempercepat proses hukum," kata Filfan.

Gara-gara Berkas Tuntutan, Kejari Batam 'Diserbu' Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tersangka-penyelundupan-1622-ton-sabu-dilimpahkan-ke-kejari-batam_m_221771.jpeg" alt="Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Didid Widjanardi, (tengah) dalam agenda pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus narkoba jenis sabu seberat 1,622 ton" width="100%">
<figcaption>Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Didid Widjanardi, (tengah) dalam agenda pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus narkoba jenis sabu seberat 1,622 ton</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Kepolisian melakukan pelimpahan tersangka kasus penyelundupan 1,622 ton sabu beserta barang buktinya, Kamis (22/6). Pelimpahan tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Dalam kesempatan ini, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Didid Widjanardi; Kajari Batam, Dir IV Bareskrim Mabes Polri, Jampidum dan pejabat lainnnya. Kapolda Riau Irjen Didid mengatakan, pelimpahan ini dilakukan untuk melanjutkan proses hukum terhadap para pelaku penyelundupan 1,622 ton sabu. Dimana sebelumnya, pihak Kepolisian telah melengkapi berkas kasus tersebut. "Adapun identitas keempat tersangka yaitu, Chen Hui, 42, WNA asal China sebagai Kapten kapal yang membawa barang haram ini; Chen Yi, 32, WNA China yang tinggal di Provinsi Fujien Kecamatan Fu Zhen, Desa San Pien, No. 39. Selanjutnya adalah Chen Mei Seng, 69, nelayan asal Provinsi Fujien Kecamatan Fu Zhen, Desa San Pien, No. 52 dan terakhir Yao Yin, 63, nelayan asal Provinsi Fujien, Kecamatan Fu Zhen, Desa San Pien No. 37," jelasnya. Selain keempat tersangka, turut sert dilimpahkan barang bukti berupa, dua gram brutto sabu untuk pembuktian perkara dipersidangan; satu unit Kapal Laut MV Min Lian Yu Yun 61870; empat Unit Alat Navigasi Kapal; satu unit telepon satelit dan satu unit auto pilot Kapal. Kemudian, satu bendel foto copy dokumen Kapal serta beberapa barang bukti lainnya. "Pada 4 Mei lalu, telah dimusnahkan barang bukti," paparnya. Adapun barang yang dimusnahkan berupa 81 karung goni warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,622 ton. Dengan perincian 1.620.998 (satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram brutto serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor untuk dimusnahkan.&nbsp; Sementara 1.000 gram disisihkan untuk uji laboratorium, dan dua gram brutto serbuk kristal diduga shabu dijadikan pembuktian perkara. "Ini sesuai surat ketetapan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Batam. Dari barang bukti dimusnahkan, maka kita dapat menyelamatkan 8 juta anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba," kata Didid menjelaskan. Lebih lanjut ia menegaskan, atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal terkait penyelundupan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Tersangka Penyelundupan 1,622 Ton Sabu Dilimpahkan ke Kejari Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejari-batam-musnahkan-puluhan-ribu-botol-miras_m_212814.jpeg" alt="Pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol." width="100%">
<figcaption>Pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Batam melakukan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dan beberapa macam bahan pangan tanpa izin. Turut dimusnahkan pula beberapa karung barang yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kegiatan pemusnahan berlangsung di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (15/5). Barang-barang itu disita dari sejumlah tersangka. Yakni, dari tersangka Budy Hartono alias kwantek sebanyak 18.602 botol minuman beralkohol, tersangka Suminah 3.575 kaleng Bir, tersangka Suyadi Yeo Sihau 15.193 potong cokelat, dan dari tersangka Herman 1.721 karung pakaian bekas serta 1.123 unit barang rumah tangga. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam Roch Adi Wibowo mengatakan, pemusnahan di Kecamatan Batu Ampar sudah sesuai dengan banyak pertimbangan. Terlebih lokasinya yang jauh dari pemukiman masyarakat. "Memang lokasinya kami sesuaikan. Di sini jauh dari pemukiman dan cocok. Barang yang dimusnahkan ini telah berkekuatan hukum tetap," kata Adi seusai melakukan pemusnahan. Teknis pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara digilas menggunakan buldozer. Sebagian barang ada jyang dibakar. Pemusnahan juga disaksikan langsung pihak Kejaksaan, Polres Barelang, Danlantamal, Bea Cukai, KPLP dan Stakeholder lainnya. Barang-barang yang tidak mempunyai Izin edar serta dokumen lengkap itu merupakan penindakan dari Polda Kepri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam, dan Bea Cukai (BC) Batam sejak 2017. "Untuk minuman beralkohol ini merupakan sitaan beberapa bulan lalu, dari berbagai pihak yang bersama-sama menegakkan aturan sesuai dengan fungsinya masing-masing," terangnya.

Kejari Batam Musnahkan Puluhan Ribu Botol Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejari-batam-dukung-penetapan-hukuman-mati-kasus-narkoba_m_183515.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam berkomitmen dan berupaya memberikan efek jera bagi terdakwa yang terlibat dalam kasus narkoba. Hukuman maksimal seumur hidup dirasa masih kurang untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba ini. Meskipun pada 2017 lalu beberapa kasus narkoba di Batam tidak sampai menelurkan putusan hukuman mati, namun upaya untuk hal tersebut terus dilakukan. "Kasus-kasus besar terus kita upayakan untuk penambahan hukuman, hukuman mati ini penting karena&nbsp;bisa memberikan efek jera buat yang lain," kata Samuel Pangaribuan, Jaksa Fungsional, Kejaksaan Kejari Batam, di sela pemusnahan sabu di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri di Jl. Hang Jebat KM 3 Batu Besar, Nongsa, Batam, Kepri, pada Selasa (23/1). Samuel menjelaskan, saat ini Kejari Batam tengah berupaya melakukan kasasi terhadap kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak 26 kilogram narkoba jenis sabu. Setelah putusan pengadilan Negeri (PN) Batam dan Pengadilan Tinggi Kepri memutuskan hukuman seumur hidup, Kejari Batam pada akhir Desember 2017 lalu telah membawa kasus yang melibatkan terdakwa WNA asal Taiwan, Tony Lee ini kepada Mahkamah Agung (MA). Kasus ini termasuk&nbsp;satu&nbsp;dari banyak kasus narkoba yang terbilang menarik perhatian, selain jumlahnya yang terbilang besar, penyelundupan ini melibatkan jaringan internasional yang tentunya memberi dampak signifikan terhadap aspek ketahanan dan keamanan negara. "Kita harapkan kasasi yang kita ajukan diterima, karena memang ini terbilang kasus besar dengan jaringan internasional" kata Samuel lagi. Lebih jauh, Samuel mengaku optimis kasasi yang diajukan akan diterima MA. Selama ini kasus yang berkaitan dengan peredaran narkoba, apalagi sampai melibatkan jaringan internasional selalu berakhir dengan pemberatan hukuman ketika sampai di MA. "Dari pengalaman sebelumnya biasanya terjadi pemberatan hukuman, sekarang hukuman seumur hidup, kita harapkan bisa sampai hukuman mati," pungkasnya.

Kejari Batam Dukung Penetapan Hukuman Mati Kasus Narkoba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari batam

Berita Terkini