JawaPos.com - Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kilogram resmi naik menjadi Rp 18 Ribu per tabung. Kenaikan ini sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.

 

Kabar naiknya harga gas elpiji subsidi tersebut lantas menyita perhatian berbagai pihak. Salah satunya oleh anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Baktiono.

 

Baktiono menilai kebijakan baru ini berisiko membebani pengeluaran masyarakat. Sebab, LPG 3 Kilogram atau kerap disebut gas melon sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.

 

"Harusnya disampaikan ke masyarakat (jauh-jauh hari). Kalau (harga) turun tidak apa-apa, itu pasti disambut dengan gembira. Tapi kalau ada kenaikan? Yang ada masyarakat semakin resah," tuturnya di Surabaya, Rabu (15/1).

 

Baktiono khawatir kabar kenaikan harga gas LPG 3 kilogram ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia berkurang. Terlebih belakangan ini, isu kenaikan PPN 12 persen santer diperbincangkan.

 

"Ini ternyata sampai ke masyarakat kecil, bukan untuk barang-barang mewah atau warga yang punya saja. Maka saya bilang, kebutuhan dasar ini harusnya dipertahankan, bila perlu (harganya) diturunkan," imbuh Baktiono.

 

 

Legislator PDI Perjuangan itu menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan kenaikan HET LPG 3 Kilogram yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), lantaran membebani masyarakat kecil.

 

Alih-alih menaikkan harga maupun pajak pada barang pokok untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat yang terlilit utang dan defisit APBN, Baktiono menyarankan agar pemerintah fokus pada pengolahan sumber daya gas alam.

 

"Gas alam kita termasuk yang terbesar. Kalau mau mendapatkan secara instan, harus bisa membangun sumber daya alam. Aset-aset kita (di Jatim) juga banyak yang kosong. Itu bisa dikembangkan untuk menarik investor," tukasnya. (*)