Luhut Ancam Amien, PAN Marah Sebut Pemerintahan Jokowi Antikritik

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan naik pitam saat Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat lewat bagi-bagi sertifikat tanah.

Luhut pun mengancam akan membeberkan dosa-dosa Amien. Menanggapi ancaman tersebut, anggota Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, kemarahan pembantu Presiden Jokowi itu telah membuktikan bahwa pemerintahan saat ini tidak ingin dikritik.

“Jadi, menunjukan bahwa ada personel-personel kunci dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang antikritik,” ujar Drajad saat dihubungi, Selasa (20/3).

Menurut Drajad, yang disampaikan oleh Luhut ini juga telah membuktikan bahwa pemerintah Jokowi selalu mencari kesalahan orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Terlebih muncul kesan bahwa pemerintah memakai segala cara untuk membalas dendam.

“Jadi pemerintahan Jokowi terkesan senang mencari kesalahan dari pihak yang berbeda pandangan,” katanya.

Oleh sebab itu, katanya, bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap Amien Rais, Drajad mengaku sudah tahu aktor intelektualnya. “Jadi, PAN punya bukti kuat untuk menuding siapa aktor intelektualnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut menyinggung apa yang disampaikan kepada Amien Rais kepada Presiden Jokowi. Menurut Luhut apa yang disampaikan oleh mantan Ketua MPR ini adalah asal bunyi, tanpa adanya fakta-fakta pendukung.

Oleh sebab itu, Luhut meminta Amien Rais untuk berhati-hati dalam bertutur kata. Kalau tetap seperti itu, Luhut mengancam akan membongkar semua dosa-dosa Amien Rais.

‎Diketahui, Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais menyindir Presiden Jokowi yang sering berkunjung ke daerah dengan salah satu agendanya membagikan sertifikat tanah.

Amien menilai cara Jokowi dengan membagi-bagikan sertifikat itu masih belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan, sehingga dia mengatakan Presiden Jokowi telah berbohong.

Dengan situasi tersebut, kata Amien, pemerintah era Jokowi mengalami kemunduran. Bahkan, rezim Jokowi dianggap paling mundur dibandingkan rezim-rezim sebelumnya.

Informasi saja, bagi-bagi sertifikasi lahan merupakan implementasi dari janji kampanye Jokowi-JK. Hal itu merupakan bagian dari program reforma agraria yang ada dalam Nawa Cita Jokowi.

Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 21,7 juta hektare untuk dibagikan kepada masyarakat, melalui dua skema yaitu legislasi dan redistribusi lahan (seluas 9 juta hektare) dan program perhutanan sosial (seluas 12,7 hektare).