<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/89318d22-45eb-450b-84b6-cf5f1f6bead1-588505325.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat angka penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 300,3 triliun hingga Desember 2025. Angka tersebut baru mencapai 99,6 persen dari target APBN 2025, atau hanya tumbuh 0,02 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. "Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 300,3 triliun ini kira-kira 99,6 persen APBN, kira-kira sama dengan tahun 2024. Jadi tumbuh 0,02 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip Jumat (9/1). Lebih rinci, Suahasil membeberkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri atas cukai sebesar Rp 221,7 triliun, atau turun sebesar 2,1 persen. Ia menyebut, penerimaan cukai hanya mencapai 90,8 persen dari target APBN dan terkoreksi karena turunnya produksi hasil tembakau sebesar 3 persen. Kemudian, ia memastikan penerimaan negara 2025 ini tumbuh sebesar 0,02 persen didorong oleh penerimaan bea keluar yang mencapai Rp 28,4 triliun, atau tumbuh 36,1 persen. "Bea keluar naik 36,1 persen didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga," beber Suahasil. Sedangkan bea masuk tercatat turun 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan tercatat hanya mencapai Rp 50,2 triliun. Ia menyebut bea masuk terkontraksi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilitas FTA. "Ini adalah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi dari free trade agreement kita," ujarnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari - November 2025 mencapai USD 256,56 miliar. Angka tersebut tercatat naik sebesar 5,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (BPS) Pudji Ismartini merinci nilai ekspor migas tercatat senilai USD11,81 miliar atau turun 17,64 persen. Sedangkan nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 7,07 persen dengan nilai USD 244,75 miliar. Jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. "Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada periode Januari hingga November 2025 dengan andil sebesar 10,41 persen," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1). Lebih rinci, Pudji mengungkapkan bahwa ada beberapa komoditas ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar. Yaitu minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Di sisi lain, BPS juga membeberkan kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia selama Januari hingga November 2025 yaitu besi dan baja, batu bara serta CPO dan turunannya. Menurut dia, total ketiga komoditas itu memberikan share sekitar 28,35 persen dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga November 2025. "Nilai ekspor besi dan baja naik 9,12 persen secara kumulatif, nilai ekspor batu bara turun 20,27 persen secara kumulatif dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 19,15 persen secara kumulatif," bebernya. &nbsp;

Kemenkeu catat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Rp 300,3 triliun di 2025. Cukai rokok turun, sawit dan tembaga jadi penyelamat.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp 300,3 Triliun, Sawit dan Tembaga Jadi Penyelamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/IMG_20250723_153131-1-3357994451.jpg" alt="Barang bukti sabu-sabu 27 kg yang diamankan Bea Cukai Bengkalis yang diselundupkan dari Malaysia. (Alfisnardo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti sabu-sabu 27 kg yang diamankan Bea Cukai Bengkalis yang diselundupkan dari Malaysia. (Alfisnardo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bea dan Cukai Bengkalis, Provinsi Riau, menggagalkan upaya penyelundupan 27 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Penyelundupan dilakukan melalui jalur laut di kawasan Pantai Penurun, Desa Muntai, Kecamatan Bantan. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pratama C Bengkalis Eka Mustika Galih Sayudo mengatakan, dua orang tersangka ditangkap dalam operasi tersebut yakni berinisial AS, warga Desa Jangkang; dan BI, warga Muntai. &rdquo;Keduanya diduga terlibat langsung dalam jaringan penyelundupan sabu yang masuk melalui jalur laut dari Muar, Malaysia,&rdquo; kata Eka Mustika Galih Sayudo seperti dilansir dari Antara di Bengkalis. Eka menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima pada Minggu (13/7). Informasi tersebut menyebut adanya speed boat mencurigakan yang membawa narkotika dari Malaysia menuju Bengkalis. Berdasar laporan awal tersebut, Bea Cukai Bengkalis berkoordinasi dengan Subdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri dan membentuk tim gabungan untuk menyusun strategi penindakan. Tim segera melakukan patroli gabungan di laut dan darat untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pada Senin (14/7) sekitar pukul 11.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 10010 mendeteksi sebuah speed boat yang mencurigakan dari arah Malaysia dan segera melakukan pengejaran, tetapi speed boat tersebut sempat dikandaskan pelaku di pantai sebelum ditinggalkan. Tim kemudian mengamankan tiga buah tas yang ditemukan di semak belukar dekat pantai. Di dalamnya terdapat 27 bungkus plastik berwarna hijau yang diduga berisi sabu-sabu jenis methamphetamine. &rdquo;Barang bukti langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Bengkalis untuk proses lebih lanjut,&rdquo; ujar Eka Mustika Galih Sayudo. Selanjutnya tim sempat melakukan pengejaran darat, namun awalnya tidak berhasil menangkap pelaku di lokasi, tetapi berdasar pengembangan informasi, dua tersangka akhirnya berhasil diamankan dan kini telah diserahkan ke Subdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bea dan Cukai Bengkalis, Provinsi Riau, gagalkan upaya penyelundupan 27 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia

Bea Cukai Bengkalis-Riau Gagalkan Penyeludupan 27 Kg Sabu-Sabu Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/IMG_0633-1-2580342552.jpeg" alt="Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengungkap kasus peredaran narkoba dengan barang bukti 4,1 ton. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengungkap kasus peredaran narkoba dengan barang bukti 4,1 ton. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri mengungkap ribuan kasus peredaran narkoba dengan barang bukti dalam jumlah besar. Yakni mencapai 4.1 ton. Pengungkapan kasus itu dilakukan selama dua bulan. Mulai Januari-Februari 2025.&nbsp; Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyampaikan bahwa instansinya mengungkap kasus tersebut bersama polda dan jajaran. Pengungkapan itu juga turut melibatkan instansi terkait lainnya seperti Bea dan Cukai. &rdquo;Barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan itu. Kalau ditotal secara berat sejumlah 4,1 ton,&rdquo; kata Wahyu di hadapan awak media pada Rabu (5/3).&nbsp; Jenderal bintang tiga Polri itu pun merinci barang bukti yang berhasil diamankan oleh instansinya. Yakni sabu sebanyak 1,28 ton, ekstasi sebanyak 346.959 butir, ganja 493 kilogram, kokain 3,4 kilogram, tembakau gorila 1,6 ton, dan obat keras 2.199.726 butir. Bila dikonversi ke dalam rupiah, barang bukti tersebut setara dengan Rp 2,7 triliun. Melalui pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan barang bukti dalam jumlah besar itu, Bareskrim Polri juga berhasil menyelamatkan 11.407.315 jiwa.&nbsp; &rdquo;Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba,&rdquo; tegas dia.&nbsp; Wahyu memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti memberantas narkoba. Bareskrim berkomitmen menangani kasus-kasus narkoba sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri mengungkap ribuan kasus peredaran narkoba dengan barang bukti dalam jumlah besar. Yakni mencapai 4.1 ton.

Hanya Dalam Dua Bulan Bareskrim Polri Ungkap Ribuan Kasus Narkoba, Barang Bukti Capai 4,1 Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/83_bea_1-4227731615.jpg" alt="BARANG HIBAH: Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyerahkan kiriman kepada Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>BARANG HIBAH: Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo menyerahkan kiriman kepada Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik barang hibah berupa alat belajar milik sekolah luar biasa (SLB) Pembina Tingkat Nasional Jakarta yang sempat tertahan telah diselesaikan. Kemarin (29/4) barang hibah milik SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta yang tertahan sejak 2022 telah dirilis. Penyerahan barang hibah dari Korea itu dilakukan Kepala KPU Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo kepada Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dedeh Kurniasih. Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, lamanya proses penerimaan barang hibah oleh SLB juga disebabkan komunikasi yang tidak lancar. Mulanya, pihaknya memasukkan barang ke kategori barang kiriman sehingga dikenai bea masuk. Namun, setelah dikomunikasikan dengan baik antara penerima, jasa pengiriman, dan bea cukai, barang tersebut dikategorikan hibah dan bebas bea masuk. &rdquo;Setelah kita tahu itu barang hibah, kita kasih info itu bisa fasilitasi untuk kepentingan pendidikan atau sosial. Memang betul dan kalau hibah tidak ada pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka impor biayanya Rp 0,&rdquo; jelas Askolani. Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta Dedeh Kurniasih juga mengapresiasi komunikasi yang terjalin dari seluruh pihak sehingga barang itu bisa diterima. Sebagai informasi, perusahaan OHFA Tech Korea Selatan (Korsel) mengirimkan hibah alat bantu belajar bagi siswa tunanetra kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional. Persoalan bermula dari barang impor berupa 20 keyboard braille itu tertahan di PJT DHL tertanggal 18 Desember 2022. Barang impor tersebut awalnya ditetapkan sebagai barang kiriman dengan nilai di atas USD 1.500. Pihak jasa pengiriman maupun penerima barang belum menginformasikan kepada bea cukai bahwa barang tersebut merupakan barang hibah sehingga proses penyelesaian barang tersebut terhambat karena perizinannya belum diselesaikan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/14_bea_3-1091326588.jpg" alt="JADI SOROTAN: Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajaran melihat proses pemeriksaan kepabeanan di gudang DHL, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Dirjen Bea dan Cukai Askolani beserta jajaran melihat proses pemeriksaan kepabeanan di gudang DHL, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> Belakangan, baru diketahui ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah untuk SLB tersebut. Karena itu, bea cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait. Bea cukai telah mengupayakan pengeluaran barang tersebut dengan memberikan fasilitas pembebasan fiskal mengacu pada PMK 200/PMK.04/2019. Bea cukai juga telah menginformasikan terkait dokumen yang dibutuhkan pihak SLB untuk pengeluaran barang tersebut. Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo memastikan, sebelumnya tidak ada satu pun pihak yang menginformasikan bahwa barang itu adalah barang hibah. &rdquo;Sejak 2022 lalu sampai kemarin-kemarin, belum ada info bahwa barang itu hibah. Baru ada info ya saat ada orang yang lapor di Twitter (X) itu. Kalau ada informasi bahwa itu hibah, pasti kami bantu,&rdquo; jelas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014482970/bersifat-opsional-dirjen-bea-cukai-sebut-penumpang-laporkan-barang-bawaan-high-value-sangat-minim">Bersifat Opsional, Dirjen Bea Cukai Sebut Penumpang Laporkan Barang Bawaan High Value sangat Minim</a> Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara ihwal berbagai suara miring yang ditujukan kepada instansi bea cukai. &rdquo;Kalau saya meminjam (ucapan) Yang Mulia Pak Saldi Isra waktu sidang MK (Mahkamah Konstitusi) itu, MK itu bukan keranjang sampah. Saya juga ingin mengatakan, bea cukai itu bukan keranjang sampah, yang seolah semua hal masalah bisa ditimpakan ke bea cukai begitu saja,&rdquo; katanya. Prastowo melanjutkan, berbagai tudingan yang dialamatkan kepada bea cukai juga akan menjadi perbaikan ke depan. Meski, dia juga menyebutkan bahwa masih banyak pihak yang tidak mengetahui alur dan teknis importasi barang. &rdquo;Kami paham, ini semata-semata karena ketidaktahuan publik yang perlu terus kita edukasi. Maka kita butuh bantuan rekan-rekan untuk terus-menerus mari kita bersama-sama mengedukasi publik supaya lebih paham, supaya tidak terulang di masa-masa mendatang,&rdquo; ujarnya. (dee/c19/fal)

barang hibah milik SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta yang tertahan sejak 2022 telah dirilis. Penyerahan barang hibah itu oleh bea cukai

Barang Hibah SLB yang Tertahan di Bandara Soekarno-Hatta Akhirnya Diserahkan, Bea Masuk Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil klasik Chevrolet Biscayne milik mantan&nbsp;Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.&nbsp;Mobil itu diduga disembunyikan di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. &rdquo;Asetnya berupa satu unit mobil Chevrolet BLR 58 tipe Biscayne biru yang kemudian diduga disamarkan dan disembunyikan melalui penguasaan orang lain,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/4). Ali menerangkan, informasi soal aset bernilai ekonomis tersebut ditemukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. Selanjutnya dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK. &rdquo;Mobil ini diduga sengaja disembunyikan dan disimpan di salah satu bengkel reparasi mobil yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur,&rdquo; ujar Ali Fikri. Juru bicara Bidang Penindakan KPK itu mengatakan, tim penyidik komisi antirasuah akan segera memanggil saksi-saksi untuk mengonfirmasi soal aset tersebut dan aset-aset lain. Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono divonis pidana 10 tahun penjara dalam kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Andhi Pramono juga dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. &rdquo;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun,&rdquo; kata Hakim Ketua Djuyamto dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (1/4). Majelis hakim menyatakan, Andhi Pramono terbukti menerima gratifikasi dan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 Ayat (1) KUHP. &rdquo;Menyatakan terdakwa Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum,&rdquo; kata Djuyamto. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan bahwa perbuatan Andhi Pramono telah mengurangi kepercayaan publik atau masyarakat terhadap institusi tempat dia bekerja. Selain itu, Andhi juga tidak mengakui perbuatannya. Pada perkara itu, Andhi Pramono terbukti menerima gratifikasi dengan total sejumlah Rp 58,9 miliar dari sejumlah pihak saat menjabat sejumlah posisi strategis di Ditjen Bea dan Cukai. Jumlah tersebut terdiri atas mata uang rupiah maupun mata uang asing, yakni Rp 50.286.275.189,79, kemudian 264,500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 3.800.871.000,00, serta 409,000 dolar Singapura atau setara dengan Rp 4.886.970.000,00. Vonis majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, dia dituntut 10 tahun dan tiga bulan penjara serta denda Rp 1 miliar subsider enam bulan. &rdquo;Terima kasih Yang Mulia, insya Allah saya akan melakukan banding,&rdquo; kata Andhi Pramono menjawab pertanyaan Hakim Ketua Djuyamto. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis tersebut. &rdquo;Dengan demikian, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andhi Pramono telah selesai, sidang ditutup,&rdquo; kata Djuyamto menutup persidangan.

Tim penyidik KPK menyita satu unit mobil klasik Chevrolet Biscayne milik mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono

KPK Sita Chevrolet Biscayne Milik Andhi Pramono yang Disembunyikan di Jakarta Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/6_bpom-3564255082.jpg" alt="JADI SOROTAN: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, memusnahkan 2.565 boks milk bun sitaan petugas." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, memusnahkan 2.565 boks milk bun sitaan petugas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) me-warning para pelaku usaha jasa titip (jastip) dari luar negeri. Mereka diminta menaati aturan membawa makanan atau obat dari luar negeri (LN) ke dalam wilayah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023, makanan atau obat yang boleh dibawa dari LN hanya untuk konsumsi pribadi dan bobotnya tidak lebih dari 5 kilogram, kecuali ada izin dari BPOM. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bisa berakibat penyitaan dan pemusnahan oleh Bea Cukai. &rdquo;Jelas disampaikan batas untuk kebutuhan pribadi hanya 5 kg. Lebih dari itu harus mendapat izin edar. Jika tidak ada izin edar, akan ditindak sesuai dengan ketentuan,&rdquo; tegas Plt Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Didik Joko Pursito. Warning tersebut disampaikan BPOM menyikapi masuknya jajanan khas Thailand bernama milk bun dalam jumlah besar. Milk bun memang sedang viral di media sosial. Roti itu sering menjadi oleh-oleh hingga dijual kembali. Namun, jajanan tersebut masuk melalui pelaku usaha jastip. Didik menegaskan, warning itu berlaku untuk semua produk, bukan hanya milk bun. Dia menambahkan, maraknya produk pangan yang masuk melalui jastip dalam jumlah fantastis telah menyalahi aturan. &rdquo;Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi salah satu pintu masuk makanan dari luar negeri,&rdquo; bebernya. Selama Februari saja, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah mencegat 2.564 piece milk bun. Beratnya sekitar 1 ton dengan nilai sekitar Rp 400 juta. Jajanan sebanyak itu disita hanya dari barang bawaan milik 33 penumpang. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengungkapkan, jika tidak terdapat izin dari BPOM, jajanan apa pun akan ditindak. &rdquo;Mereka itu kadang sudah pesan dan dibelikan di Thailand,&rdquo; ungkapnya. Dia menegaskan, pemusnahan tersebut merupakan upaya untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Diharapkan, masyarakat mengonsumsi produk dalam negeri, terutama produk dari UMKM yang menurut Gatot bisa memproduksi jajanan yang sama. &rdquo;Ini juga terkait dengan kesehatan masyarakat. Kalau dilepas dan ada yang sakit, akan jadi masalah,&rdquo; katanya. Selain di Jakarta, demam milk bun merambah banyak daerah. Kantor Satuan Pelayanan Karantina Bandara Kualanamu, Medan, telah menyita 694 piece milk bun dari 11 penumpang.(lyn/c14/oni)

BPOM) me-warning para pelaku usaha jasa titip (jastip) dari luar negeri. Mereka diminta menaati aturan membawa makanan atau obat dari luar.

BPOM Warning Pelaku Jastip Penjual Obat dan Makanan dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Screenshot_2023-12-12-18-17-23-083-edit_comwhatsapp-974034352.jpg" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah memberikan kemudahan pengiriman barang dari luar negeri (impor) milik para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membebaskan bea masuk untuk kiriman barang hingga USD 1.500. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh akan diberikan dengan beberapa catatan. Yakni untuk PMI yang tercatat di BP2MI, jumlah pengiriman maksimal 3 kali setahun dengan nilai USD 500. &rsquo;&rsquo;Jadi total setahun USD 1.500. Ini dibagi dalam 3 kali pengiriman. Setiap kiriman dia (PMI) sampai dengan senilai USD 500 tidak kita kenakan bea masuk,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada media briefing di Kemenkeu, Selasa (12/12). Sementara, untuk PMI yang tidak tercatat pada BP2MI, jumlah pengiriman maksimal hanya 1 kali setahun dengan nilai USD 500. Jika pengiriman melebihi batas tersebut, maka akan dipungut bea masuk 7,5 persen dan dipungut pajak impor. Aturan itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI. Beleid itu telah diundangkan pada 11 Desember 2023. Askolani menjelaskan, sebelum ada aturan itu, pembebasan bea masuk hanya diberikan kepada barang dengan nilai pabean maksimal USD 3 per pengiriman, dan perlakuan ketentuan larangan/pembatasan mengikuti ketentuan lartas barang kiriman umum sesuai aturan kementerian/Lembaga pembina sektor. &rsquo;&rsquo;Namun, bagi PMI, ketentuan ini dinilai terbatas. Sehingga butuh aturan baru yang lebih longgar. Aturan ini juga sebagai apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap kontribusi PMI dalam menyumbang devisa negara,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Askolani melanjutkan, pembebasan bea masuk juga akan diberikan terhadap barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam dan tablet (HKT), serta barang pindahan. Skema barang bawaan penumpang akan diberikan pembebasan bea masuk terhadap maksimal 2 unit HKT untuk 1 kali kedatangan dalam 1 tahun. Sementara untuk barang pindahan, akan diberikan pembebasan bea masuk dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai impor barang pindahan. &rsquo;&rsquo;Kami akan kerja sama dengan BP2MI dan kedutaan konjen di luar negeri untuk merekam dan mencatat data-data PMI. Sehingga pemasukan barangnya kita yakini bahwa betul-betul ini PMI, baik yang sudah tercatat maupun tidak tercatat,&rsquo;&rsquo; jelas Askolani. Dia menambahkan, aturan PMK Nomor 141 Tahun 2023 juga membantu menyelesaikan outstanding barang kiriman PMI yang masih tertahan di Tanjung Perak, Surabaya, Jatim. Dia menceritakan, di Tanjung Perak, ada 13 perusahaan jasa titipan (PJT) yang harus mendetailkan barang-barang kiriman itu. Selama ini, barang-barang kiriman itu dikirim dengan kondisi gelondongan. Kondisi itu membuat sisi akuntabilitas dan transparansi menjadi tidak kuat. Dengan aturan terbaru, maka barang kiriman harus didata satu per satu. &rsquo;&rsquo;Supaya kita tahu barangnya, harganya, kemudian ini yang mulai dijalankan para PJT di Tanjung Perak dan di Tanjung Emas (Semarang). Mereka masih menyesuaikan (dengan aturan baru). Sehingga menyebabkan mereka terlambat dalam proses ini,&rsquo;&rsquo; jelas Askolani. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan para PJT untuk menyelesaikan pendetailan data barang PMI tersebut. Setelah itu, PJT akan men-submit kepada Bea Cukai per consignment note (CN). &rsquo;&rsquo;CN barang yang sudah di-submit itu per hari ini (kemarin), maka akan langsung mendapat insentif-insentif itu,&rsquo;&rsquo; katanya. (*)

Pemerintah memberikan kemudahan pengiriman barang dari luar negeri (impor) milik para Pekerja Migran Indonesia (PMI

Bea Cukai Gratiskan Bea Masuk Barang Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_175340.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, Jumat (7/7). Ia merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, hari ini pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi dan TPPU di Ditjen Bea Cukai telah hadir di Gedung Merah Putih," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengatakan, Andhi Pramono saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Namun, dia belum memberikan keterangan apakah akan dilakukan penahanan terhadap tersangka Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangannya akan kami sampaikan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus tersangka, KPK hingga kini&nbsp;belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Padahal, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu telah dua kali menjalani pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kehendak penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011226016/kpk-sita-mobil-land-cruiser-hingga-tujuh-tas-mewah-milik-eks-pejabat-bea-cukai-makassar">KPK Sita Mobil Land Cruiser hingga Tujuh Tas Mewah Milik Eks Pejabat Bea Cukai Makassar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan saudara AP sudah dua kali diperiksa, AP ini udah naik ke penyidikan kenapa tidak dilakukan penahanan. Jadi ini rekan-rekan kami sampaikan bahwa pertama penyidikan itu juga tidak selalu kita memanggil tersangka langsung melakukan penahanan," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, penyidik KPK membutuhkan keterangan baru untuk mengonfirmasi ke pihak-pihak lain. Karena itu, memerlukan waktu untuk memprosesnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi penyidikan itu juga ada strateginya dari penyidik, apakah nanti akan dikonfirmasi ternyata dari misalkan tersangka setelah dikonfirmasi ada keterangan baru dan nanti kalau ada keterangan baru itu akan dikonfirmasi ke pihak yang tertentu, sehingga itu memerlukan waktu yang cukup untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak tertentu," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942237/kpk-buka-penyelidikan-dugaan-korupsi-eks-kepala-bea-cukai-jogjakarta-eko-darmanto">KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika dilakukan penahanan maka ada batasan waktunya 20 hari pertama kemudian 40 hari kemudian seperti itu ya. Nah nanti seandainya kita lakukan penahanan maka penyidikan itu dibatasi untuk waktunya sehingga untuk konfirmasi terhadap pihak-pihak yang lain itu menjadi terbatas," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Andhi Pramono telah disangkakan pasal TPPU. Sehingga, KPK membutuhkan waktu untuk menelusuri aset kekayaan milik Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi dalam perkaranya saudara AP itu terkait dengan masalah TPPU, sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk men-trac follow the money untuk men-trac uangnya hasil dari dana korupsi larinya ke mana saja," pungkas Asep.</div> </div> </div>

Andhi Pramono saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Namun belum bisa dipastikan soal penahanan dirinya.

KPK Kembali Periksa Tersangka Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/Screenshot_20230314_165613_Video-Player-1139397837.jpg" alt="Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (kedua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (kedua dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga mobil mewah milik mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono usai melakukan penggeledahan di dua lokasi di Batam. Andhi Pramono menjadi ​​​​​tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lokasi pertama yang digeledah adalah rumah mewah milik Andhi Pramono. Dalam penggeledahan itu tim penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik. Penyidik kemudian bergerak dan menggeledah sebuah ruko yang diduga milik Andhi dan menemukan tiga unit mobil mewah. &rdquo;Di tempat terpisah menemukan tiga mobil merek Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Rabu (7/6). Seluruh barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut selanjutnya disita sebagian dari proses penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan. Ali menyebut, ruko tersebut adalah ruko tertutup dan diduga digunakan untuk menyembunyikan tiga mobil mewah tersebut. &rdquo;Diduga ada kesengajaan disembunyikan,&rdquo; ujar Ali. KPK pada 15 Mei telah mengumumkan dimulainya penyidikan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan. &rdquo;Perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kami ingin sampaikan bahwa benar saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan, kemudian saat ini telah meningkatkan pada proses penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya ya,&rdquo; terang Ali. Nama Andhi Pramono menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewah di Kompleks Legenda Wisata Cibubur dan gaya hidup mewah putrinya viral di media sosial. KPK telah menerima laporan dan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial soal Andhi Pramono. KPK kemudian memanggil Andhi Pramono untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada Selasa (14/3). Pemeriksaan LHKPN tersebut kemudian terus bergulir hingga naik ke tahap penyidikan pada Rabu (15/5) dan Andhi Pramono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

KPK menyita 3 mobil mewah milik mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, ​​​​​tersangka dugaan penerimaan gratifikasi

Disembunyikan di Ruko di Batam, KPK Sita Mobil Mewah Andhi Pramono

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Santoso-Komisi-III-DPR-2778388552.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus korupsi pengelolaan emas yang disebut terkait kegiatan ekspor-impor komoditas logam mulia. Sebab, menurut legislator Partai Demokrat ini kasus yang muncul sejak 2021 itu tidak boleh dipetieskan. "Kasus importasi emas yang merugikan negara trilyunan ini tidak boleh didiamkan. Negara harus hadir kalau tidak mau dianggap melakukan penegakan hukum yang tebang pilih jika kasus ini tidak dilanjutkan," ujar Santoso saat dihubungi, Selasa (23/5). Santoso sendiri menjadi salah satu pihak yang menyuarakan pengusutan kasus korupsi emas tersebut sejak 2021. Di mana saat itu, Komisi III tengah rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurutnya, kasus tersebut terendus pada pertengahan Juni 2021 saat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut-sebut terlibat dalam skandal impor emas. Perusahaan pelat merah itu diduga menggelapkan produk emas setara Rp 47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya. Tujuan penukaran tersebut untuk menghindari bea dan pajak penghasilan (PPh) impor. Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta diduga ikut terlibat. "Sudah menjadi modus pelaku pidana yang terkait dengan nilai ekonomi untuk mengamankan kejahatannya. Berkolaborasi dengan aparat penegak hukum agar kasusnya tidak berlanjut pada proses peradilan," ujar Santoso. Karena itu, Kejagung harus mengusut tuntas kasus tersebut. Apalagi, kasus impor emas itu juga bersinggungan dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Jika penyampaian Menkopolhukam tentang transaksi importasi emas tidak dilanjuti oleh aparat penegak hukum, maka dipastikan negara telah lumpuh melawan pemilik modal, oligarki," ujarnya.

kasus tersebut terendus pada pertengahan Juni 2021 saat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut-sebut terlibat dalam skandal impor emas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bea dan cukai

Berita Terkini