Program Pemutihan Pajak Jatim Ringankan Beban Pengemudi Ojol

Driver ojek online manfaatkan program pembebasan denda pajak daerah Jawa Timur. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Senyum sumringah tergambar jelas di wajah perempuan pengemudi ojek online Ana usai membayar pajak kendaraanya di mobil operasional Samsat yang terparkir di kantor penyedia jasa Jalan Ketabang, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Dia senang, denda akibat telat membayar pajak kendaraan selama tiga tahun itu dihapuskan melalui program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur Tahap II Tahun 2026. Ana, merasa terbantu, dengan program tersebut.
Perempuan yang sudah menekuni profesi Ojol sejak 8 tahun tersebut, bersyukur lantaran menerima penjelasan gamblang, dari petugas.
“Ini tadi nunggak tiga tahun. Kalau ditotal harusnya kena sekitar Rp 800 ribu, ini tinggal bayar Rp 328 ribu,” ungkapnya kepada JawaPos.com.
Kepala UPT PPD Surabaya Selatan Muhammad Syaifullah menjelaskan bahwa salah satu fasilitas program ini ditujukan bagi sepeda motor yang digunakan sebagai ojek online dan memenuhi ketentuan.
Fasilitas tersebut membebaskan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya beserta dendanya. Pokok PKB tahun 2026 tidak termasuk dalam pembebasan tunggakan tersebut.
“Mitra dapat mengecek langsung kepada petugas Samsat Keliling untuk mengetahui bagian tagihan yang dibebaskan dan kewajiban yang masih perlu dibayar,” kata Syaifullah.
Sementara itu, Kepala Cabang Surabaya yang mewakili Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur Rival Irwanson Damanik menjelaskan bahwa untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), pembebasan berlaku atas denda tahun lewat, bukan pokok sumbangannya.
Baca Juga:7 Pertanyaan yang Dapat Memperbaiki Cara Kamu Berbicara dan Cara Kamu Didengar Menurut Psikologi
Denda keterlambatan tahun berjalan, apabila ada, tetap berlaku. SWDKLLJ yang dibayarkan melalui Samsat menjadi salah satu sumber dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang berhak, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam program ini, yang dibebaskan adalah denda SWDKLLJ tahun lewat, bukan pokok sumbangannya,” ujar Rival Irwanson Damanik.
Sementara itu, Head of Public Affairs East Territory Grab Indonesia Siswantoro mengajak seluruh mitra pengemudi di Jawa Timur untuk mengecek status pajak kendaraannya dan memanfaatkan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama masih berlaku, sepanjang kendaraannya memenuhi ketentuan program.
“Ini program yang sangat baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena membantu meringankan beban tunggakan pajak bagi mitra yang memenuhi ketentuan. Dengan menghadirkan Samsat Keliling di Grab Driver Center, kami ingin memudahkan mitra mendapatkan informasi dan menyelesaikan pembayaran di tempat yang sudah mereka kenal,” ujar Siswantoro.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!



