DPRD Surabaya Minta ASN Terlibat Pungli Rekrutmen Dishub Dipecat dan Diproses Pidana

JawaPos.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta Pemerintah Kota Surabaya menindak tegas oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga lakukan pungli rekrutmen pegawai tenaga kerja kontrak di Dinas Perhubungan (Dishub). 

Kasus ini pertama mencuat melalui hotline Wali Kota Surabaya Lapor Cak Eri. Dalam pratiknya oknum ASN itu diduga melakukan penarikan uang Rp 20 juta dari empat pelamar kerja dengan total mencapai Rp 80 juta.

Atas insiden itu, Yona meminta pemeriksaan tidak berhenti pada pegawai yang dilaporkan menerima uang. Dia juga mendorong Inspektorat mengusut kemungkinan adanya jaringan pungli dan keterlibatan pejabat lain di lingkungan Pemkot Surabaya.

Dia mengingatkan bahwa Komisi A sebelumnya telah meminta Pemkot, BKPSDM, dan Inspektorat menindaklanjuti dugaan pungli di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut dia, pemeriksaan harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat. Termasuk apabila terdapat pegawai pada jenjang eselon tertentu.

“Kami pernah mengingatkan keras kepada pemerintah kota dan jajaran OPD yang menjadi mitra strategis Komisi A,” tegas Yona di DPRD Surabaya, Kamis (12/11).

Dia menyebut praktik pungli dalam rekrutmen tenaga kontrak merugikan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Pelamar yang berharap memperoleh penghasilan justru diminta menyerahkan uang dengan iming-iming kelulusan kerja.

Dia juga meminta kasus tersebut tidak diselesaikan melalui kesepakatan informal setelah pihak teradu menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian uang. Menurut dia, langkah tersebut tidak boleh menghentikan pemeriksaan maupun proses hukum.

“Kasus ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan di bawah meja hanya karena teradu menjaminkan selembar sertifikat tanah dan rumah!” ujarnya. 

Bendahara DPC Gerindra Surabaya ini menyatakan penyerahan sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian uang kepada korban harus dipisahkan dari penanganan dugaan tindak pidana. 

Pengembalian kerugian materiil, menurut dia, tidak serta-merta menghapus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, dia meminta Pemkot menjatuhkan sanksi kepegawaian apabila pelanggaran terbukti. Yona juga mendesak hasil pemeriksaan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan. “Delik pidana pemerasan dan penyalahgunaan kewangannya tetap mutlak berjalan,” tandasnya.