Jelang Paripurna DPR Hari Ini, Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Menguat

JawaPos.com – Posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan menyusul menguatnya desakan agar dirinya mundur dari jabatan tersebut. Bahkan, wacana penggunaan hak konstitusional DPR untuk memproses pemakzulan Gibran mulai mengemuka menjelang dimulainya masa sidang parlemen, pada Selasa (10/11).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Dasco menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun anggota parlemen harus ditindaklanjuti melalui prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Dengan demikian, belum ada keputusan yang dapat diambil sebelum persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme kelembagaan.

“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga:Dinilai Kooperatif, Jaksa KPK Tuntut Budiman Bayu 5 Tahun Penjara di Kasus Bea Cukai

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengamini sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyuarakan keinginan untuk membawa polemik ijazah Gibran ke ranah pembahasan resmi parlemen. Salah satu aspirasi yang berkembang berkaitan dengan penggunaan hak konstitusional DPR dalam menyikapi persoalan tersebut.

Namun, pimpinan DPR belum menentukan langkah yang akan ditempuh. Sebab, masa persidangan belum resmi dimulai dan belum ada pembahasan melalui rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” jelas Dasco.

Sementara itu, desakan agar Gibran mengundurkan diri juga datang dari kalangan partai politik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR RI menjadi langkah paling rasional untuk merespons berbagai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Hasto, aspirasi mengenai pemakzulan Gibran telah berkembang di berbagai kalangan. Mulai dari kelompok guru besar, masyarakat sipil (civil society), hingga komunikasi dan dialog yang melibatkan sejumlah fraksi di DPR.

"PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi dari para guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Hasto juga menyinggung sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam perjalanan politik Gibran menuju kursi wakil presiden. Di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu 800 Meter ke Barat Daya

Selain itu, dia turut menyinggung polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Hasto menilai, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang mengiringi pencalonan Gibran sebagai cawapres.

"Terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dia mengibaratkan suara rakyat sebagai suara Tuhan yang harus diperhatikan oleh para wakil rakyat.

"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi suatu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," pungkasnya.