<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/pernikahan-dini.jpg" alt="RESTU KELUARGA: Y dan AG memperlihatkan foto pernikahan mereka di Lombok Timur. (LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>RESTU KELUARGA: Y dan AG memperlihatkan foto pernikahan mereka di Lombok Timur. (LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah bakal me-review metode edukasi seksual atau kesehatan reproduksi (kespro) untuk para remaja. Hal itu dilakukan setelah maraknya permohonan dispensasi kawin (diska) dengan alasan telah berbadan dua.  Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rohika Kurniadi Sari mengatakan, sosialisasi terkait kespro sejatinya telah dilakukan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun sudah cukup gencar melakukan tugas dan fungsinya.  Kendati begitu, melihat fenomena diska karena hamil duluan, KPPPA akan menilik kembali metode edukasi seksual/kespro pada remaja. Rohika curiga pendekatan yang dilakukan sudah tidak relevan dengan generasi saat ini. ”Jangan-jangan komunikasinya perlu kita review lagi. Sudah nggak bisa lagi pakai model jadul,” ungkapnya kemarin (26/1).  Pihaknya akan kembali menjalin komunikasi dengan para remaja tentang apa saja yang mereka ketahui mengenai kespro ini. Juga yang mereka butuhkan untuk paham mengenai kespro. ”Apa yang dia mau. Kebutuhannya bagaimana. Nanti konsep dibangun,” katanya. Upaya edukasi seksual akan dibantu tim posyandu remaja. Pemda pun diminta proaktif membantu sosialisasi.  Rohika mendesak pemda membuat aturan-aturan jelas mengenai perkawinan anak. Aturan ini bukan sekadar deklarasi di tingkat kabupaten/kota, tapi bisa diturunkan hingga peraturan desa. Misalnya soal sosialisasi perkawinan minimal usia 19 tahun, pemberian sanksi administratif bagi aparat desa yang melakukan perkawinan anak, hingga mengevaluasi ulang pemberian bantuan sosial bagi kepala keluarga yang melakukan perkawinan anak.  Dorongan untuk evaluasi pendidikan seksual juga disampaikan pemerhati anak Retno Listyarti. Mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu mengatakan, pendidikan seksual sudah ada di kurikulum. Namun, faktanya, sebagian besar remaja tidak paham dengan kondisi kesehatan reproduksinya. Seperti siklus menstruasi hingga proses terjadinya kehamilan.  ”Mungkin materi dan cara menyampaikannya perlu dievaluasi. Mungkin juga cara pandang guru tentang pendidikan seks masih menganggap ini tabu,” tuturnya.  Diakuinya, hingga saat ini pendidikan seks masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Stigma yang terbangun, pendidikan seks itu hanya konsumsi orang dewasa. Padahal, seharusnya anak sudah mendapatkan pendidikan seks sejak balita. Tentu saja, pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia. ”Ini PR pemerintah untuk menyadarkan orang dewasa dulu,” tegasnya. Jika dibiarkan mencari tahu dan belajar sendiri, anak justru mudah terpapar konten pornografi. <h3>Pernikahan Anak di DIJ</h3> Di DIJ, angka pernikahan di bawah umur juga cukup banyak. Kemenag DIJ mencatat, sebanyak 556 pasangan menikah sepanjang 2022 melalui pengajuan dispensasi kawin (diska). Diska didominasi Kabupaten Sleman dengan jumlah 190. Disusul Kabupaten Gunungkidul (141), Bantul (137), Kulon Progo (46), dan Kota Jogja (42).  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIJ Erlina Hidayati mengatakan, faktor pendidikan dan kemiskinan tidak dominan memengaruhi fenomena pernikahan anak. ”Kemiskinan dan pendidikan tidak begitu berelasi kuat karena banyak dispensasi diajukan oleh keluarga yang kondisi ekonominya baik,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jogja kemarin.  Erlina menyebutkan, faktor pergaulan dan teknologi informasi memiliki peran besar. Anak dengan mudah melakukan janji bertemu dengan lawan jenis melalui media sosial. Karena itu, Erlina menekankan, peran orang tua sangat penting.  ”Pasti ada kelemahan komunikasi orang tua ketika anak melakukan hal menyimpang. Kedekatan emosional, relasi, kalau tercipta, saya yakin anak tidak melakukan hal seperti itu. Kontrol diri anak tinggi kalau dia dekat dengan orang tuanya,” jelasnya.

KPPPA Siapkan Langkah Antisipasi Pernikahan Dini karena Telanjur Hamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/urusan-bukti-nikah-kubu-prabowo-sandi-dukung-ide-pemerintah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Kubu Prabowo-Sandi mendukung wacana perubahan bukti nikah dari berbentuk buku menjadi kartu seperti ATM." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kubu Prabowo-Sandi mendukung wacana perubahan bukti nikah dari berbentuk buku menjadi kartu seperti ATM.</figcaption>
</figure><h3>Dispensasi Kawin Harus Diputuskan Hakim yang Tersertifikasi</h3> JawaPos.com – Presiden Joko Widodo ikut merespons soal maraknya perkawinan dini. Dia mengimbau agar pernikahan dilakukan saat calon mempelai telah memenuhi semua syarat. Terutama siap secara lahir dan batin. Sebab, pernikahan dini bisa menjadi penyebab terjadinya stunting pada anak.  "Masalah stunting itu juga masalah mengenai bagaimana kita menyiapkan prahamil dan saat hamil, penting,” katanya pada Rakernas Program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di auditorium BKKBN.  Menurut dia, penyelesaian permasalahan stunting saat anak masih di dalam kandungan akan lebih mudah. "Jangan sampai mau nikah ada anemia. Kurang darah, itu nanti kalau hamil, kalau ini enggak diselesaikan, anaknya menjadi stunting,” kata Jokowi.  Jika pernikahan dini masih ada, dikhawatirkan target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 tidak tercapai. Pemerintah memang menargetkan stunting ditekan. Kemarin Jokowi mengumumkan angka stunting terus turun. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2014, prevalensi stunting mencapai 37 persen. Lalu, survei terakhir pada 2022 yang hasilnya diumumkan kemarin, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen. ’’Target yang saya sampaikan 14 persen pada 2024 harus bisa kita capai,’’ ujarnya.  Stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tapi juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. ’’Munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” kata Jokowi.  Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa setidaknya ada 2 juta pasangan yang menikah dalam satu tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,6 juta perempuan hamil pada tahun pertama pernikahan. Lalu, sekitar 400 ribu bayi yang lahir mengalami stunting. ’’Kalau ada anemia, gizi kurang, jangan hamil dulu. Mereka boleh hamil setelah stabil. Di situ peran BKKBN untuk memberikan kontrasepsi terlebih dahulu,” ujarnya.  Perempuan dengan usia di bawah 20 tahun masih memerlukan makanan untuk sumber energi pertumbuhan fisik. Ketika perempuan di bawah 20 tahun mengandung, kalsium diambil oleh janinnya. Ibunya akhirnya tumbuh tidak maksimal. Hal serupa bisa dialami janin.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, negara sudah berusaha supaya tidak terjadi perkawinan anak-anak atau di bawah umur. Salah satu caranya melalui undang-undang tentang perkawinan. Di dalam undang-undang itu sudah ditegaskan batas minimal usia perkawinan.  Menurut Ma’ruf, banyak alasan bagi negara melarang adanya perkawinan anak. Di antaranya, memicu stunting, menambah angka kemiskinan, bahkan sampai risiko kematian bayi dan ibu saat melahirkan.  ’’Memang ada pikiran di masyarakat bahwa agama tidak melarang (perkawinan di bawah umur), nah ini,’’ kata Ma’ruf di Jakarta kemarin (25/1).  Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rohika Kurniadi Sari mengungkapkan, pemberian dispensasi kawin (diska) harus melalui sejumlah persyaratan, baik untuk hakim maupun pemohon. Hakim wajib tersertifikasi dan paham konvensi hak anak. Kemudian, ada kewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat soal dampak perkawinan dini pada anak sebelum memberikan keputusan atas permohonan diska.  Kemudian, setelah putusan diambil, kata Rohika, entah itu diloloskan atau ditolak, pemerintah daerah (pemda) wajib mengawal mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya praktik nikah siri bagi pasangan yang ditolak diskanya. Keputusan itu justru lebih berbahaya karena tak tercatat.  Selain itu, dinas PPPA harus aktif mendampingi untuk memberikan konseling. ”Ini tolong datanya direspons, dijangkau, dikoordinasikan segera. Jangan didiamkan,” tegasnya. <h3>Respons Pemkab Jember</h3> Jember tercatat sebagai pemilik angka pernikahan dini tertinggi di Jatim. Hal itu berdasar rekap data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2022. Total ada 1.388 dispensasi kawin (diska) sepanjang 2022.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Supri Handoko menjelaskan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu meninjau kembali angka tersebut. ”Mengukur kualitas dalam suatu daerah itu harus dengan banyak proyeksi,” terangnya.  Menurut dia, mencantumkan angka diska harus dikaitkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk Jember lebih banyak daripada Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Hal itu seharusnya menjadi tolok ukur dalam menempatkan jumlah diska pada data tersebut. ”Dari 1.388 kasus diska di Jember, itu hanya 0,25 persen dari jumlah seluruh penduduk Jember,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Anak Yang Lahir dari Pernikahan Dini Rawan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/nikah-dini.jpg" alt="ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Lebih dari 15 Ribu Permohonan Dispensasi Kawin</h3> JawaPos.com – Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia. Selama 2022, terdapat 51 ribu pernikahan dini yang mendapat dispensasi kawin (diska) dari Pengadilan Agama (PA).  Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.095 pernikahan terjadi di Jawa Timur.  Angka itu mengacu pada putusan dispensasi kawin (diska) yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya.  Berdasar rekapitulasi data yang diterima Jawa Pos, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama diska dengan 1.388 putusan. ”Prestasi” itu bertahan hingga Januari 2023. Sejak awal tahun sampai 24 Januari 2023, Pengadilan Agama (PA) Jember memproses 111 permohonan diska. Angka tersebut merupakan permohonan yang masuk pada 2023 dan sisa 2022 yang masih diproses.  Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim mengklaim bahwa angka pernikahan anak di Jatim selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. ”Dibandingkan 2021, angka dispensasi pernikahan di Jatim justru turun pada 2022,” ucap Kepala DP3AK Jatim Restu Novi Widiani kepada Jawa Pos. Pada 2021 angka diska mencapai 17.151. Sedangkan di tahun 2022 menjadi 15.095 diska atau turun hampir 12 persen.  Novi menyebutkan, penurunan itu berkat peran banyak pihak. Mulai pencegahan di satuan pendidikan, masyarakat, hingga penyuluhan di keluarga. DP3AK Jatim juga bekerja sama dengan PA kabupaten/kota agar lebih selektif memproses pengajuan diska. Terutama usulan yang diajukan atas dasar perjodohan orang tua dan bukan hamil duluan.  Di Kota Malang, hampir 50 persen kasus dispensasi nikah diajukan anak lulusan SMP. Selanjutnya adalah anak-anak dengan pendidikan terakhir SD. Lalu disusul pendidikan terakhir SMA. ”Kebanyakan mereka sudah bekerja sebagai karyawan swasta,” jelas Panitera PA Kota Malang Chafidz Syafiuddin kepada Jawa Pos Radar Malang.  Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Malang Khairul Fanani menyebutkan, salah satu alasan pernikahan dini adalah pergaulan bebas yang berakhir dengan hamil sebelum menikah. Selain itu, menurut panitera muda hukum PA Kabupaten Malang Widodo Suparjiyanto, ada faktor lain yang memengaruhi angka pernikahan dini. Misalnya, pengaruh pola adat Jawa. Sebagian masyarakat masih memegang teguh keyakinan tentang bulan-bulan baik untuk menikahkan anak.  Diska di Level Nasional  Sesuai UU 16/2019, salah satu syarat menikah adalah berusia minimal 19 tahun. Pernikahan di bawan usia 19 tahun bisa dilakukan setelah mendapat diska dari PA setempat. Diska tersebut menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatat pernikahan.  Pengajuan diska tidak hanya dimonopoli Jawa Timur. Secara nasional, pengajuan diska juga tinggi. Pada 2021, misalnya, ada 63.361 permohonan diska yang masuk ke pengadilan tinggi agama (PTA) di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun berikutnya memang ada penurunan, namun tak signifikan. Angka permohonan diska masih mencapai 51.031. Selama dua tahun terakhir, PTA Surabaya, Semarang, dan Bandung masih jadi PTA terbanyak yang menerima pengajuan diska.  Yang berbeda, faktor budaya tak lagi menjadi faktor utama penyebab perkawinan anak, melainkan telanjur hamil. ’’Yang diberi dispensasi kawin ini biasanya keadaan mendesak. Biasanya yang sudah hamil,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika kemarin (24/1).  Diduga, kehamilan dini itu terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, minimnya pengawasan dan pola pengasuhan dari keluarga, pergaulan anak yang semakin bebas, hingga akses informasi.  Karena itu, lanjut dia, sangat penting untuk membekali anak dengan nilai-nilai agama, moral, pendidikan seksual, dan pengawasan. Pengawasan itu harus dilakukan oleh semua pihak.  Permohonan diska itu tidak serta-merta diberikan. Hakim harus mendapat bukti akurat terkait alasan mengapa dispensasi harus diberikan. Mulai dari rujukan dari rumah sakit umum daerah (RSUD)/RS setempat terkait kondisi fisik, psikologis, hingga sosiologis calon pengantin.  Tak kalah penting, anak yang diajukan diska mengetahui dan setuju atas rencana perkawinan. ”Jangan sampai ada paksaan yang melatarbelakangi perkawinan anak ini. Apakah faktor budaya atau ekonomi yang tidak baik, tidak boleh,” tegasnya.

Setahun, 51 Ribu Kasus Nikah Dini, Umumnya karena Telanjur Hamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-ingatkan-revisi-uu-perkawinan-hanya-soal-umur-pengantin_c_267424.jpg" alt="ILUSTRASI PERKAWINAN Pixabay" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKAWINAN Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) masih menyoroti tingginya angka perkawinan anak. Bahkan pada masa pandemi Covid-19 angkanya melonjak drastis.  Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Agustina Erni mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan pengajuan dispensasi kawin di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa alasannya yakni menghindari zina, akibat belum meratanya pemahaman kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan faktor ekonomi.  “Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) pada 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Pada 2020 angka ini melonjak hingga 65.301 kasus dan pada 2021 masih tinggi dengan jumlah 63.350 kasus. Artinya terdapat peningkatan sekitar 300 persen," kata Agustina.  "Berdasarkan data yang kami terima, dispensasi kawin tertinggi berada di daerah Jawa, yaitu di Pengadilan Agama Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Semarang, dan Pengadilan Agama Kota Bandung,” imbuhnya.  Menurut Erni, hal ini juga didorong oleh adanya peningkatan batas usia kawin 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  “Perkawinan anak bukan hal yang bisa kita anggap remeh karena berdasarkan informasi yang kami terima dari Badilag, pada umumnya usia perkawinannya hanya bertahan 1-2 tahun. Jika terdapat sekitar 65 ribu pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dan misalnya satu keluarga tersebut memiliki satu atau dua anak, artinya maka bisa mencapai 130 ribu anak yang terancam mendapatkan pengasuhan tidak layak,” jelasnya.  Erni mengatakan, perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kematian ibu karena melahirkan di usia muda, stunting, meningkatnya angka kemiskinan, dan masih banyak lagi.  “Kondisi ini sudah pasti akan memengaruhi pencapaian target yang ada dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Strategi Nasional Pengurangan Perkawinan Usia Anak,” ungkap Erni.  Adanya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu menjadi sebuah langkah progresif dalam mencegah meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.  “Dalam Pasal 10 telah diatur ketentuan perihal jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak,” pungkas Erni.

Pengajuan Dispensasi Kawin Naik 300 Persen, Surabaya Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/anak-yang-minta-izin-nikah-dini-rata-rata-berusia-15-tahun_m_143846.jpeg" alt="Belum Cukup Umur, Minta Dispensasi Kawin" width="100%">
<figcaption>Belum Cukup Umur, Minta Dispensasi Kawin</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernikahan anak dengan anak di Kota Delta masih cukup banyak. Selama enam bulan terakhir, 34 bocah yang belum cukup umur mengajukan permohonan dispensasi kawin.  &rsquo;&rsquo;Tren sekarang memang makin tinggi. Terus bertambah,&rsquo;&rsquo; ujar Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo Zahri Muttaqin, Senin (10/7). Dia menyatakan, permohonan dispensasi kawin diajukan orang tua anak yang hendak menikah. Sebab, anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.  Mengacu UU Perkawinan, anak perempuan yang dapat menikah minimal berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. &rsquo;&rsquo;Usia anak yang akan menikah itu kurang dari ketentuan Undang-Undang,&rsquo;&rsquo; tegasnya.  Sebagian besar anak yang mengajukan permohonan baru berumur 15 tahun. Usia termuda yang mengajukan permohonan dispensasi ke PA adalah 13 tahun. Rata-rata calon mempelai muda tersebut berusia sama. Keduanya harus segera menikah karena sang perempuan telanjur berbadan dua. Bahkan, saat mengajukan permohonan dispensasi, bocah itu sudah mendekati persalinan.  Biasanya, permohonan dispensasi kawin diajukan karena pihak perempuan telah berbadan dua. Pihak pengadilan pun selalu mempertimbangkan kondisi tersebut. Demi status jabang bayi, sering kali permohonan dispensasi terpaksa diamini. &rsquo;&rsquo;Hampir 90 persen permohonan dikabulkan,&rsquo;&rsquo; kata Zahri. (may/c18/pri)

Anak yang Minta Izin Nikah Dini Rata-Rata Berusia 15 Tahun